PolhukamDemokrasiTiga Ketua KNPB Diisukan Serahkan Diri, Yohanes Assem: Itu Hoaks!

Tiga Ketua KNPB Diisukan Serahkan Diri, Yohanes Assem: Itu Hoaks!

JAYAPURA, SUARA PAPUA.com — Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Maybrat, Papua Barat Daya, membantah isu tiga pimpinan KNPB Maybrat kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Isu itu dinyatakan hoaks dan pembohongan publik.

Yohanes Assem, ketua 1 KNPB Wilayah Maybrat menegaskan, warga Maybrat yang menyerahkan diri kembali NKRI bukan bagian dari KNPB.

Hal itu ditegaskan menanggapi konfirmasi suarapapua.com melalui pesan WhatsApp, Selasa (23/5/2023) malam.

Kata Yohanes, isu mengatasnamakan pemimpin KNPB merupakan isu propaganda untuk menciptakan konflik horizontal antara warga sipil di kabupaten Maybrat.

“Saya tegaskan bahwa berita semacam ini hanya orang bodoh yang bisa percaya. Itu murni propaganda agar konflik horizontal terjadi. Ingat, sampai kapanpun KNPB tidak akan menyerah atau kembali ke NKRI,” ujar Yohanes.

Baca Juga:  Kronologis Tertembaknya Dua Anak Oleh Peluru Aparat di Sugapa, Intan Jaya

Yohanes menyatakan, klaim ketua DPRD kabupaten Maybrat dan komandan Korem 181/PVT bahwa 3 pimpinan KNPB Maybrat telah menyerah itu murni hoaks.

“Hoaks! Tidak ada tiga pimpinan KNPB Maybrat dalam pertemuan yang dilakukan antara ketua DPRD Maybrat dan Korem 181/PVT. Itu murni permainan intel bersama pemerintah kabupaten Maybrat dalam hal ini ketua DPRD,” tegasnya.

Yohanes juga warning ketua DRPD Maybrat untuk tidak korbankan warga sipil dengan mengatasnamakan KNPB Maybrat demi kepentingan sesaat.

“Sekali lagi saya tegaskan bahwa itu hoaks. Yang serahkan diri itu tidak ada dalam struktur KNPB Maybrat. Jadi, harap ketua DPRD Maybrat jangan coba-coba bawa nama KNPB untuk kepentingan pribadi,” ujar Assem.

Baca Juga:  Empat Terdakwa Pembunuhan Bebari dan Wandik Dibebaskan, Wujud Impunitas

Diberitakan sejumlah media online, kedatangan tiga orang bersama 11 anggota KNPB Maybrat diterima langsung Danrem 181/Praja Vira Tama (PVT) Sorong, Papua Barat Daya.

Komandan Korem 181/PVT Brigjen TNI Juniras Lumbantoruan mengatakan, organisasi KNPB tidak terdaftar di Kesbangpol kabupaten Maybrat.

“Jadi, mereka ini datang dengan kerendahan hati. Mereka datang dengan kesadaran diri mereka. Ada tiga sektor, yaitu sektor Aimas, sektor Tikimana Aifat Timur Jauh, dan sektor Siwa Aifat Timur,” kata Juniras, Selasa (23/5/2023), dilansir Kompas.com.

Sementara itu, Fernando Solossa, ketua DPRD kabupaten Maybrat, minta kelompok KNPB yang masih berada di luar harus menunjukan sifat kooperatif dan kembali menyerahkan diri.

Baca Juga:  PAHAM Papua Desak Komnas HAM dan Pangdam XVII Investigasi Video Penganiayaan Warga Sipil Papua

“Sehingga ini akan menjadi pertimbangan pimpinan daerah dan pimpinan TNI Polri. Jika sudah terlibat dalam berbagai kejadian yang terjadi di Kisor dan Fakario, secara gentlemen mari serahkan diri karena pemerintah daerah dan didukung oleh TNI Polri kami tidak akan mundur selangkah pun dalam rangka menjaga keutuhan NKRI karena Maybrat merupakan integral,” ujar Fernando.

Tiga pimpinan dan 10 anggota KNPB Maybrat dalam pertemuan itu menyatakan diri kembali ke pangkuan NKRI. Mereka tanda tangan surat pernyataan keluar dari KNPB untuk mendukung keutuhan NKRI, menjaga keamanan, dan mendukung pembangunan.

Pertemuan itu sendiri berlangsung Senin (22/5/2023) malam di ruang transit Makorem 181/PVT Jln. Pramuka nomor 1, kelurahan Malamso, Sorong. []

Terkini

Populer Minggu Ini:

DKPP Periksa Dua Komisioner KPU Yahukimo Atas Dugaan Pelanggaran KEPP

0
“Aksi ini untuk mendukung sidang DKPP atas pengaduan Gerats Nepsan selaku peserta seleksi anggota KPU Yahukimo yang haknya dirugikan oleh Timsel pada tahun 2023. Dari semua tahapan pemilihan komisioner KPU hingga kinerjanya kami menilai tidak netral, sehingga kami yang peduli dengan demokrasi melakukan aksi di sini. Kami berharap ada putusan yang adil agar Pilkada besok diselenggarakan oleh komisioner yang netral,” kata Senat Worone Busub, koordinator lapangan.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.