Herman Doga: Pembangunan Pemprov Papua Pegunungan Demi Kemajuan Bersama

0
529

WAMENA,SUARAPAPUA.com— Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Jayawijaya mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama- sama mendukung segala bentuk pembangunan yang dicanangkan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan di Kabupaten Jayawijaya.

Hal itu sampaikan Herman Doga, Ketua LMA Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan kepada media di Wamena pada, Kamis (25/5/2023).

“Saya mengajak untuk jaga kedamaian dalam proses pembangunan oleh Pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan demi kemajuan bersama untuk kesejahteraan kita semua,” ucap Ketua LMA Jayawijaya, Herman Doga.

Menurutnya, kehadiran pemekaran atau daerah otonomi baru (DOB) merupakan bentuk kepedulian Pemerintah Pusat untuk mensejahterakan masyarakat dari segala aspek di tanah Papua.

Untuk itu, ia mengajak seluruh masyarakat tidak mudah terhasut oleh isu-isu provokatif yang dapat menimbulkan konflik.

“Ada isu memecah belah persatuan masyarakat, namun mari kita berdayakan program-program Otsus demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di Jayawijaya,” tuturnya.

Seruap disampaikan Herman Doga, yang mana ia mengajak seluruh masyarakat Jayawijaya dan Papua Pegunungan agar bersama-sama menyukseskan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 demi masa depan Papua Pegunungan, khususnya Kabupaten Jayawijaya.

“Keamanan dan kedamaian adalah kunci kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua yang diberkati oleh Tuhan. Untuk itu mari bergandengan tangan menjaga kamtibmas,” ucap Doga.

Secara terpisah, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Pastor Kornelius Basa Kopon, mengajak umat beragama menjaga keamanan agar aktivitas keseharian masyarakat di Jayawijaya bisa berjalan dengan baik.

Himbauan Pastor Kornelius itu disampaikannya karena di Wilayah Kabupaten Jayawijaya, sering terjadi kerusuhan dan juga kejahatan lainnya oleh oknum-oknum tentu.

Baca Juga:  Panglima TNI Bentuk Koops Habema Tangani Papua

Untuk itu, Pastor mengajak masyarakat Jayawijaya untuk bersama-sama menjaga Kamtibmas di Kota Wamena.

Ia juga meminta kepada seluruh masyarakat untuk menjaga kerukunan, kemanan dan kenyamanan sehingga, semua orang bisa bekerja, dan melayani satu sama lain.

Polemik Pembangunan Kantor Gubernur Papua Pegunungan
Masyarakat Jayawijaya yang tergabung dalam Lintas Tiga Aliansi, Wouma, Welesi dan Assolokobal menolak pembangunan Kantor Gubernur Papua Pegunungan, yang selama didorong oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Wempi Wetipo.

Baca Juga:  Temui MRP, Forum Pencaker PBD: OAP Harus Diberdayakan di Segala Bidang

Sebagaimana yang dilakukan Wamendagri pada Jumat 26 Mei 2023, dimana dirinya mendatangi langsung ke lokasi pembangunan kantor Gubernur Papua Pegunungan untuk melakukan peninjauan.

ads

Dalam kesempatan itu, Wamendagri berharap kantor gubernur segera dibangun agar aktivitas perkantoran bisa berjalan optimal. Ia juga minta dalam waktu dekat dilakukan pembongkaran lokasi pembangunan yang dimulai dari jalan masuk lokasi.

Sementara itu, Benyamin Lagowan, Koordinator Lintas Tiga Aliansi Distrik Wouma, Welesi, dan Assolokobal di Jayapura menegaskan masyarakat adat Wouma tetap menolak, karena secara de facto wilayah di mana akan ditempatkannya Kantor Gubernur Papua Pegunungan masih merupakan wilayah pertanian dan perkebunan rakyat.

“Sudah 1 tahun polemik penempatan kantor gubernur ini ditolak oleh masyarakat setempat, sehingga harusnya pemerintah sadar diri untuk pindahkan lokasi pembangunan itu di tempat lain,” tukas Lagowan pada, Sabtu (27/5/2023).

Baca Juga:  Pemuda Katolik Papua Tengah Mendukung Aspirasi Umat Keuskupan Jayapura

Ia lalu meminta kepada pemerintah agar pembangunan kantor gubernur itu dilakukan di tempat lain.

Apakah tidak ada lokasi lain di Jayawijaya sehingga pihak pemerintah terus menerus memaksa masyarakat adat untuk melakukan pembangunan di daerah tersebut.

“Perlu digarisbawahi bahwa lokasi hari ini yang sedang dijadikan lokasi penempatan kantor gubernur adalah wilayah kekuasaan aliansi Wouma. Namun ada oknum-oknum pro yang mengaku sebagai pemilik hak ulayat diserahkan sepihak dengan kepentingan jabatan politik sama seperti di Welesi.”

Oleh sebab itu, Lagowan mewakili masyarakat adat Wouma berharap adanya mediasi antara pihak pro dan kontra pembangunan kantor tersebut di Wouma. Selama mediasi ini tidak dilakukan, maka pihak kontra dari Wouma akan terus melakukan penolakan atas pencaplokan lokasi pembangunan Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan itu.

Artikel sebelumnyaBupati Didimus Minta Gereja GIDI Siapkan Kader Berkualitas Pimpin Suku dan Bangsa
Artikel berikutnyaMahasiswa PNG Protes Penandatanganan Kerjasama Pertahanan AS dan PNG