WAMENA,SUARAPAPUA.com— DPRD Kabupaten Jayawijaya, Matias Tabuni mengatakan masyarakat pemilik hak ulayat lokasi pembangunan Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegununganmeminta agar pemerintah mencari lokasi lain untuk membangun gedung kantor gubernur tersebut.
“Masyarakat Wouma sebagi pemilik hak ulayat atas tanah adat minta kepada Pemprov Papua Pegunungan Kementerian Dalam Negeri untuk mencari tempat selain Wouma dan Walesi,” ujar Tabuni sebagaimana yang disampaikan masyarakat hal ulayat usai audiance antara DPRD dan masyarakat Wouma pada, Senin 19/6/2023).
Tabuni mengatakan, pertemuan yang dilakukan pihaknya itu atas permintaan pihak masyarakat setempat guna meninjau kembali atas aspirasi penolakan yang disampaikan masyarakat pada 15 Juni 2023.
“Pagi ini kami terima perwakilan dari masyarakat Wouma, karena mereka punya tempat lahan untuk berkebun sementara lagi di gusur oleh Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan untuk bangun kantor Gubernur. Nah, ini kita lanjut dari hasil demo yang mereka kemarin lalu di halaman DPRD Jayawijaya,” jelasnya.
Ia mengatakan penolakan warga masyarakat didasarkan pada lokasi yang dijadikan tempat pembangunan kantor gubernur merupakan lahan berkebun secara turun temurun oleh masyarakat setempat.
“Bukan lagi di Wouma dan Walesi [Ue’elesi]. Karena disitu adalah tempat mereka berkebun, sehingga masalah begini kami di DPRD Jayawijaya tidak bisa menolak dan lainnya karena memang itu bagian dari tugas kami untuk menerima mereka. Karena aspirasi mereka sudah sampaikan kepada kami. Kami masih lagi rapat dengan teman – teman untuk bagian kita bisa meneruskan,” ujarnya.
Selain itu ia mengatakan, sebagaimana aspirasi yang disampaikan warga masyarakat hak ulayat akan diproses ke pihak pertanahan nasional, Kemendagri dan lainnya yang berhubungan dengan tututan warga Wouma.
“Nah sementara kita mau lanjutkan aspirasi mereka, tapi juga kegiatan pembongkarang juga berjalan, sehingga ini juga jadi masalah buat kita,” bebernya.
Manuel Ikinia salah satu warga Wouma menjelaskan bahwa pihaknya terdiri dari beberapa warga pasangan, seperti marga Asso – Matuan, Lagowan-Matuan, Lany-Wetipo, Wuka-Hubi, Lagowan-Ikinia, Wuka-Hubi dan lainnya.
“Jadi kami ini sudah sepakat untuk tolak dan tidak menerima hal ini [penyerahan lahan perkebunan untuk bangunan Kantor Gubernur Papua Pegunungan]. Kami pada prinsipnya tidak mau kehilangan hak sulung yang telah di berikan oleh leluhur kami,” tukasnya.
Sedangkan pernyataan sebelumnya dari pihak marga Elopere kata Ikinia, mereka bicara atas dasar kekuasaan perang, bukan sebagai pemilik hak ulayat tanah adat. Hal itu juga menurut Ikinia tidak di sepakati oleh seluruh kekerabatan keluarga marga Elopere.
Sebelumnya, Wakil Ketua I DPRD Jayawijaya, Niko Kossay ketika menerima masa aksi masyarakat adat Wouma di Kantor DPRD Jayawijaya, Kamis (15/6/2023) mengatakan yang punya otoritas untuk tentukan penempatan Kantor Gubernur Papua Pegunungan adalah Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.
Menurutnya, dokumen resmi yang dimiliki DPR dan Pemda Jayawijaya tentang lokasi pembangunan kantor gubernur adalah di Distrik Muliama.
“Jadi dokumen yang ada di Kabupaten Jayawijaya adalah di Muliama, tidak ada yang lain-lain,” tegas Kossay.
Oleh sebab itu kata Kossay, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dan DPRD memiliki otoritas penuh untuk memutuskan lokasi mana yang akan diberikan ke Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan untuk membangun Kantor Gubernur.
“Kabupaten Jayawijaya punya hak, jadi pemerintah adalah satu, bupati satu, lembaga DPR satu, tidak ada banyak-banyak. Provinsi tidak punya hak, mereka tidak punya tanah, pemerintah pusat juga tidak punya tanah, yang punya tanah adalah pemerintah Kabupaten Jayawijaya. Sehingga, tanah yang kami sediakan adalah di Muliama, bukan di Welesi-Wouma, bukan di Gunung Susu, bukan di tempat lain,” pungkasnya.
