Rilis PersPanitia Siap Melaksanakan KTT II ULMWP

Panitia Siap Melaksanakan KTT II ULMWP

Konferensi Tingkat Tinggi United Liberation Movement for West Papua (KTT ULMWP) adalah forum tertinggi pengambilan keputusan organisasi yang dilaksanakan 3 (tiga) tahunan.

Sebagaimana kita ketahui, KTT I (pertama) dilaksanakan pada tahun 2017 dan KTT II (kedua) seharusnya dilaksanakan pada akhir tahun 2020, namun tertunda akibat Pandemi Covid-19 yang melanda semua kawasan dunia. Kini dengan berlalunya Pandemi Covid-19, Panitia menegaskan bahwa KTT II ULMWP siap dilaksanakan.

Tujuan penyelenggaraan kegiatan tersebut adalah untuk mengevaluasi implementasi program kerja periode 2017-2020 dan menyusun program kerja serta menetapkan kepemimpinan ULMWP periode 2023-2026.

Adalah penting untuk diketahui bahwa meskipun sampai saat ini Pimpinan ULMWP belum menetapkan tanggal pelaksanaan KTT II, Panitia tetap fokus merampungkan persiapan teknis dalam rangka mensukseskan agenda tersebut, yang jika mungkin, akan berlangsung sebelum MSG Leader Summit di Port Vila, Vanuatu.

Baca Juga:  Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Tanda Kehormatan Kepada Jenderal Terduga Penjahat Kemanusiaan

Sambil menunggu keputusan tentang tanggal pelaksanaan KTT II, Panitia memandang perlu menegaskan beberapa hal berikut untuk diketahui dan menjadi pegangan bersama rakyat bangsa Papua:

Pertama, bahwa forum KTT II ULMWP wajib dilaksanakan sebagai amanat Konstitusi 2017, yang sampai saat ini masih sah sebagai Konstitusi ULMWP.

Kedua,  mengingat kedudukan KTT sebagai forum pertanggungjawaban periodik, maka di forum KTT II tiap Komite dalam struktur ULMWP wajib melaporkan progres dan kinerja masing-masing selama periode berjalan.

Ketiga, selain sebagai ruang pertanggungjawaban periodik, KTT II juga akan membahas dan menetapkan garis besar program kerja 2023-2026 serta merumuskan roadmap dalam tahapan menuju Papua merdeka.

Baca Juga:  Pembangunan RS UPT Vertikal Papua Wajib Perhatikan Dampak Lingkungan

Yang keempat, Forum KTT II juga akan membahas pokok-pokok pemikiran yang telah ditetapkan sebagai agenda melalui KTT LB ULMWP di Jayapura pada akhir November 2020.

Kelima, sebagaimana telah ditetapkan dalam KTT I, rekonsiliasi yang lebih luas juga menjadi agenda yang akan mengisi KTT II ULMWP. Di mana berbagai organ perlawanan dalam negeri yang berstatus non afiliasi ULMWP telah menyatakan sikap dan harapan mereka kepada ULMWP sebagai wadah persatuan dan koordinatif pada pertemuan pra KTT akhir tahun 2022 di Jayapura, dengan satu harapan bahwa mereka juga akan akomodir dan disahkan sebagai organ anggota ULMWP.

Keenam, mengingat kedudukan panitia yang diberi mandat sesuai Konstitusi 2017, Panitia memastikan akan segera menggelar KTT II sesuai persiapan dan kesiapan dengan memperhatikan ketentuan Konstitusi ULMWP tentang keabsahan pelaksanaan forum-forum pengambilan keputusan.

Baca Juga:  Guru Fotografer Papua Calon DPD RI, Coblos Nomor Urut 9!

Ketujuh, dalam kaitan itu, Panitia berharap Pimpinan ULMWP tetap konsisten menghormati dan melaksanakan amanat Konstitusi ULMWP 2017 demi terpelihara dan semakin kokohnya persatuan Bangsa Papua dalam perjuangan membebaskan diri dari cengkeraman neokolonialisme yang masih bercokol dan mencengkram erat negeri Papua tercinta ini.

Demikian pernyataan ini kami keluarkan untuk diketahui dan diperhatikan oleh semua pihak, secara khusus para pejuang kemerdekaan Papua.

Harapan kami, semoga KTT II mampu merumuskan program-program substansi yang memenuhi harapan institusi pendukung ULMWP serta membawa perjuangan ini selangkah lebih maju menuju kemerdekaan Papua.

Jayapura, 22 Juni 2023

Delius Tabuni
Wakil Ketua Panitia

Terkini

Populer Minggu Ini:

Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Deiyai Siap Digelar

0
“Pleno tingkat distrik sudah selesai semuanya. Terakhir hari ini, PPD Tigi Timur sudah selesaikan pleno rekapitulasi suara tingkat distrik. Lima distrik semuanya tuntas. Setelah ini, nanti lusa, hari Minggu, kita akan selenggarakan pleno tingkat kabupaten,” kata Yulianus Mote, ketua KPU kabupaten Deiyai, Sabtu (2/3/2024).

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.