Tanah PapuaDomberaiCartenz Malibela: Segera Cabut Izin PT HHPB!

Cartenz Malibela: Segera Cabut Izin PT HHPB!

SORONG, SUARAPAPUA.com — Cartenz Malibela, wakil ketua DPR Papua Barat mendesak pemerintah provinsi Papua Barat Daya untuk mencabut izin PT Hutan Hijau Papua Barat (HHPB).

Menanggapi aksi penolakan PT HHPB yang terus dilakukan masyarakat adat suku Moi di Sorong, Papua Barat Daya, Cartenz Malibela menyatakan, untuk menyelamatkan hutan tersisa milik suku Moi, maka pemerintah segera mencabut izin PT HHPB.

“Masyarakat adat suku Moi selaku pemilik negeri sudah tolak, jadi pemerintah harusnya mendengar suara masyarakat untuk mencabut izin perusahaan itu,” ujarnya menjawab suarapapua.com usai menghadiri nobar dan diskusi film dokumenter Amber di gedung Keik Malamoi, Kota Sorong, Rabu (26/7/2023).

Baca Juga:  Usut Tuntas Oknum Aparat yang Diduga Aniaya Warga Sipil Papua

Legislator asal suku Moi itu menegaskan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Papua Barat Daya tidak mengeluarkan izin maupun studi kelayakan analisa dampak lingkungkan (Amdal) kepada PT HHPB.

“Masyarakat sudah tolak, DPMPTSP dan KLHK stop bahas Amdal atau izin apapun lagi. 92 hektar itu merupakan hutan tersisa yang harus dijaga dan dilindungi,” tegas Malibela.

Baca Juga:  Peringatan IWD Menjadi Alarm Pergerakan Perempuan Kawal Segala Bentuk Diskriminasi Gender

Terkait kekuatan peraturan daerah (Perda) kabupaten Sorong nomor 10 tahun 2017 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat Moi di Sorong dalam melindungi masyarakat adat suku Moi, ia justru menyarankan agar perda tersebut direvisi secepatnya.

“Berbicara nomor 10 tahun 2017 itu wewenangnya kawan-kawan DPRD kabupaten Sorong. Tetapi sebagai anak asli suku Moi, saya hanya menyarankan agar perda itu dapat direvisi secepat mungkin agar melindungi hutan-hutan kita orang Moi,” ujarnya.

Baca Juga:  Dua Calon Anggota DPD RI Ancam Pidanakan Komisioner KPU Tambrauw

Di kesempatan sama, Silas Ongge Kalami, ketua LMA Malamoi, menekankan, masyarakat adat suku Moi bukan hanya menolak PT HHPB saja, namun ada sejumlah aspirasi masyarakat adat yang sudah disampaikan ke instansi terkait.

“Bukan hanya PT HHPB, ada KEK, Bendungan Warsamson juga terus mendapatkan penolakan dan itu sudah berlangsung beberapa tahun ini,” ujar Silas.

Diketahui, PT Hutan Hijau Papua Barat rencana akan melakukan eksploitasi dengan luas wilayah sekitar 92.148 Ha. []

Terkini

Populer Minggu Ini:

KPK Menang Kasasi MA, Bupati Mimika Divonis 2 Tahun Penjara

0
“Amar Putusan: Kabul. Terbukti Pasal 3 jo Pasal 18 UU PTPK jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP. Pidana penjara 2 tahun dan denda Rp200 juta subsidair 2 tahun kurungan,” begitu ditulis di laman resmi Mahkamah Agung.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.