PolhukamDemokrasiFRB Ingatkan Timsel KPU Kabulkan Aspirasi Wajib OAP

FRB Ingatkan Timsel KPU Kabulkan Aspirasi Wajib OAP

NABIRE, SUARAPAPUA.com — Forum Rakyat Biasa (FRB) kembali mengingatkan proses seleksi Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten di zona satu provinsi Papua Tengah harus utamakan putra-putri daerah atau orang asli Papua (OAP).

“Tim seleksi KPU kabupaten zona satu yakni kabupaten Nabire, Dogiyai, Puncak, dan Puncak Jaya, segera bekukan nama-nama non OAP, kecuali peranakan Papua. Itu tuntutan pertama. Yang kedua, besok dalam penetapan hasil verifikasi berkas administrasi, harus memprioritaskan putra-putri asli Papua,” ujar Jackson Ikomou, koordinator FRB, saat jumpa pers di Nabire, Kamis (3/8/2023) malam.

Hal ini menurutnya sebagai cara untuk menekan angka pengangguran di Tanah Papua. Apalagi di provinsi Papua Tengah, hingga kini jumlah sarjana cukup banyak. Memberi ruang bagi putra daerah dari delapan kabupaten menjadi penyelenggara pesta demokrasi adalah bagian dari upaya nyata menjawab masih tingginya jumlah pengangguran.

Baca Juga:  Pemkab Lanny Jaya Bersama Berbagai Pihak Deklarasikan Pemilu Damai

“Putra daerah harus menjadi komisioner KPU di delapan kabupaten agar mereka bekerja di negerinya sendiri. Hanya dengan begitu, pengangguran bisa ditekan,” ujar Ikomou.

Penekanan ketiga, peserta seleksi KPU kabupaten yang terbukti memiliki hubungan darah dengan lima komisioner provinsi Papua Tengah sebaiknya tidak terlibat mengikuti proses seleksi demi menjaga netralitas dalam proses seleksi maupun proses pesta demokrasi tahun 2024 mendatang.

“Teman-teman yang sementara melakukan proses seleksi KPU, jangan ada peserta yang memiliki hubungan langsung dengan tim penyelenggara di tingkat provinsi Papua Tengah. Contoh kalau adik kandung dari komisioner, tidak usah ikut tes. Hal itu tidak diperkenankan demi menjaga netralitas proses seleksi, dan menjaga kredibilitas proses demokrasi Pemilu maupun Pilkada,” tuturnya.

Jackson Ikomou juga tekankan, FRB sebagai representasi dari masyarakat sipil yang menghendaki adanya perubahan dalam seluruh dimensi kehidupan. Forum memperjuangkan hak-hak orang asli Papua.

Baca Juga:  Beberapa Tuntutan TPNPB OPM Kodap VIII Intan Jaya

“Forum Rakyat Biasa tidak punya kepentingan tertentu. Kami tidak calon legislatif, tidak calon KPU, tidak calon Bawaslu, dan lain-lain. Kami juga bukan pengurus partai. Kami tidak punya kepentingan politik. Ini murni aspirasi masyarakat yang kami perjuangkan,” kata Ikomou.

Prioritaskan putra daerah dalam perekrutan anggota KPU di delapan kabupaten dimaknainya sebagai bagian dari penghargaan terhadap hak kesulungan OAP menjadi tuan di negerinya sendiri.

“Harus mengutamakan OAP dalam seleksi anggota KPU. Sudah waktunya anak asli Papua menjadi tuan di atas negerinya sendiri.”

Ikomou tegaskan, jika sejumlah tuntutan tersebut tidak dikabulkan, FRB akan melayangkan mosi tidak percaya terhadap Timsel KPU.

Baca Juga:  Distribusi Logistik Pemilu di Enam Distrik di Tambrauw Akan Menggunakan Helikopter

Aspirasi lain yang kembali disuarakan adalah perlunya kebijakan afirmasi bagi masyarakat OAP dalam proses pembentukan lembaga penyelenggara dan pengawas Pemilu, sebagaimana pernyataan Mahfud MD, Menteri Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) beberapa waktu lalu.

“Merujuk pernyataan Mahfud MD tentang perlunya afirmasi bagi rakyat Papua, maka Presiden Joko Widodo bersama Mendagri Tito Karnavian, Menko Polhukam, KPU RI, Bawaslu RI dan DPR RI harus segera terbitkan regulasi dalam proses seleksi KPU dan Bawaslu yang dikhususkan bagi OAP,” tandasnya mengakhiri.

Sebelumnya, saat audensi dengan FRB, Febe Retno Kristianti, ketua Timsel KPU Kabupaten Zona Satu, menyatakan, dalam seluruh tahapan seleksi yang bakal dikerjakan tetap berlandaskan regulasi. Saran atau aspirasi dari masyarakat akan dipertimbangkan sejauh memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia. []

Terkini

Populer Minggu Ini:

Anggota DPRP Mendukung Upaya Banding Suku Awyu ke PTTUN Manado

0
“Keterangan penggugat bersama sejumlah saksi yang sudah dihadirkan di ruang sidang mengungkapkan banyak fakta di lapangan. Tapi majelis hakim abaikan itu semua hingga memutuskan menolak gugatan marga Woro. Karena itulah ada upaya banding setingkat di atasnya. Upaya banding ini kami sangat mendukung, bila perlu diterima untuk batalkan putusan sebelumnya,” ujar Laurenzus Kadepa.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.