PolhukamDemokrasiGreenpeace Serukan Pemilu Tanpa Oligarki

Greenpeace Serukan Pemilu Tanpa Oligarki

SORONG, SUARAPAPUA.com — Menjelang pendaftaran calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres), Greenpeace serukan pemilihan umum (Pemilu) tanpa oligarki dengan membawa “Udang Monster Oligarki” menduduki kolam Bundaran HI di kawasan jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat pagi, 6 Oktober 2023.

Tahapan Pemilu 2024 akan memasuki momen pendaftaran Capres dan Cawapres pada 19 Oktober mendatang.

Dengan tentakel-tentakelnya, “Monster Oligarki” mencengkeram tiga manekin yang menyerupai figur politikus yang ingin maju sebagai calon presiden di Pemilu 2024. Greenpeace mengajak publik untuk membersamai oligarki yang menyelinap di belakang para kandidat, serta untuk bersama-sama menyerukan “PemiluTanpaOligarki dan “PilihBumiBukanOligarki”.

“Kami mendesak para Capres-Cawapres memiliki komitmen yang serius dan konkret untuk berpihak kepada rakyat dan melepaskan diri dari agenda-agenda oligarki. Tunjukkan komitmen itu dalam dokumen visi-misi yang diserahkan ke KPU. Rakyat sudah merasakan dampak buruk dari menguatnya kekuatan ekonomi-politik oligarki di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, seperti terancamnya demokrasi dan perlindungan lingkungan hidup, serta perampasan ruang hidup masyarakat adat dan kelompok rentan lainnya,” kata Iqbal Damanik, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, dalam rilis yang terima suarapapua.com.

Baca Juga:  Inilah Hasil Kunker MRP Papua Pegunungan Saat Pencoblosan di Jayawijaya

Iqbal menjelaskan, Pemilu 2024 berlangsung di tengah ancaman krisis iklim yang makin nyata. Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) bahkan menyebut bumi sudah memasuki era pendidihan global atau global boiling. Para pemimpin yang menjabat hari ini dan di masa mendatang harus berkomitmen melakukan aksi iklim yang serius, nyata, dan ambisius demi menyelamatkan bumi.

“Di sisi lain, Pemilu kerap kali menjadi momentum bagi oligarki untuk melanggengkan pengaruh dan kekuasaan mereka. Mereka berinvestasi  dengan membiayai para kandidat calon presiden dan calon wakil presiden, calon anggota legislatif, calon kepala daerah, partai politik, bahkan dengan ikut maju di pemilu,” jelasnya.

Orpha, perempuan asli Papua, memegang spanduk saat melakukan protes dalam aksi Greenpeace lawan oligarki di Bundaran HI, Jakarta, Jumat pagi, 6 Oktober 2023. (Jurnasyanto Sukarno for Suara Papua)

Dikemukakan, kepentingan oligarki sudah begitu kuat mencengkeram tata kelola pemerintahan di Indonesia dan membajak proses pembuatan kebijakan. Pengesahan serangkaian regulasi bermasalah, seperti revisi Undang-undang KPK, UU Minerba, UU Mahkamah Konstitusi, dan UU Cipta Kerja menjadi buktinya.

Baca Juga:  Inilah Sikap Resmi KNPB Terhadap Agenda Pemilu 2024

“Begitu juga kebijakan bermasalah lain yang diduga menguntungkan pengusaha di lingkaran kekuasaan, seperti dibukanya keran izin ekspor pasir laut, masuknya batu bara dan sawit dalam taksonomi hijau, hingga yang berkedok proyek strategis nasional seperti pembangunan lumbung pangan (food estate), wisata premium Pulau Komodo, dan Rempang Eco City,” tambahnya.

Greenpeace pertama kali memunculkan gurita ‘Monster Oligarki’ dalam aksi damai tanpa kekerasan pada 5 Oktober 2021, sebagai simbol menolak lupa atas disahkannya UU Cipta Kerja.

Selain di Jakarta, rangkaian aksi Anti-Oligarki juga digelar di beberapa daerah dalam pekan ini, seperti Sorong pada 5 Oktober kemarin dan Jayapura pada hari ini.

Tiga tahun sudah masyarakat sipil menolak UU Cipta Kerja dengan pelbagai cara, hingga yang teranyar pada 2 Oktober lalu Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan mengecewakan yang menetapkan regulasi itu berlaku.

Baca Juga:  Mahasiswa Nduga se-Indonesia Sikapi Konflik Pemilu di Distrik Geselema

“Dampak buruk UU Cipta Kerja bagi warga pun sudah tampak di depan mata. Sejumlah konflik agraria yang terjadi belakangan ini, seperti di Wadas dan Rempang, tak terlepas dari UU Cipta Kerja yang telah memberikan kemudahan pengadaan lahan dan pembangunan atas nama proyek strategis nasional. Situasi ekonomi politik yang ada saat ini barangkali membuat kita putus asa,” paparnya.

Budiarti Putri, Juru Kampanye Media Greenpeace Indonesia, menambahkan, kita bersama bisa berjuang untuk mengubah keadaan.

“Kita mesti menggugat para capres-cawapres, calon kepala daerah, hingga partai politik untuk melepaskan diri dari cengkeraman oligarki dan berpihak pada rakyat, serta memiliki agenda mengatasi krisis iklim.”

“Greenpeace meyakini kekuatan rakyat yang akan menggunakan hak politiknya di Pemilu 2024 akan mampu melemahkan kekuatan oligarki dan menyelamatkan bumi,” ujar Budiarti. []

Terkini

Populer Minggu Ini:

Pembangunan RS UPT Vertikal Papua Korbankan Hak Warga Konya Selamat dari...

0
“Penegasan ini disampaikan berdasarkan ketentuan bahwa kawasan resapan air dilarang adanya kegiatan yang berpotensi menimbulkan perubahan lingkungan fisik alami ruang untuk kawasan resapan air dan penggunaan lahan untuk bangunan yang tidak berhubungan dengan konservasi mata air sebagaimana diatur pada Bagian V tentang pengaturan zonasi angka 2 Peraturan Daerah Kota Jayapura nomor 1 tahun 2014,” ujar Gobay.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.