JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyambut baik kedatangan Komnas HAM Republik Indonesia di Jakarta, Rabu (11/10/2023), mempresentasikan sekaligus menyampaikan hasil pemantauannya di dua daerah di Tanah Papua: Maybrat dan Wamena.
Pertemuan tersebut diadakan atas permintaan Komnas HAM RI untuk menindaklanjuti hasil pemantauan lapangan setelah melaksanakan tugas di sejumlah wilayah di Papua.
Hadir dalam pertemuan dengan Mandagri, ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro bersama para komisioner: Abdul Haris Semendawai, Prabianto Mukti Wibowo, Saurlin Siagian, Hari Kurniawan, Anis Hidayah, dan Putu Elvina.
“Kedatangan Komisioner Komnas HAM Republik Indonesia menyampaikan dua hal yang telah dilakukan pemantauan terkait dengan kasus Welesi di Wamena, dan pengungsi Maybrat pasca peristiwa penyerangan pos Koramil Persiapan Aifat pada Selasa, 2 Setember 2021 lalu,” jelas Anis Hidayah, koordinator Subkomisi Pemajuan Komnas HAM RI, dalam siaran persnya.
Dalam pertemuan itu, kata Hidayah, Komnas HAM mempresentasikan laporan hasil temuan atas kegiatan pemantauan yang dilakukannya yakni hasil pemantauan permasalahan penolakan masyarakat adat Welesi dan Wouma terhadap penetapan lokasi pembangunan pusat pemerintahan provinsi Papua Pegunungan.
Juga, hasil pemantauan terhadap permasalahan pengungsi internal di wilayah kabupaten Maybrat, provinsi Papua Barat Daya dan sekitarnya.
Dijelaskan dalam siaran pers, Komnas HAM memberikan rekomendasi kepada Mendagri untuk memberi atensi kepada permasalahan rencana pembangunan kantor gubernur di provinsi Papua Pegunungan agar masyarakat mendapatkan solusi dan pelaksanaan daerah otonom baru (DOB) dapat berjalan dengan lancar, sementara resiko konflik sosial bisa dicegah.
Khusus untuk situasi pengungsi, Komnas HAM meminta agar Kemendagri memfasilitasi koordinasi antara pemerintah provinsi Papua Barat Daya dengan pemerintah kabupaten Maybrat, Sorong, Sorong Selatan, dan kota Sorong, di mana ditemukan adanya pengungsi sejak tahun 2021 yang sebagian belum kembali ke tempat tinggal mereka.
Komnas HAM berharap agar para pengungsi dapat segera kembali ke tempat tinggal asalnya dengan aman dan kembali beraktivitas sosial seperti sebelumnya.
Mendagri merespons rekomendasi Komnas HAM secara positif melalui komitmen untuk melakukan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan dan melibatkan Komnas HAM menyikapi persoalan rencana pembangunan kantor gubernur provinsi Papua Pegunungan.
Sementara penanganan pengungsi, Mendagri juga berkomitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten terkait untuk penanganan lebih lanjut.
Komnas HAM mengapresiasi keterbukaan Mendagri dan komitmennya dalam memastikan bahwa pelaksanaan DOB akan meningkatkan pelayanan publik, dan mendorong pembangunan di seluruh provinsi di Papua. []
