BeritaSD YPK Kofalit Sorsel Dipalang, Murid Belajar di Halaman Sekolah

SD YPK Kofalit Sorsel Dipalang, Murid Belajar di Halaman Sekolah

SORONG, SUARAPAPUA.com — Thomas Tidiel, pemilik hak ulayat memalang gedung Sekolah Dasar (SD) YPK Kofalik, distrik Salkma, kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya.

Pemalangan dilakukan sejak beberapa hari lalu dengan tujuan mendesak pemerintah bersama Pengelola Sekolah Wilayah (PSW) YPK Sorong Selatan untuk segera selesaikan pembayaran hak ulayat.

Saat ditemui suarapapua.com di Sorong, Senin (16/10/2023), Thomas Tidiel, mengatakan, gedung SD YPK Kofalik dipalang karena berbagai upaya yang telah dilakukan belum direspons baik oleh pihak pemerintah maupun PSW YPK kabupaten Sorong Selatan.

“Terpaksa palang sekolah. Kami sudah menemui Dinas Pendidikan maupun PSW YPK Sorong Selatan untuk bicarakan, tetapi belum ada jawaban yang jelas sampai saat ini,” tuturnya.

Baca Juga:  Gustaf Kawer: Kasus Teror Bom Adalah Perkara Serius yang Dianggap Remeh Aparat Penegak Hukum
Proses belajar mengajar dilakukan dari halaman SD YPK Kofalik, distrik Salkma, kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya. (Supplied for SP)

Dari sekolah tersebut, Tidiel akui telah mencetak banyak sarjana asal kampung Kofalik. Tetapi sejak didirikan hingga sekarang belum ada proses pelepasan tanah dari pemilik hak ulayat.

Pemerintah kampung Kofalik berupaya selesaikan dengan menggunakan dana kampung (DD), namun hal itu menurutnya sangat mustahil karena harus butuh kesepakatan bersama lewat Musrenbang.

“Sudah banyak lulusan SD YPK Kofalik yang menjadi sarjana, tapi hak kami sebagai pemilik hak ulayat belum dibayarkan. Kepala kampung pernah bilang akan gunakan dana kampung untuk bayar, tapi itu sulit karena harus ada kesepakatan dulu bersama masyarakat kampung Kofalit,” ujarnya.

Baca Juga:  TPNPB Mengaku Bertanggung Jawab Dalam Aksi Kontak Tembak di Paniai dan Yahukimo

Aksi palang tersebut menurut Thomas tidak akan dibuka hingga tuntutan direalisasikan.

“Ini bukan baru kali pertama. Sudah beberapa kali kami palang, tapi belum pernah ada jawaban. Palang tidak akan dibuka sampai hak kami dijawab. Belajar mengajar dari halaman sekolah atau dimana, jangan masuk dalam ruang kelas,” tegas Thomas.

Sementara itu, salah satu guru yang enggan disebutkan identitasnya, mengaku proses belajar mengajar terpaksa dilakukan dari halaman sekolah karena tidak diizinkan masuk ruang kelas.

Baca Juga:  ULMWP Sebut Kunjungan Pejabat MSG Ke Papua Melecehkan Harga Diri Bangsa Papua

“Benar, sekolah sudah dipalang. Terpaksa kita belajar di halaman saja. Tolong selesaikan secepatnya masalah ini. Kasihan, anak-anak harus belajar,” singkatnya berharap.

Jimmy Salfi, alumnus SD YPK Kofalik mendesak pemerintah kabupaten Sorsel segera turun lihat SD YPK Kofalik dan selesaikan permasalahannya.

“Kasihan sekali kalau kondisinya begitu. Jangan biarkan berlarut karena dampaknya sama generasi Kofalik. Pemerintah dan PSW YPK harus segera temui pemilik hak ulayat untuk bicara cari solusi terbaik,” kata Jimmy. []

Terkini

Populer Minggu Ini:

KKJ PB-PBD Kecam Tindakan Arogan Oknum TNI AL Terhadap Para Jurnalis...

0
“Wartawan memiliki hak dan mendapatkan perlindungan hukum dalam hal sedang menjalankan fungsi, hak, kewajiban dan perannya yang dijamin Pasal 8 Undang-undang Pers. Perlindungan hukum itu dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat,” ujar Safwan Ashari.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.