Tanah PapuaDomberaiMasyarakat Klabra Tolak Lokasi Tapal Batas Kabupaten Sorong dan Sorsel

Masyarakat Klabra Tolak Lokasi Tapal Batas Kabupaten Sorong dan Sorsel

SORONG, SUARAPAPUA.com — Masyarakat adat Moi sub suku Moi Klabra menolak tegas pembangunan tugu tapal batas antara kabupaten Sorong dan Sorong Selatan (Sorsel), Papua Barat Daya, di Khit Hol, distrik Klabot.

Penolakan disampaikan secara terbuka oleh masyarakat adat Moi sub suku Moi Klabra di hadapan wakil bupati Sorong Selatan dan DPRD kabupaten Sorong dan Sorong Selatan, Rabu (18/10/2023).

Menurut masyarakat adat Moi sub suku Moi Klabra, berdasarkan sejarah, tapal batas kedua wilayah tersebut harusnya ada di kampung persiapan Tualan.

Pertemuan antara Pemkab Sorong Selatan, Sorong dan masyarakat adat Moi Klabra. Rabu (18/10/2023). (Reiner Brabar – Suara Papua)

“Untuk di distrik Klabot ini batas lokasi yang sah itu di kampung persiapan Tualan,” kata Demianus Momot, salah satu tokoh adat, kepada suarapapapua.com di Klabot, Rabu (18/10/2023).

Baca Juga:  Pimpinan Majelis Rakyat Papua Barat Diminta Segera Dilantik

Ditegaskan, pemerintah kabupaten Sorong Selatan segera hentikan proses pekerjaan tugu tapal batas yang sementara dikerjakan di distrik Klabot.

“Kami suku Klabra menolak dengan tegas lokasi tapal batas itu. Pemerintah Sorsel harus segera stopkan pembangunannya,” ujar Demianus.

Habel Yandefle, ketua DPRD kabupaten Sorong, sebelum menyerahkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 89 tahun 2019 tentang batas daerah antara kabupaten Sorong Selatan dan kabupaten Sorong provinsi Papua Barat kepada wakil bupati Sorong Selatan, mengatakan, proyek pembangunan tugu harus sesuai dengan wilayah adat.

“Akan terjadi konflik antara masyarakat adat, sehingga harus dihentikan. Masyarakat adat yang tahu dan mengerti wilayah adat mereka, pemerintah harusnya menunggu keputusan masyarakat adat, bukan memaksakan kehendak,” tegas Habel.

Baca Juga:  Cegah Pendangkalan Hebat di Danau Paniai, GPPMMA Bersihkan Sampah

Thepilus Mijnolo, kepala distrik Klabot, kabupaten Sorong, mengaku mendapatkan ancaman dari oknum kepala kampung di wilayah Sorong Selatan yang ikut mendorong proyek pembangunan tugu tapal batas.

“Tidak ada pemberitahuan untuk saya selaku kepala distrik Klabot. Saya tegur, tetapi saya diancam juga,” singkatnya.

Sementara itu, wakil bupati Sorong Selatan, Alfons Sesa di hadapan masyarakat adat Moi sub suku Moi Klabra menegaskan, untuk proyek pembangunan tugu tapal batas ditunda sambil menanti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca Juga:  Musdat Sukses, Sub Suku Imu Komitmen Bangkit dari Ketertinggalan

“Polemik tapal batas kedua wilayah ini masih jadi sengketa di MK. Oleh karenanya, proyek pembangunan hari ini ditunda,” kata Alfons.

Wabup Sorsel menyatakan, proyek pembangunan tugu tapal batas antara kabupaten Sorong Selatan dan Sorong tidak diketahui oleh pemerintahan kabupaten Sorong Selatan.

“Pemerintah Sorsel tidak tahu proyek ini. Saya atas nama pemerintah akan perintahkan kepala dinas PU untuk menunda pekerjaan ini,” tandasnya.

Pertemuan antara masyarakat adat Moi sub suku Moi Klabra, pemerintah kabupaten Sorong dan Sorong Selatan diakhiri dengan kesepakatan bersama untuk menunda proyek pembangunan tugu tapal batas kedua wilayah. []

Terkini

Populer Minggu Ini:

Terdakwa Kasus KDRT Divonis 6 Bulan, Jaksa Didesak Naik Banding Demi...

0
“Seharusnya majelis hakim menjatuhkan hukuman maksimal sesuai ketentuan pasal 44 pasal 1 Jo pasal 5 huruf (a) Undang-undang nomor 23. Di pasal itu menyatakan, hukuman maksimal yang bisa dijatuhkan adalah penjara lima tahun dan denda lima belas juta rupiah,” ujar Gustaf Rudolf Kawer.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.