BeritaKPK OTT Pj Bupati Sorong Karena Diduga Suap

KPK OTT Pj Bupati Sorong Karena Diduga Suap

SORONG, SUARAPAPUA.com— Yan Piet Mosso, Penjabat (PJ) Bupati Kabupaten Sorong pada hari ini, Senin (13/11/2023) ditangkap KPK di kediamannya di KM. 24, Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya pada pukul 04.00 WIT.

Mosso dibekuk KPK karena diduga terlibat kasus dugaan suap upaya pengkondisian temuan dalam Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) untuk wilayah provinsi Papua Barat Daya.

Baca Juga:  KPU Papua Terpaksa Ambil Alih Pleno Tingkat Kota Jayapura

Ali Fikri, Kabag Pemberitaan KPK menjelaskan bahwa dalam penangkapan itu beberapa orang lainnya ikut ditahan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan pada, Minggu (12/11/2023) hingga senin (13/11/2023). Di mana tercatat tiga pejabat Kabupaten Sorong dan dua orang pemeriksa BPK perwakilan provinsi PBD.

“Ditangkap karena dugaan korupsi pengkondisian temuan alam pemeriksaan dengan tujuan tertentu di BPK untuk wilayah provinsi PBD Tahun Anggaran  2023,” kata Ali kepada awak media, Senin (13/11/2023).

Baca Juga:  Pencaker Palang Kantor Gubernur Papua Barat Daya

Dalam pantauan suarapapua.com, Pj Bupati Sorong telah diterbangkan ke Jakarta oleh tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ditemani istri Annie Nauw, pukul 15.00 WIT, Senin (13/11/2023).

Sebelum diberangkatkan ke Jakarta, Yan Piet Mosso sempat diperiksa di Porlresta Sorong kota.

Rumah Pj Bupati Sorong dan beberapa ruangan di pemerintahan kabupaten Sorong disegel KPK.

Baca Juga:  Penolakan Memori Banding, Gobay: Majelis Hakim PTTUN Manado Tidak Mengerti Konteks Papua

Sementara itu salah satu masyarakat Sorong Hengky Syufi meminta semua Pejabat Bupati dan Wali kota di tanah Papua untuk diperiksa KPK.

“Semoga KPK periksa semua Pj Bupati di tanah Papua. Pasti ada yang melakukan dugaan korupsi lebih dari Pada pak Yan Piet Mosso”, katanya.

Terkini

Populer Minggu Ini:

Ribuan Data Pencaker Diserahkan, Pemprov PBD Pastikan Kuota OAP 80 Persen

0
“Jadi tidak semua Gubernur bisa menjawab semua itu, karena punya otonomi masing-masing. Kabupaten/Kota punya otonomi begitu juga dengan provinsi juga punya otonomi. Saya hanya bertanggung jawab untuk formasi yang ada di provinsi. Maka ini yang harus dibicarakan supaya apa yang disampaikan ini bisa menjadi perhatian kita untuk kita tindaklanjuti. Dan pastinya dalam Rakor Forkopimda kemarin kita juga sudah bicarakan dan sepakat tentang isu penerimaan ASN ini,” ujarnya.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.