Mahasiswa-mahasiswi asal kabupaten Intan Jaya di kota studi Jayapura foto bersama usai membacakan penyataan sikap terkait kasus ledakan yang menimpa murid SD YPPK Titigi, distrik Sugapa, kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, 9 November 2023 lalu. ( (Dok. IPMI-J)
adv
loading...

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Ikatan Pelajar Mahasiswa Intan Jaya (IPMI-J) menyayangkan kasus ledakan yang mengakibatkan seorang siswi SD berinisial MH di kampung Titigi, distrik Sugapa, kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, pada 9 November 2023 lalu.

Yanius Kogoya, ketua Ikatan Pelajar Mahasiswa Intan Jaya (IPMI-J) kota studi Jayapura, mengatakan, kejadian yang menimpa seorang murid SD itu menyebabkan terhambatnya kesempatan memperoleh pendidikan layak.

“Pendidikan merupakan salah satu bagian sangat penting dari semua bidang di sebuah negara demi peran dan masa depan generasi mendatang. Suatu negara berdiri tegak justru karena ada manusia yang berpendidikan. Bagaimana anak negeri mau sekolah, kalau di sekitar mereka taruh bahan peledak dan sudah ada korban? Kami sangat kesalkan dengan kejadian di kampung Titigi,” ujar Yanius di Jayapura, Senin (20/11/2023).

Menurutnya, seluruh dunia sangat menghargai dan mengutamakan dunia pendidikan karena sebuah negara sangat membutuhkan sumber daya manusia (SDM) termasuk di negara Indonesia, kenyataan di Intan Jaya justru berbanding terbalik.

Baca Juga:  ULMWP: Selamat Jalan Tuan Lukas Enembe, Pemimpin dan Tokoh Peradaban Papua

“Kejadian terakhir, siswi SD YPPK Titigi terkena ledakan sampai terluka. Ini kasus serius. Kami mengutuk keras oknum yang menaruh bahan peledak dalam karton di kampung Titigi hingga meledak di tangan korban dan korban mengalami luka serius, sementara korban harus sekolah mengejar cita-cita,” kata Kogoya.

ads

Sementara itu, Ferry Belau, ketua Komisi menyatakan, Undang-undang menjamin setiap warga negara mendapatkan pendidikan, mengembangkan diri dan mendapatkan kesejahteraan.

“Setiap anak memiliki hak dasar untuk berpendidikan. Kenyataan di Indonesia lebih khususnya di Papua terutama dengan kasus di Intan Jaya, tidak sesuai aturan perundang-undangan. Berdasarkan situasi yang terjadi di kabupaten Intan Jaya, Nduga, Maybrat, Puncak, Yahukimo dan lainnya, pendidikan tidak berjalan baik. Para murid tidak aman akibat konflik bersenjata, pengambilalihan gedung sekolah sebagai pos militer dan lain sebagainya. Kasus terakhir, anak sekolah terluka akibat bahan peledak,” tutur Ferry.

Baca Juga:  Illegal Logging Masih Marak di Mimika, John NR Gobai: Masyarakat Dapat Apa?

Marten Hagisimijau, keluarga dari korban ledakan di Titigi-Intan Jaya, menjelaskan, pada 9 November 2023 terjadi ledakan yang dipasang anggota militer hingga mengakibatkan salah satu siswi SD YPPK Titigi atas nama MH menjadi korban.

“Ini kejadian sangat serius yang harus diperhatikan dan mengambil langkah tepat oleh pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah demi kenyamanan berjalannya aktivitas pendidikan anak bangsa generasi penerus,” ujar Marten.

Korban berusia 10 tahun, siswi SD Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik (YPPK) Titigi itu dikabarkan terluka parah hingga mendapat perawatan medis.

Menyikapi kejadian tersebut, IPMI-J menyampaikan beberapa pernyataan sikap:

  1. Kami mendesak pemerintah kabupaten Intan Jaya segera tarik pos TNI di kampung Titigi.
  2. Kami mendesak pimpinan TNI dan Polri segera bertanggungjawab atas insiden ledakan bom yang menimpa satu siswi SD YPPK Titigi.
  3. Menolak dengan tegas segala bentuk kebijakan pusat yang difasilitasi oleh pihak militer yang tidak menguntungkan masyarakat umum di kabupaten Intan Jaya.
  4. Kami menolak 100% berbagai bentuk investasi yang sedang direncanakan masuk beroperasi di wilayah kabupaten Intan Jaya.
  5. Negara segera tarik pasukan militer Indonesia TNI organik dan non organik yang menguasai Tanah Papua khususnya dari kabupaten Intan Jaya.
  6. Kami menolak dengan tegas atas pernyataan Humas Polda Papua bahwa kampung Titigi adalah basis TPNPB. Pernyataan tersebut hoaks, pembohongan publik, sebab kampung Titigi murni tempat tinggal masyarakat sipil.
Baca Juga:  Menolong Perjuangan Hak Orang Papua, Pilot Philip Mehrtens Harus Dibebaskan!

“Kami menunggu jawaban atas tuntutan kami ini.” []

Artikel sebelumnyaAkankah Banyak Caleg Masuk RSJ Pasca Pemilu 2024?
Artikel berikutnyaBelajar Seni Ukir dan Tanam Pohon Warnai Peringatan HMPI di Sentani