Oleh: Patrick Decloitre
*)Correspondent French Pacific Desk
Analisis – Pertemuan Menteri Pertahanan Pasifik Selatan (SPDMM) yang diselenggarakan di Noumea berakhir pada, Rabu dengan resolusi untuk menciptakan Akademi Militer Pasifik regional untuk melatih perwira regional dengan fokus yang jelas pada perlindungan sipil dan pengurangan bencana, serta memerangi penangkapan ikan ilegal.
Pertemuan ini mengumpulkan anggota SPDMM yang telah berusia 10 tahun, yaitu Prancis, Australia, Selandia Baru, Chili, Papua Nugini, Fiji, dan Tonga, dengan delegasi peninjau dari Amerika Serikat, Jepang, dan Inggris.
Di antara resolusi yang diumumkan pada konferensi pers pad, Rabu oleh Menteri Pertahanan Prancis Sébastien Lecornu, adalah tawaran untuk mendirikan pusat pelatihan regional di Nouméa untuk kepentingan 240 perwira militer dari negara-negara kepulauan Pasifik yang berdekatan, demikian konfirmasi Lecornu.
Proyek ini juga akan melibatkan pelatih Prancis untuk ditempatkan di negara-negara tetangga di Pasifik dengan kemungkinan untuk mengakses akademi militer terbaik di daratan Prancis.
“Jadi untuk pertama kalinya, kita akan memiliki instrumen solidaritas yang akan memberikan jawaban atas apa yang diinginkan oleh negara-negara tetangga kita,” kata Lecornu kepada media setempat sebagaimana dilansir dari RNZ Pacific.
Pengumuman Prancis lainnya termasuk perwakilan yang diperkuat di wilayah Kaledonia Baru, dalam bentuk atase militer permanen yang berbasis di Kedutaan Besar Prancis di ibu kota Fiji, Suva, serta penasihat khusus yang berbasis di Nouméa untuk setiap negara mitra di wilayah tersebut.
Dia juga menegaskan bahwa selama enam tahun ke depan, anggaran sekitar lima miliar Euro (5,4 miliar dolar AS) akan didedikasikan untuk angkatan bersenjata Prancis di Pasifik, termasuk Kaledonia Baru dan Polinesia Prancis, dengan fokus yang kuat pada infrastruktur.
Interoperabilitas
Di bawah prinsip umum “interoperabilitas”, pertemuan para menteri pertahanan Pasifik Selatan tidak hanya ingin memerangi penangkapan ikan ilegal di kawasan yang luas ini, memberikan bantuan terkoordinasi kepada negara-negara tetangga Pasifik yang terkena dampak bencana alam, tetapi juga menghadirkan front persatuan dalam menghadapi tren “pembentukan blok” yang sedang berkembang, terutama di bagian utara samudra Pasifik dan di Asia, tempat konfrontasi meningkat antara Tiongkok dan AS.
Pertemuan ini juga mendukung saran Australia untuk lebih memperkuat pembagian intelijen dan pembentukan “kelompok intervensi Pasifik” yang bertujuan untuk memberikan tanggapan yang lebih cepat terhadap kebutuhan negara-negara kepulauan Pasifik.
Protes di pusat kota Nouméa
Namun dalam masa pertemuan itu memicu demonstrasi yang diorganisir oleh partai Union Calédonienne (UC), salah satu komponen dari payung pro-kemerdekaan Kaledonia Baru, FLNKS.
UC baru-baru ini mengaktifkan kembali apa yang mereka sebut sebagai “Sel Koordinasi Aksi Lapangan” (FACC), dengan bantuan organisasi dan kelompok non-FLNKS, termasuk serikat pekerja radikal USTKE.
Namun, partai-partai anggota FLNKS lainnya, seperti UPM dan PALIKA yang lebih moderat, sejak itu mendesak para pengikutnya untuk tidak terlibat dalam aksi-aksi yang diorganisir oleh FACC tersebut.
Diperkirakan 1.500 peserta pada, Selasa berbaris di pusat kota Nouméa untuk mengecam apa yang mereka sebut sebagai “remiliterisasi” Kaledonia Baru, dengan alasan bahwa pangkalan militer yang diperkuat di sana akan menjadikan entitas Pasifik Prancis sebagai target, seperti halnya Pearl Harbour selama Perang Dunia II.
“Di kawasan Pasifik, kita berada dalam keadaan damai. Mari kita hentikan pembuatan perang (…) kita tidak sedang berperang dengan siapa pun di Pasifik atau Asia”, kata koordinator FACC Christian Tein kepada TV lokal Kaledonia.
‘Jangan mencampuradukkan tentara dan politik’ – Lecornu
“Ini bukan tentang militerisasi, ini lebih tentang apa yang Anda perintahkan kepada militer untuk dilakukan. Semua orang dapat melihat bahwa kapal-kapal yang ditempatkan di pangkalan angkatan laut Kaledonia Baru bukanlah kapal perang, ini adalah kapal patroli dan fregat yang berspesialisasi dalam perlindungan.
(…) Saya benar-benar menyerukan kepada semua orang untuk tidak melibatkan angkatan bersenjata dalam perdebatan politik lokal (…) Kenyataannya adalah, dalam menghadapi ancaman yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dan bencana alam, kita semua sama (…) apakah Anda mendukung atau menentang kemerdekaan, sayangnya, ada ancaman global yang menjadi perhatian semua orang, “kata menteri Prancis itu.
“Saya setuju dengan mereka, baik yang pro-kemerdekaan maupun yang tidak, yang takut akan militerisasi di wilayah ini dan yang mengatakan bahwa mereka lebih memilih perdamaian daripada perang.”
“Tetapi kami (di SPDMM) hanya berbicara tentang memerangi penangkapan ikan ilegal dan keamanan sipil yang dimiliterisasi. Jika mereka tidak lagi menginginkan pasukan bersenjata, lalu siapa yang akan campur tangan di laut lepas untuk mengusir mereka yang mendekati Kaledonia Baru untuk mencuri stok ikan mereka.”
“Jika mereka menolak angkatan bersenjata datang ke sini untuk melatih petugas atau mengerahkan pasukan untuk menyelamatkan orang-orang di wilayah ini, apakah ini berarti mulai sekarang, kami akan memberi tahu Fiji, PNG, Tonga, dan Vanuatu bahwa ketika terjadi bencana alam, kami tidak akan datang untuk membantu lagi? Tidak, kita memiliki kewajiban solidaritas,” tegasnya.
Pemulihan hubungan Prancis-Australia
Awal pekan ini, di sela-sela SPDMM, waktu juga dialokasikan untuk pertemuan bilateral antara Lecornu dan rekan-rekan SPDMM.
Salah satu hubungan bilateral yang paling menonjol minggu ini diperkuat dengan Australia.
Pertemuan Nouméa bertepatan dengan kunjungan Menteri Luar Negeri Prancis Catherine Colonna ke Australia, yang mengadakan pembicaraan dengan mitranya dari Australia, Penny Wong, di Canberra, pada, Senin dan Selasa.
Dalam konferensi pers bersama, kedua menteri mengatakan bahwa mereka sekarang menganggap satu sama lain sebagai “mitra utama”.
“Indopasifik adalah prioritas utama bagi Prancis. Kami bertekad untuk meningkatkan kerja sama kami dengan mitra-mitra utama di kawasan ini, untuk menghadapi tantangan global (…) Australia telah lama, masih, dan akan tetap menjadi mitra utama Prancis di Pasifik,” kata Colonna kepada media Australia.
“Hari ini (…) kami mengadopsi peta jalan yang ambisius untuk kemitraan yang sangat diperbarui (…) Kami membutuhkan kerja keras selama 18 bulan,” tegasnya, seraya menambahkan bahwa kedua negara akan “meningkatkan interoperabilitas angkatan bersenjata melalui akses timbal balik ke fasilitas militer dan melalui peningkatan kegiatan bersama”.
Pertemuan SPDMM pada tahun 2024 dijadwalkan berlangsung di Auckland, Selandia Baru.
