BeritaKNPB Konsulat Desak PBB Investigasi Korban Kemanusiaan di Tanah Papua

KNPB Konsulat Desak PBB Investigasi Korban Kemanusiaan di Tanah Papua

Editor :
Elisa Sekenyap

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Badan Pengurus Komite Nasional Papua Barat (BP-KNPB) Konsulat Indonesia dalam memperingati hari Hak Asasi Manusia (HAM) se- Dunia pada 10 Desember 2023 gelar seminar nasional dengan tema kebebasan adalah hak segala bangsa.

Kegiatan itu dilangsungkan di asrama mahasiswa Papua Kamasan di Tondano, Sulawesi Utara pada, Minggu (10/12/2023).

Sejumlah pembicara membawakan sejumlah materi tentang definisi sejarah Papua – Indonesia dan penanganan pelanggaran HAM Papua.

David Faluk, Ketua KNPB Konsulat Indonesia menjelaskan hak kebebasan termasuk hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa Papua sesuai tema PBB yang menyatakan “freedom, equality, and justice for all”.

“Karena itu Indonesia harus menghargai hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua,” kata Haluk.

Kata Haluk, memperingati 75 tahun HAM se -dunia dengan tema internasional yaitu freedom, equality, and justice for all, dan tema nasional ‘harmoni dalam keberagaman’ menanamkan kesetaraan, kebebasan mendasar,  dan keadilan bagi masyarakat. Deklarasi HAM ini juga mengabadikan hak-hak bagi seluruh umat manusia.

Baca Juga:  LME Digugat Ke Pengadilan Tinggi Inggris Karena Memperdagangkan 'Logam Kotor' Dari Grasberg

Terutama poin-poin penting yang terdapat dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR) atau Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia, di mana;

  1. UDHR mengabadikan hak-hak semua umat manusia.
  2. UDHR adalah cetak biru global untuk undang-undang dan kebijakan internasional, nasional, dan lokal serta landasan agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan.
  3. UDHR telah menginspirasi banyak perjuangan untuk memberikan perlindungan hak asasi manusia yang lebih kuat dan membantu mereka agar lebih diakui.
  4. Solusi pada nilai-nilai kemanusiaan yang sering diabaikan berakar pada hak asasi manusia.
  5. Kita harus membela hak-hak kita dan orang lain.
  6. Kita memerlukan perekonomian yang berinvestasi pada hak asasi manusia dan bekerja untuk semua orang.
Baca Juga:  Dewan Adat Segun: Tanah Jangan Dijadikan Lahan Bisnis!

Berdasarkan poin-poin di atas, KNPB sebagai media nasional bagi rakyat bangsa Papua Barat mengeluarkan sikap berikut.

  1. TPNPB -OPM dan TNI-POLRI segera melakukan gencatan senjata dan dorong perundingan (dialog damai) yang di mediasi oleh pihak internasional yang netral.
  2. PBB segera intervensi untuk investigasi para korban kemanusiaan dan memberikan jaminan hidup terhadap para pengungsi di tanah Papua, terutama di Kabupaten Nduga, Intan Jaya, Puncak Jaya, Maybrat, Yahukimo dan Pegunungan Bintang.
  3. PBB atau UNTEA, Belanda, Amerika Serikat dan Indonesia segera bertanggung jawab atas pelaksanaan PEPERA tahun 1969, dan gelar referendum ulang secara jujur dan demokratis sebagai solusi alternatif.
  4. PBB segera menyerukan perdamaian antara Rusia dengan Ukraina, Israel dengan Palestina (Hamas), Indonesia dengan West Papua untuk menghentikan perang dan ikut menciptakan perdamaian dunia.
  5. Menyerukan kepada rakyat Papua, Indonesia dan solidaritas internasional untuk terus memberikan dukungan, pembebasan terhadap Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti.
  6. KNPB mendesak kepada pemerintah Indonesia segera menghentikan kriminalisasi terhadap pejuang dan aktivis kemanusiaan Papua Barat, terutama Agus Kossay, Ketua Umum KNPB Pusat, Benny Murib, Sekretaris KNPB Wilayah Numbay, Urbanus Kamat Sekretaris KNPB Wilayah Maybrat, Yantho Awerkion Ketua KNPB Wilayah Timika, Korwa Wenda anggota militan KNPB Pusat dan seluruh tahanan politik lainnya.
  7. KNPB mendesak segera tutup PT. Freeport Indonesia dan operasi pertambangan Block Wabu, serta pertambangan lainnya di Tanah Papua Barat.
  8. KNPB sebagai media nasional bangsa Papua Barat mendesak kepada seluruh lapisan rakyat pejuang Papua Barat bersatu untuk hak penentuan nasib sendiri.
Baca Juga:  BREAKING NEWS: Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti Divonis Bebas

Terkini

Populer Minggu Ini:

Demi Lindungi Tanah dan Hutan Adat Marga Woro, Hakim PTTUN Manado...

0
LBH Papua menyataka, hal tersebut harus dilakukan dalam rangka melindungi Hak Asasi Manusia khususnya hak atas tanah ulayat dan hutan adat milik marga Woro yang akan hilang akibat putusan perkara nomor 6/G/LH/2023/PTUN JPR yang diambil tanpa mengikuti pedoman mengadili perkara lingkungan hidup serta jelas-jelas melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.