JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Markus Haluk, Sekretaris Eksekutif United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) mengaku bahwa pihaknya telah melakukan perubahan besar dalam pelaksanaan KTT II ULMWP di Port Villa pada akhir Agustus dan awal Agustus 2023. Perubahan besar itu adalah tentang kepemimpinan eksekutif ULMWP yang berada di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri.
“Perubahan besar yang kami konsolidasikan dan putuskan dalam KTT II di Port Villa Vanuatu adalah dua kepemimpinan sebelumnya [ULMWP] semuanya [berada] di luar negeri, sementara Legislatif dan Yudikatif yang di sini (Papua), tetapi asumsi sejumlah orang yang berpandangan bahwa ULMWP itu adalah wadah persatuan para diplomat di luar negeri,” ujar Markus Haluk di Jayapura pada, Kamis (21/12/2023).
Menurutnya, ULMWP adalah wadah koordinatif persatuan bangsa Papua, terutama orang Papua di luar negeri, orang Papua di pertahanan [TPNPB, TNP, TRWP) dan orang Papua di dalam negeri.
“Kami yang berpaspor, [dan] ber KTP Indonesia, tapi berjuang untuk kemerdekaan Papua Barat.”
“Nah pada kepemimpinan pada periode ketiga ini, kami putuskan kepemimpinannya mix [campuran]. Artinya ada yang di dalam [negeri] dan di luar negeri. Karena itu presiden dan sekretaris [eksekutif ULMWP] di dalam negeri, wakil di luar negeri.”
“Lalu 12 departemen sebagian besar di dalam negeri, juga di luar negeri. Misalnya kepala departemen nya di luar negeri, sementara wakilnya di dalam negeri. Itu satu kesatuan, karena itu berhubungan dengan bicara Papua, bicara politik dan hukum. Karena ketika bicara politik juga ada keterlibatan internasional.”
“Ketika kita bicara hukum juga demikian, ada aktor yang kita berpikir bagaimana secara strategis mendorong soal Papua di mekanisme internasional, terutama soal hukum.”
Sebelumnya, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) melaksanakan Rapat Kerja (Raker) di Bangkok Thailand.
Dalam Raker itu pihaknya merumuskan 8 klaster program strategis menjadi peta jalan kepemimpinan ULMWP periode 2023-2028.
Tetapi juga pihaknya membentuk struktur kerja ULMWP dengan membentuk 12 departemen maupun beberapa biro, devisi, deks dan menunjuk dan mengangkat sejumlah orang dalam struktur fungsional, special envoy, juru bicara, juru bahasa, juru runding dan penasehat serta 7 desk-misi diplomatik di sejumlah negara, lembaga dan wilayah.
Melakukan rekonsiliasi dan konsolidasi internal organisasi perjuangan sipil maupun pertahanan.
Menase Tabuni, Presiden Eksekutif ULMWP pada, Rabu (21/12/2023) di Jayapura menyatakan bahwa banyak tantangan dan beban tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh kepemimpinan ULMWP periode 2023-2028.
“Kami tidak akan mampu mengerjakan semua itu tanpa dukungan dari Rakyat Papua Barat. Kepengurusan ULMWP saat ini akan bekerja dengan berlandaskan pada prinsip 3D yaitu doa, data dan dana,” ujar Tabuni.
