PartnersHilda Heine Dilantik Sebagai Presiden Kepulauan Marshall

Hilda Heine Dilantik Sebagai Presiden Kepulauan Marshall

Editor :
Elisa Sekenyap

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Hilda Heine telah diambil sumpahnya sebagai Presiden Kepulauan Marshall pada 3 Januari 2024 di Majuro, Kepulauan Marshall.

Pada tanggal 27 Desember 2023, Kepala Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Marshall mengumumkan hasil akhir pemilihan nasional.

Parlemen baru mengadakan upacara pembukaan pada 2 Januari 2024, dan memilih Presiden, Ketua Parlemen, dan Wakil Ketua Parlemen baru.

Baca Juga:  Pemerintah Fiji Mempertahankan Pendiriannya Dalam Masalah Israel-Palestina di ICJ

Koresponden RNZ Pacific di Kepulauan Marshall, Giff Johnson menjelaskan hasilnya.

“Pemungutan suara memberikan Hilda Heine masa jabatan kedua dengan mayoritas minimum absolut 17 suara berbanding 16 suara di majelis yang memiliki 33 kursi,” jelasnya.

Johnson mengatakan bahwa pemungutan suara secara rahasia itu melibatkan banyak drama.

“Cara surat suara dibacakan oleh Panitera Nitijela (Parlemen) satu per satu seperti permainan bola basket, satu tim mencetak angka, dan kemudian tim lainnya mencetak angka pula.”

Baca Juga:  PM Marape Diminta Mengundurkan Diri Seiring Pengunduran Diri Sejumlah Anggota Parlemen Setelah Kerusuhan

“Itu hanya berjalan satu-satu sampai seri di angka 16, dan anda memiliki 500 atau 600 orang di ruangan yang penuh sesak, kerumunan yang hanya bisa berdiri, dan semua orang menahan nafas untuk pemungutan suara terakhir, dan hasilnya adalah Hilda dan dia mengambil alih dari David Kabua.”

Brenson Wase terpilih sebagai Ketua DPR yang baru. Wase adalah anggota Parlemen terlama kedua, dan telah menjadi Anggota Parlemen sejak 1984.

Baca Juga:  MSG Sedang Mengerjakan Kerangka untuk Merampingkan Perdagangan Lintas Batas

Wakil Ketua Parlemen yang baru adalah pendatang baru, Issac Zackhras, yang terpilih pada bulan November 2023.

Terkini

Populer Minggu Ini:

Adakah Ruang Ekonomi Rakyat Dalam Keputusan Politik?

0
Kekosongan tugas yang menyolok di mata itu harus menjadi tanggung jawab prioritas yang mesti diemban para calon pemimpin yang tengah bergulat merebut kursi parlemen. Dalam urusan dan keputusan-keputusan politik kedepan di masing-masing provinsi dan kabupaten diharapkan sudah bisa menyediakan instrumen kebijakan dan peraturan yang lebih mengutamakan dan menyelamatkan rakyat Papua yang berkutat dengan kegiatan ekonomi kerakyatan di Tanah Papua.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.