Tanah PapuaLa PagoPemkab Lanny Jaya Bersama Berbagai Pihak Deklarasikan Pemilu Damai

Pemkab Lanny Jaya Bersama Berbagai Pihak Deklarasikan Pemilu Damai

SENTANI, SUARAPAPUA.com — Komitmen sukseskan agenda negara tahun 2024 sekaligus menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan TNI/Polri di kabupaten Lanny Jaya, Papua Pegunungan, dinyatakan melalui apel bersama dan deklarasi Pemilu damai, Senin (29/1/2024) di halaman kantor bupati Lanny Jaya.

Kegiatan tersebut dipimpin penjabat bupati Lanny Jaya Petrus Wakerkwa, didampingi Asisten 1 Setda Lanny Jaya, dan forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) kabupaten Lanny Jaya.

Penjabat bupati Lanny Jaya dalam sambutannya di kesempatan apel gabungan mengajak semua pihak turut mendukung suksesnya pesta demokrasi yang sudah di depan mata. Juga patuh pada peraturan perundang-undangan, antara lain dengan menjaga netralitas dari segala kepentingan politik.

Apel gabungan dalam rangka deklarasi Pemilu damai, menurut Petrus Wakerkwa, dilakukan mengingat satu agenda negara yang segera dilaksanakan.

Baca Juga:  Mahasiswa Nduga se-Indonesia Sikapi Konflik Pemilu di Distrik Geselema

“Dalam waktu dekat ini kita harus sukseskan satu agenda penting, agenda nasional. Oleh karena itulah, semua pihak, ASN, TNI-Polri dan semua pemangku kepentingan di kabupaten Lanny Jaya harus deklarasikan Pemilu damai,” ujarnya.

Tahapan menuju Pemilu 2024, kata Wakerkwa, telah dimulai sejak beberapa waktu lalu dan sebelum hari pemungutan suara harus ada komitmen bersama demi suksesnya agenda pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Ditegaskan, dengan adanya agenda nasional tersebut, maka keamanan, kenyamanan dan ketentraman masyarakat di wilayah kabupaten Lanny Jaya bukan hanya tugas TNI-Polri saja, tetapi tanggung jawab semua pihak.

“Saya harapkan kepada saudara-saudara kita yang ikut dalam pencalonan agar bersaing secara sehat, tidak menimbulkan situasi yang tidak kita inginkan bersama. Biarlah agenda ini berjalan dengan damai sampai ke akar rumput, atau istilahnya sampai keputusan akhir tetap aman dan damai,” ujar Wakerkwa.

Baca Juga:  Inilah Sikap Resmi KNPB Terhadap Agenda Pemilu 2024

Penjabat bupati Lanny menyatakan, “Kita semua harus netral. Anggota TNI, anggota Polri, maupun ASN, semuanya harus bersikap netral. Tidak boleh bergabung. Tidak boleh mendukung satu pihak pun. Itu harus dan wajib. Ada Undang-undang yang mengatur dan mengawasi kita dalam seluruh pelaksanaan tugas masing-masing.”

“Kita semua harus netral. Anggota TNI, anggota Polri, maupun ASN, semuanya harus bersikap netral. Itu wajib. Ada Undang-undang yang mengatur dan mengawasi kita dalam seluruh pelaksanaan tugas masing-masing.”

Baca Juga:  Panglima TNI Bentuk Koops Habema Tangani Papua

Sementara kepada KPU dan Bawaslu, disarankan agar dapat menjalankan tugas dengan baik dalam seluruh tahapan Pemilu 2024.

“Penyelenggara KPU, Bawaslu dan Panwas distrik agar benar-benar melaksanakan tugasnya dengan baik agar semua dapat berjalan dengan baik seperti yang kita harapan bersama,” ujarnya.

Selain pimpinan partai politik, deklarasi Pemilu damai turut dihadiri Kapolres Lanny Jaya AKBP Umar Nasatekay, Dandim 1713/Lanny Jaya Letkol Inf Triyono Hadiyanto, Asisten III Setda Lanny Jaya Andi Hendarka, Wakapolres Kompol Hendrik Seru, Kabag Ops AKP Sebastianus Anoith, Kabag Sumda Kompol Joys Simatauw, ketua KPU Lanny Jaya Aminastri Kogoya, ketua Bawaslu Lanny Jaya Dorkas Tabuni, para pimpinan OPD dan ASN, serta 50 personil gabungan TNI dan Polri. []

Terkini

Populer Minggu Ini:

Gawat! Di Mimika, 2.500 Ekor Babi Mati Terserang Virus ASF

0
“Hampir setiap hari babi-babi mati akibat terpapar virus ASF, sehingga kandangnya harus disterilkan untuk mencegah penularan lebih lanjut. Vaksinnya memang belum ada. Jadi, upaya memutus mata rantai penyebaran virus ASF di kabupaten Mimika harus terus dilakukan. Dan, itu yang kami dorong kepada para peternak agar harus berperan aktif,” kata drh. Sabelina Fitriani.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.