JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Menjelang pemilihan umum di Indonesia minggu depan, Human Rights Watch meminta jawaban dari tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden tentang bagaimana mereka akan menyelesaikan pelanggaran HAM.
Dua dari tiga calon presiden dan wakil presiden Indonesia telah memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Human Rights Watch mengenai isu-isu utama hak asasi manusia.
Calon Presiden Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo memberikan tanggapan, namun Prabowo Subianto Djojohadikusumo tidak.
Menanggapi pertanyaan: “Apa kebijakan Anda mengenai pembatasan pemerintah terhadap akses jurnalis asing ke tanah Papua dan pemantau hak asasi manusia internasional?” jelas sebagaimana dilaporkan RNZ Pacific.
Baswedan berpendapat bahwa masalah keadilan adalah inti dari masalah keamanan di Papua.
Menurut tanggapannya, ada tiga masalah yang harus ditangani untuk mengatasi situasi tersebut.
“Menyelesaikan semua pelanggaran HAM di Papua dengan memperkuat institusi HAM nasional untuk menyelidiki dan menyelesaikan pelanggaran HAM di Papua, serta mendorong pemulihan sosial-ekonomi bagi para korban pelanggaran HAM di Papua.”
“Mencegah terulangnya kembali kekerasan dengan memastikan keadilan melalui; 1) pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan menghormati otonomi khusus dan hak-hak adat masyarakat adat, 2) mewujudkan ketahanan pangan melalui produksi pangan lokal dengan masyarakat adat sebagai pelaku utama, 3) mengurangi biaya logistik, 4) hadirnya puskesmas dan sekolah-sekolah di seluruh wilayah Papua, serta 5) memberdayakan talenta-talenta asal Papua untuk terlibat aktif dalam pembangunan Indonesia di berbagai sektor dan lembaga.”
“Melakukan dialog dengan semua secara komprehensif dengan cara-cara yang saling menghormati dan menghargai semua pihak, terutama orang asli Papua.”
Untuk Pranowo, ia mengatakan akan “fokus pada isu Kebijakan Fiskal dan Pembangunan Asimetris untuk Papua”.
Hal ini akan dilakukan melalui “Mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi akibat perbedaan internal pertumbuhan, pembangunan, dan akses terhadap sumber daya antar wilayah melalui redistribusi sumber daya, investasi infrastruktur, insentif pajak, atau dukungan keuangan khusus untuk Papua guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan taraf hidup warga negara kepada mereka yang paling membutuhkan.”
“Kami juga melakukan pendekatan khusus untuk mencegah korupsi dan degradasi sumber daya alam di Papua, terutama di provinsi-provinsi yang baru dimekarkan,” katanya.
Elaine Pearson dari Human Rights Watch mengatakan bahwa kedua tim yang memberikan tanggapan telah membantu para pemilih di Indonesia dengan membagikan pandangan mereka mengenai isu-isu hak asasi manusia yang sangat penting yang mempengaruhi negara ini.
Ia mengatakan bahwa para pemilih harus dapat melampaui retorika untuk membandingkan posisi yang sebenarnya, dan memegang janji para kandidat jika mereka terpilih.
Kuesioner tersebut berisi 16 pertanyaan yang berfokus pada hak-hak perempuan, hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan, hak-hak kaum lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT), hak-hak tenaga kerja, kebebasan media, dan kebebasan berekspresi.
Pertanyaan lain termasuk kebijakan tentang hak-hak disabilitas, perlindungan pekerja migran Indonesia, dan kebijakan luar negeri Indonesia di Asia Tenggara dan Pasifik.
Ada juga pertanyaan mengenai kebijakan yang akan menangani akuntabilitas atas pelanggaran masa lalu termasuk pembunuhan massal pada tahun 1965, kekejaman terhadap etnis Madura di Pulau Kalimantan, kekerasan sektarian di Kepulauan Maluku, konflik di Aceh, kekerasan di Danau Poso, penumpasan aktivis mahasiswa pada tahun 1998, dan pembunuhan di Timor Leste.
Ketiga pasangan calon telah menyerahkan pernyataan visi dan misi mereka menjelang pemilihan, yang tersedia di Komisi Pemilihan Umum.
