EditorialEDITORIAL: Pemilu, Money Politics dan Kinerja Legislatif

EDITORIAL: Pemilu, Money Politics dan Kinerja Legislatif

HIRUK-PIKUK pesta demokrasi lima tahunan untuk memilih kepala negara dan wakil rakyat di parlemen belum usai. Masih menunggu tahapan pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan partai politik pemenang sebagaimana jadwal Komisi Pemilihan Umum (KPU). Di balik itu, proses pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024 dimana-mana diwarnai berbagai hal yang logis maupun tidak.

Satu hal yang tidak kalah menarik adalah isu “main uang” dalam meraup suara rakyat demi mendongkrak grafik perolehan suara untuk calon legislatif (Caleg) maupun partai politik (Parpol) tertentu. Memang bukan hal baru dengan isu yang satu ini. Sudah lazim terjadi atau dipraktikkan dalam setiap kali diadakan pesta demokrasi di Indonesia.

Kita kenal dengan istilah “money politics”. Dalam bahasa sehari-hari, kita biasa dengar “uang bayar suara” atau “ada uang ada suara”. Praktik ini seperti hal biasa dilakukan di setiap Pemilu ataupun Pilkada (pemilihan kepala daerah).

Katakan, rakyat di salah satu tempat pemungutan suara (TPS) atau di tingkat kampung telah memilih caleg jagoannya. Tetapi di tengah jalan, bisa saja berubah. Suara yang diraih berkurang oleh karena dimanipulasi untuk menangkan caleg lain yang bukan dijagokan rakyat. Cara tidak sehat itulah yang biasa jadi bahan bicara bahwa si A bersama kelompoknya disuap untuk merekayasa perolehan suara di tingkat kampung atau bahkan tingkat distrik hingga kabupaten dan provinsi, juga di tingkat pusat.

Rakyat memilih salah satu caleg yang diharapkan dengan suara tersebut memenuhi ketentuan untuk dinyatakan sebagai figur terpilih. Tetapi, bisa jadi akan berubah di lembar rekapan suara. Yang terpilih justru caleg lain oleh karena bermain uang. Hasil dari money politics jadi bahan perguncingan, bahkan rakyat pasti bilang bukan pilihan mereka. Di sini legalitasnya diragukan. Apakah menjadi anggota dewan karena murni suara rakyat ataukah hasil beli suara?

Dewan terpilih dengan dasar suara murni atau kata lain dengan hati oleh rakyat akan “beda rasa” sama wakil rakyat yang terpilih oleh karena hasil money politics. Sedangkan, kedua-keduanya diharapkan sebagai wakil rakyat di lembaga terhormat. Kendati akan berdalih bahwa telah berhasil terpilih dengan bayar suara adalah kesuksesan dari strategi politik yang dieksekusi di lapangan melalui tim pemenangan.

Kehadiran wakil rakyat di gedung parlemen sangat penting dalam berbagai hal, termasuk harapan bagi konstituen menyampaikan unek-unek atau aspirasi, tetapi juga bagaimana memainkan peran legislatif dalam setiap kebijakan pemerintah. Sebab, pembangunan dan kemajuan daerah menjadi dua hal yang selalu dinanti-nantikan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Hanya masalahnya, dalam proses mencapai tujuan tersebut, peran legislator yang bermutu dan independen menjadi sangat penting. Sayangnya, praktik money politics yang masih merajalela di beberapa daerah dapat menghambat kinerja legislatif dan akhirnya berdampak negatif pada pembangunan dan kemajuan daerah.

Praktik money politics yang dapat didefinisikan sebagai praktik penyalahgunaan uang untuk mempengaruhi keputusan politik, termasuk pemilihan legislatif, merupakan masalah serius yang mesti dihadapi dalam konteks pembangunan daerah. Apapun ceritanya, figur yang terpilih melalui money politics cenderung lebih mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok yang mendanai mereka dibanding kepentingan masyarakat secara umum. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya ketimpangan dalam alokasi anggaran pembangunan serta kebijakan-kebijakan yang tidak memperhatikan kebutuhan riil masyarakat setempat.

Selain itu, legislator hasil money politics mungkin kurang memiliki legitimasi dan dukungan masyarakat yang kuat. Mereka cenderung kurang peduli terhadap aspirasi dan kebutuhan konstituennya karena lebih memprioritaskan kepentingan pribadi atau kelompok pendukung yang membiayai kampanye politik mereka. Akibatnya, kualitas perwakilan rakyat dalam menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan representasi dapat terganggu, sehingga menghambat proses pembangunan dan kemajuan daerah.

Bukan itu saja eksesnya. Praktik money politics juga jelas akan menciptakan lingkungan politik yang tidak sehat, di mana korupsi dan nepotisme kian berkembang subur. Praktik korupsi dalam penggunaan anggaran pembangunan daerah menjadi lebih mungkin terjadi ketika legislator terpilih memiliki hubungan yang erat dengan pihak-pihak yang membiayai kampanyenya. Tentu saja besar kemungkinan bahwa sumber daya publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kemajuan daerah dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, yang pada akhirnya merugikan masyarakat pada umumnya.

Dalam konteks ini, penting bagi masyarakat untuk memahami dan mengkritisi praktik money politics serta mendukung reformasi politik yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam proses politik, termasuk pemilihan legislatif. Pendidikan politik yang meningkat dan partisipasi aktif masyarakat dalam Pemilu merupakan langkah awal untuk mengatasi kasus money politics.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembangunan dan kemajuan daerah selama lima tahun akan sulit dicapai secara optimal jika para legislatif terpilih melalui money politics. Praktik tersebut dapat menghambat kinerja legislatif, menciptakan ketimpangan dalam alokasi sumber daya, serta merusak integritas dan legitimasi lembaga perwakilan rakyat. Oleh karena itu, upaya bersama untuk mengatasi money politics dan meningkatkan kualitas perwakilan politik menjadi hal amat penting demi memastikan pembangunan dan kemajuan daerah yang berkelanjutan dan inklusif.

Kita nantikan siapa saja legislatif terpilih dari hasil murni suara rakyat dan siapa yang sukses lewat “pintu belakang” atau bahkan “lompat jendela” dengan praktik money politics? Sepakat atau tidak, kinerja mereka akan terlihat di mata rakyat selama lima tahun duduk di kursi empuk. ***

Terkini

Populer Minggu Ini:

Kepala Suku Abun Menyampaikan Maaf Atas Pernyataannya yang Menyinggung Intelektual Abun

0
“Kepala suku jangan membunuh karakter orang Abun yang akan maju bertarung di Pilkada 2024. Kepala suku harus minta maaf,” kata Lewi dalam acara Rapat Dengar Pendapat itu.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.