SORONG, SUARAPAPUA.com — Majelis Rakyat Papua provinsi Papua Barat Daya (MRP PBD) diminta memperjuangkan aspirasi ke pemerintah kota/kabupaten dan provinsi untuk segera menyediakan pasar khusus mama-mama Papua provinsi PBD.
Permintaan itu disampaikan mama-mama Papua dalam pertemuan dengan MRP PBD, Senin (10/6/2024).
Pertemuan dilakukan di ruang rapat MRP setelah kedatangan solidaritas mama-mama Papua yang tergabung dalam Pasar Pedagang Mama-mama Papua Kota Sorong (P2MPKS).
Dalam pertemuan dihadiri para pedagang mama-mama Papua dari berbagai titik pasar di kota Sorong, seperti pasar Remu, Dom, Tembok, Pulau Soup, Tanjung Kasuari, Pulau Matam, Surya, Jupiter, Tempat Garam, Suparau, dan lainnya, didampingi Yohanis Mambrasar, advokat bagi para pedagang eks pasar Boswesen, juga SKPKC-OSA perwakilan gereja Katolik, PMKRI dari organisasi Cipayung, aktivis perempuan, dan pendamping lainnya.
Mama Levina Dwith, koordinator P2MPKS, dalam tatap muka itu melampiaskan kekecewaannya yang mendalam kepada pemerintah kota Sorong terkait awal proses pembangunan hingga penggusuran paksa pasar Boswesen.
Menurut mama Levina, proses awal pembangunan pasar modern Rufei tanpa koordinasi dengan seluruh pedagang dan saat penggusuran pun pemerintah daerah melibatkan aparat keamanan.
Oleh sebab itu, ia minta pemerintah menggunakan dana Otsus jilid dua untuk membangun pasar khusus mama-mama Papua.
“Bangun pasar modern Rufei tanpa koordinasi. Bawa pasar dari kota ke pojok hutan. Bangun tanpa koordinasi. Waktu penggusuran bawa aparat turun, bawa senjata. Kami hanya bawa daun kasbi dan petatas. Pemimpin harus datang dengan rendah hati, bukan pake cara kekerasan. Kami 300-an pedagang mama-mama Papua minta Otsus double ini bangun pasar khusus bagi mama-mama Papua,” ujar mama Levina.
Selanjutnya, mama Angganeta Mayor, mengemukakan kesulitan yang dihadapi di pasar Remu, pasar sentral di kota Sorong. Ia bersama mama-mama eks pasar Boswesen sulit mendapat tempat layak di pasar Remu, sehingga DPRD kota dan provinsi yang terpilih mesti menganggarkan dana untuk bangun pasar khusus mama-mama Papua agar tidak saling rebut tempat dengan pedagang non Papua.
“Kami jualan di simpang lima pasar Remu. Kami punya barang jualan ini sedikit lagi kami jual di got. Kami sering bakalai (ribut) dengan orang Bugis karena masalah tempat jualan. Provinsi baru harus bangun pasar mama-mama Papua. DPRD kota dan provinsi yang rakyat pilih itu anggarkan untuk bangun pasar khusus mama-mama Papua,” tutur mama Angganeta.
Mama Yulian Rayar, pedagang dari Saoka, juga berkisah bagaimana kesulitan yang dihadapi selama berjualan di pasar modern Rufei. Ia merasa tak nyaman di pasar modern. Sering mendapatkan perlakuan kasar oleh oknum pemuda.
Karena itu, MRP sebagai perpanjangan suara rakyat Papua diharapkan mendorong keinginan ini mencarikan tempat agar pasar khusus mama-mama Papua segera dibangun.
“Tempat yang kami jualan dulu bisa memberikan berkat. Sekarang, kami hanya datang pikir uang taksi. Jualan di pasar modern, tetapi kalo tidak kasih uang keamanan untuk anak-anak muda, kursi dan meja jualan dikasih rusak. Kami tra aman jualan di sana. Jadi, kami minta MRP bantu kami, bicara ke pemerintah supaya carikan tempat untuk bangun pasar khusus,” ujar mama Rayar.
Aspirasi mama-mama pedagang Papua diterima Alfons Kambu, ketua MRP PBD.
Alfons mengatakan, aspirasi tersebut akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme kelembagaan yakni dengan membentuk panitia khusus (Pansus) dan mengundang pemerintah kota/kabupaten serta provinsi untuk menyikapi aspirasi mama-mama Papua.
“Kami akan bentuk Pansus, merumuskan empat item yang tadi disampaikan bersama pendamping. Saya atas nama lembaga juga segera mengundang pemerintah kota, kabupaten dan provinsi untuk bahas bersama karena pasar adalah indikator kesejahteraan masyarakat. Indikator peredaran keuangan daerah dan di sana jawaban kebutuhan untuk rumah tangga, pemenuhan kebutuhan anak-anak sekolah juga,” jelas Alfons.
Berikut empat tuntutan mama-mama Papua yang diserahkan kepada MRP PBD:
1. Bangun pasar khusus mama-mama Papua.
2. Pemerintah provinsi PBD dan kota Sorong melakukan pembinaan usaha dalam bentuk pemberian modal usaha dan pengelolaan secara mandiri oleh koperasi pedagang Papua.
3. Pemerintah provinsi PBD dan kota Sorong mengatur peminjaman transportasi dikelola secara mandiri oleh koperasi pedagang Papua.
4. Pemerintah provinsi PBD dan kota Sorong segera mengaktifkan kembali pasar Boswesen sebagai pasar khusus mama-mama Papua.
Aspirasi tertulis itu diserahkan langsung dalam pertemuan dengan MRP PBD. []
