PasifikPemerintah Diminta Menarik Pasukan Keamanan Dari Papua

Pemerintah Diminta Menarik Pasukan Keamanan Dari Papua

SUVA, SUARAPAPUA.com — Sejumlah Gereja di Tanah Papua menyampaikan agar Pemerintah Indonesia menarik pasukan keamanan yang telah ada di Papua, karena terjadi kekerasan yang meningkat di wilayah yang disengketakan ini.

Selain itu, gereja juga ingin Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia segera mengunjungi dan melihat pelanggaran hak asasi manusia di tanah Papua – terutama kekerasan yang dilakukan oleh pasukan keamanan dan milisi sipil bersenjata di Tanah Papua.

Baca Juga:  Gereja Pasifik Desak MSG Keluarkan Indonesia Jika Tidak Memfasilitasi Komisi HAM PBB Ke Papua

Dalam sebuah surat kepada gereja-gereja Pasifik, empat pemimpin gereja Papua, menyerukan kepada pemerintah daerah untuk meminta persetujuan Indonesia untuk mengadakan dialog yang bermartabat dan damai melalui pihak ketiga yang netral, dengan melibatkan Gerakan Bersatu Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP).

Baca juga: PM Salwai Minta PBB Tangani Masalah Papua Barat

“Tujuan utama dari ini adalah untuk bergerak menuju perdamaian positif permanen di tanah Papua yang telah menjadi harapan rakyat Papua sejak 1961, sehingga anak-anak dan cucu-cucu kita tidak mengalami penindasan, rasa sakit dan penderitaan yang kita alami ini,” kata pernyataan itu.

Baca Juga:  Polisi Bougainville Berharap Kekerasan di Selatan Mereda

“Memobilisasi komunitas Anda untuk berdoa dan berdiri dalam solidaritas dengan rakyat Papua dan menekan para pemimpin politik Anda untuk bertindak atas tindakan yang terjadi di sana.”

Surat itu bersumber dari empat gereja di tanah Papua, diantaranya GKI di Tanah Papua, Gereja Kingmi Papua, Gereja Baptis Papua dan Gereja GIDI Indonesia.

Baca Juga:  Bainimarama dan Qiliho Kembali Ke Pengadilan Tinggi Dalam Banding Kasus Korupsi

Sumber:  pacificonferenceofchurches.org

Ediitor : Elisa Sekenyap

Terkini

Populer Minggu Ini:

Aksi Hari Aneksasi di Manokwari Dihadang Aparat, Pernyataan Dibacakan di Jalan

0
“Pukul 11. 04 WP pihak keamanan hadirkan pihak DPR PB. Pukul 12. 05 WP, massa aksi kami arahkan untuk menyampaikan orasi politik dari masing-masing organisasi. Akhir dari orasi politik membacakan pernyataan sikap.”

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.