JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Ketua Barisan Muda Damai Sejahtera (BMDS) Deiyai, Mando Mote meminta agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Deiyai tahun ini dialokasikan untuk menangani penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).Â
Beragam program atau kegiatan yang penting harus diarahkan adalah kesiapan alkes, antisipasi krisis ekonomi dengan gerakan mengangkat pangan lokal secara holistik dan berkelanjutan, sebab Menteri Keuangan RI menginstruksikan bahwa setiap daerah segera realokasi dana untuk konsentrasi pada Covid-19.
“Saya pikir ini kesempatan untuk para bupati menyiapkan dan juga mengarahkan kebijakan yang sifatnya antisipasi baik kesehatan maupun ekonomi lokal,” kata Mando Senin (11/5/20).
Kebijakan tidak harus menyiapkan alat kesehatan saja tetapi perlu pertimbangkan dampak dari virus di sektor lain, sebab kata dia, keputusan stay at home diberlakukan maka sektor ekonomi akan terancam bagi masyarakat yang pendapatannya lemah.
“Keputusan PSBB atau Lockdown berkala lokal, faktor kesiapan ekonomi masyarakat yang berada di kelas bawa perlu dipertimbangkan secara baik,” tuturnya.
Dalam rangka menghadapi Covid-19 di daerah Meeuwo, sejauh ini diketahui virus belum masuk di Deiyai. Sehingga, pemerintah harus ambil kebijakan tepat guna mengajak masyarakat setempat untuk berkebun dan beternak secara kompak dan menyeluruh di seluruh kampung-kampung, agar mengantisipasi penyebarannya.
“Kalau Pemkab Deiyai membagikan uang Rp. 600 ribu per KK atau kepada masyarakat yang tergolong miskin, maka itu kebijakan tidak menunjang kehidupan di hari ini maupun mendatang. Misalkan, jika di bagi per KK 600-ribu, maka otomatis 600 ribu itu akan digunakan untuk main Togel dan akan habis dalam sehari itu. Bagi uang dan sembako (beras, gula, dll) bukan kebijakan yang membantu masyarakat di hari esok dan kedepan, namun itu sifatnya merespon dalam kondisi sesaat saja,” imbuhnya.
Dia juga berharap agar Pemkab Deiyai menanamkan komitmen, keberanian dan momen lain yang bisa disepekati dan dikomunikasikan bersama.
Sementara itu, Ketua Dewan Adat Wilayah Meepago, Okto Marco Pekei mengatakan salah satu aspek hidup yang dialami hampir semua kalangan adalah ekonomi. Akibatnya beberapa pedagang dibatasi waktunya untuk berdagang dan ada pula yang menahan diri di rumah daripada ke pasar, sehingga transaksi jual beli menurun.
“Pemerintah daerah harus memberikan bantuan sembako dan uang tunai kepada masyarakat sesuai dengan instruksi presiden,” kata Marco.
selain itu, Ia juga mengajak pemerintah daerah untuk berpikir kreatif sesuai kebutuhan di daerah masing-masing, agar mampu memproteksi pangan lokal.
“Selain beras, perlu disediakan pula umbi-umbian dan dan sagu sebagai makanan pokok masyarakat asli Papua,” imbuhnya.
Kata dia, jika ada kepala daerah yang berpikir demikian, maka bukan hanya sekedar menyediakan pangan lokal, tetapi kepala daerah tersebut harus mencintai pangan lokal bersama masyarakatnya.
“Jelas, secara tidak langsung kepala daerah juga ikut membina semangat kerja masyarkat dalam memproduksi pangan lokal,” pungkasnya.
Pewarta: Yance Agapa
Editor: Arnold Belau
