PasifikDemi Pengembangan Ekonomi Bougainville, Tambang Panguna Harus Dibuka

Demi Pengembangan Ekonomi Bougainville, Tambang Panguna Harus Dibuka

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Chris Siriosi, mantan kepala sekretaris Bougainville, mengatakan jika ingin ekonomi daerah berkembang cepat, maka tambang Panguna harus dibuka.

Chris Siriosi ketika pemilihan presiden Bougainville pada tahun ini, dirinya berencana berada di Teua Constituency di pantai barat pulau utama di Bougainville sebagai bentuk dukungannya agar tambang kembali di buka.

Siriosi adalah pemimpin Partai Kongres Rakyat Bougainville, yang pada awalnya dipimpin oleh presiden pertama Bougainville, Joseph Kabui.

Baca Juga:  FIFA Akan Mempromosikan Hubungan 'non-partisan, non-politik' Antara Fiji dan Indonesia

Pemilihan regional Bougainville tahun ini adalah yang pertama setelah referendum kemerdekaan akhir tahun 2019, yang mana referendumnya tidak mengikat pada hasil yang ada.

Pemungutan suara akhir tahun lalu menghasilkan mayoritas Bougainville memilih untuk merdeka dari PNG, sementara negosiasi untuk bagaimana menerapkan hasil referendum sedang berlangsung di parlemen PNG.

Menurut Siriosi, bagaimana mengembangkan ekonomi saat ini adalah masalah konsumsi di Bougainville dan ini harus dipusatkan pada tambang tembaga Panguna.

Baca Juga:  Pasukan Keamanan Prancis di Nouméa Menjelang Dua Aksi yang Berlawanan

Dia mengatakan tambang itu, yang telah dibekukan selama lebih dari 30 tahun, setelah berakhirnya tiga dekade perang saudara berakhir.

“Adalah entitas ekonomi yang segera tersedia untuk Bougainville. Pilihan lain adalah pengembangan sektor lain, termasuk bidang pertanian yang jangka waktunya cukup lama,” tukasnya.

Namun demikian, banyak orang tetap pada prinsipnya dan menentang keinginan pembukaan tambang yang berdampak mengorbankan banyak nyawa ini.

Baca Juga:  Kunjungan Paus ke PNG Ditunda Hingga September 2024

Hal itu menurut Siriosi karena kesalahan dari para pemangku kepetingan, terutama setiap divisi dalam menarik investor.

 

Sumber: Radio New Zealand
Editor: Elisa Sekenyap

Terkini

Populer Minggu Ini:

ULMWP: Aneksasi Papua Ke Dalam Indonesia Adalah Ilegal!

0
Tidak Sah semua klaim yang dibuat oleh pemerintah Indonesia mengenai status tanah Papua sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena tidak memiliki bukti- bukti sejarah yang otentik, murni dan sejati dan bahwa bangsa Papua Barat telah sungguh-sungguh memiliki kedaulatan sebagai suatu bangsa yang merdeka sederajat dengan bangsa- bangsa lain di muka bumi sejak tanggal 1 Desember 1961.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.