BeritaSebanyak 251 Warga Maima Menerima Dana PKH Secara Tunai

Sebanyak 251 Warga Maima Menerima Dana PKH Secara Tunai

WAMENA, SUARAPAPUA.com— Sebanyak dua ratus lima puluh satu [251] kepala keluarga di distrik Maima Kabupaten Jayawijaya telah menerima dana Penerima Keluarga Harapan (PKH) yang berjumlah sebesar Rp1.2 juta per KK secara Tunai dari dana keseluruhan Rp300 juta lebih. Selain itu dilakukan penyaluran 12 ton beras kepada masyarakat Maima, terutama yang menyebar di tujuh kampung.

“Jadi hari ini 13 Agustus 2021, saya bersama teman-teman tim PKH distrik dan PKH tujuh kampung telah terima dana sebesar 300 juta lebih. Kami langsung bawa ke kantor distrik Maima dan serahkan kepada masyarakat yang telah menunggu kami di sana,” ujar Irman Mulait, kepala distrik Maima kepada suarapapua.com pekan kemarin.

Baca Juga:  22 Mei 2024 Akan Dirayakan 130 Tahun Misi Katolik di Tanah Papua

Namun demikian kata Irman, dirinya kesal sebab ada perbedaan data KK dari tahun kemarin dan tahun 2021 ini. “Saya selaku kepala distrik merasa kesal, karena tahun kemarin terima dengan jumlah kk 600 an, sekarang turun 200 kk. Ini perbandingan yang sangat jauh, sehingga saya merasa kesal,” tukasnya.

Ia mengaku bahwa pihaknya selama ini diminta mengumpulkan data melalui dinas kependudukan, namun data faktanya yang diterima tidak sesuai harapan. Oleh sebab itu ia minta agar ke depan datanya harus meningkat sesuai dengan data yang pihaknya masukan ke dinas.

Baca Juga:  Rakyat Papua Menolak Pemindahan Makam Tokoh Besar Papua Dortheys Eluay

“Namun demikian saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat dan daerah yang telah salurkan dana. Untuk beras, saya berharap tidak diperjualbelikan. Sekarang ini masa pandemi Covid, jadi beras yang sudah di kasih untuk digunakan dengan baik.”

Kayus Wetapo, PKH distrik Maima mengaku telah menyalurkan bantuan tersebut bersama kepala distrik.

“Saya sudah terima dari kantor pos dan saya bersama dengan kepala distrik bawa ke distrik dan telah serahkan sesuai daftar nama. Jadi sampai di lapangan kami kasih Rp1.2 juta per KK,” jelas Wetapo.

Baca Juga:  Pembagian Paket Tidak Transparan Bagi Pengusaha Asli Papua



Pewarta: Onoy Lokobal

Editor: Elisa Sekenyap

Terkini

Populer Minggu Ini:

Bawaslu Lanny Jaya Minta KPU Perhatikan 30% Perempuan Dalam Perekrutan PPD

0
"Bawaslu sudah sarankan agar ukur kinerja sebagai bentuk bahan evaluasi, apakah PPD telah melakukan tugas sesuai aturan yaitu netral, jujur, adil dan profesional atau tidak. Jika PPD terlibat melakukan hal-hal di luar aturan itu harus menjadi pertimbangan, catatan penting. Bawaslu minta mempertimbangkan dan memutuskan karena banyak yang melakukan pelanggaran, tidak netral, pemicu masalah itu harus menjadi catatan penting bagi KPU untuk evaluasi total. Yang ada noda tidak perlu diakomodir lagi," tutur Dujan Kogoya.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.