PartnersJelang Pemilu PNG, Perdana Menteri Melakukan Kunjungan ke Indonesia, Ada Apa?

Jelang Pemilu PNG, Perdana Menteri Melakukan Kunjungan ke Indonesia, Ada Apa?

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Kepala think tank PNG mengatakan delegasi pemerintah yang beranggotakan 71 orang yang melakukan perjalanan ke Indonesia untuk kunjungan dua hari adalah perjalanan yang “sia-sia” dan “tidak ada gunanya” menjelang pemilihan nasional.

Think tank merupakan sebuah lembaga, perusahaan, atau kelompok yang diorganisir untuk penelitian interdisipliner dengan tujuan memberikan saran tentang beragam masalah dan produk kebijakan melalui penggunaan pengetahuan khusus dan aktivasi jaringan di Papua New Guinea.

Baca Juga:  Menteri Luar Negeri NZ Bertemu PM Baru Kepulauan Solomon Bahas Program Prioritas

Menurutnya, Perdana Menteri James Marape memimpin rombongan perjalanan ke Jakarta setelah menerima undangan dari Presiden Indonesia, Jokowi Widodo.

Marape mengatakan perjalanan itu bertujuan untuk memajukan “hubungan bilateral antara kedua negara di sektor perdagangan.”

Tetapi direktur eksekutif grup Think Tank PNG, Samson Komati mengatakan bahwa hanya sebulan negara sebelum keluarkan surat perintah pemilihan, ada beberapa tanda yang menandakan bahwa pemilihan akan gagal.

Baca Juga:  Manasseh Sogavare Mengundurkan Diri Dari Pencalonan Perdana Menteri

Dia mengatakan waktu perjalanan delegasi ini menimbulkan banyak kecurigaan.

“Militer dan polisi di negara ini tidak cukup siap dan memiliki sumber daya. Mereka kekurangan dana.”

“Dengan latar belakang ini, perdana menteri membawa 71 orang ke Indonesia. Saya tidak melihat ini sebagai keputusan yang bijaksana. Kami percaya pemilu harus menjadi prioritas pemerintah,” kata Komati.

Baca Juga:  Ancaman Bougainville Untuk Melewati Parlemen PNG Dalam Kebuntuan Kemerdekaan

 

Editor: Elisa Sekenyap

Terkini

Populer Minggu Ini:

TPNPB Intan Jaya Mengaku Mendapat Serangan Udara Aparat TNI dan Polri

0
“Militer Indonesia segera berhenti menjadi guru, tenaga kesehatan dan mengambil alih dinas sosial pemerintah daerah dalam membagi-bagi makanan terhadap masyarakat sipil dan anak-anak di wilayah konflik bersenjata.”

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.