JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Solidaritas Rakyat Nusantara untuk Kebenaran (SRNK) di Timika gelar aksi demo damai menuntut penghentian proses hokum terhadap Haris Azhar Direktur Eksekutif Lokataru dan Fatia Maulidiayanti, Koordinator KontraS pada, Selasa (29/3/2022).
Sebagaimana dilansir dari seputarpapua.com, aksi yang rencananya dilakukan dengan cara long march menuju gedung DPRD Mimika ini, terpaksa tidak jadi dilaksanakan. Aparat keamanan tidak menghendaki aksi dilakukan dengan cara long march, lantaran dianggap dapat menganggu aktivitas masyarakat lainnya.
Akhirnya mereka pun bertemu dengan dua perwakilan dari anggota DPRD Mimika di lokasi titik kumpul massa, halaman depan Gereja Bahtera, depan Polsek Mimika Baru, Jalan C. Heatubun, Martinus Walilo dari Golkar dan Thobias A. Maturbongs dari PDI-P.
Martinus Walilo menyampaikan sejumlah pemahaman kepada massa terkait aksi demontrasi guna menyuarakan pendapatnya. Sikap DPRD Mimika akan tetap menerima apapun aspirasi yang akan disampaikan masyarakat. Namun, DPRD tidak menghendaki jika aksi dilakukan dijalan, apalagi tanpa melalui prosedur atau aturan yang berlaku, seperti misalnya meminta pengawalan aparat keamanan.
“Intinya jelas, kalau ada demo berlangsung harus ada pengawasan, itu yang penting. Apalagi ini demo ada bawa persoalan hukum seperti ini,” kata Martinus Walilo.
Terkait poin-poin aspirasi yang ingin disampaikan masyarakat kepada DPRD, tidak harus dengan melakukan demonstrasi. Ada cara yang lebih baik tanpa harus melibatkan massa yang banyak. Ia menyarankan aspirasi dapat disampaikan secara tertulis dalam suatu dokumen kemudian diserahkan kepada DPRD untuk ditindaklanjuti.
Perwakilan DPRD usai menyampaikan arahannya, diterima oleh massa. Massa pun siap melaksanakan apa yang disampaikan tersebut, yakni poin-poin aspirasi akan disusun dengan baik dalam bentuk dokumen, kemudian diserahkan ke DPRD Mimika untuk diteruskan hingga ke Pemerintah Pusat di Jakarta.
Sementara itu Pdt. Deserius Adii yang diwawancara awak media usai aksi, mengatakan bahwa aksi yang dilakukan merupakan aksi solidaritas terhadap aktivis kemanusiaan Haris Azhar dan Fatia Maulidiayanti yang kini terjerat hukum akibat laporan pencemaran nama baik oleh Menteri Marves, Luhut Binsar Pandjaitan.
“Karena mereka ini (Haris dan Fatia) sudah banyak membantu orang Papua, kita juga harus bantu. Karena kita lihat itu ketidakbenaran yang dilakukan oleh negara. Mereka sedang menutupi kesalahan mereka dengan mengalihkan nama pencemaran nama baik,” kata Pdt. Deserius Adii.
“Tidak boleh begitu, ini ada upaya kriminalisasi yang dilakukan oleh penajabat negara. Sementara mereka itu (pejabat negara) wajar di kritik, kejahatan di blok Wabu [Intan Jaya] harus di kritik, apalagi dijelaskan dalam data,” sambungnya.
Editor: Elisa Sekenyap
