PartnersHilda Heine Dilantik Sebagai Presiden Kepulauan Marshall

Hilda Heine Dilantik Sebagai Presiden Kepulauan Marshall

Editor :
Elisa Sekenyap

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Hilda Heine telah diambil sumpahnya sebagai Presiden Kepulauan Marshall pada 3 Januari 2024 di Majuro, Kepulauan Marshall.

Pada tanggal 27 Desember 2023, Kepala Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Marshall mengumumkan hasil akhir pemilihan nasional.

Parlemen baru mengadakan upacara pembukaan pada 2 Januari 2024, dan memilih Presiden, Ketua Parlemen, dan Wakil Ketua Parlemen baru.

Baca Juga:  Pacific Network on Globalisation Desak Indonesia Izinkan Misi HAM PBB ke West Papua

Koresponden RNZ Pacific di Kepulauan Marshall, Giff Johnson menjelaskan hasilnya.

“Pemungutan suara memberikan Hilda Heine masa jabatan kedua dengan mayoritas minimum absolut 17 suara berbanding 16 suara di majelis yang memiliki 33 kursi,” jelasnya.

Johnson mengatakan bahwa pemungutan suara secara rahasia itu melibatkan banyak drama.

“Cara surat suara dibacakan oleh Panitera Nitijela (Parlemen) satu per satu seperti permainan bola basket, satu tim mencetak angka, dan kemudian tim lainnya mencetak angka pula.”

Baca Juga:  Diperkirakan Akan Ada Banyak Demonstrasi di Kaledonia Baru

“Itu hanya berjalan satu-satu sampai seri di angka 16, dan anda memiliki 500 atau 600 orang di ruangan yang penuh sesak, kerumunan yang hanya bisa berdiri, dan semua orang menahan nafas untuk pemungutan suara terakhir, dan hasilnya adalah Hilda dan dia mengambil alih dari David Kabua.”

Brenson Wase terpilih sebagai Ketua DPR yang baru. Wase adalah anggota Parlemen terlama kedua, dan telah menjadi Anggota Parlemen sejak 1984.

Baca Juga:  Polisi Bougainville Berharap Kekerasan di Selatan Mereda

Wakil Ketua Parlemen yang baru adalah pendatang baru, Issac Zackhras, yang terpilih pada bulan November 2023.

Terkini

Populer Minggu Ini:

TPNPB Intan Jaya Mengaku Mendapat Serangan Udara Aparat TNI dan Polri

0
“Militer Indonesia segera berhenti menjadi guru, tenaga kesehatan dan mengambil alih dinas sosial pemerintah daerah dalam membagi-bagi makanan terhadap masyarakat sipil dan anak-anak di wilayah konflik bersenjata.”

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.