PAPUAN, Jogjakarta — Di Provinsi Daerah Istimewa Jogyakarta, ruang untuk menyampaikan pendapat di muka umum benar-benar dibungkam oleh pemerintah Indonesia melalui Organisasi Masyarakat Sipil (Ormas) dan aparat kepolisian.
Hal ini terlihat jelas karena beberapa kali Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) ingin melakukan demo damai, selalu dihadang oleh Ormas setempat dan pihak aparat kepolisian
“Demo AMP untuk menuntut Kemerdekaan Papua Barat di Jogjakarta dihadang lagi oleh Ormas dan Polisi,” kata Otis Tabuni, salah satu mahasiswa, kepada suarapapua.com, Rabu (06/8/2014) dari Jogjakarta .
Tabuni menjelaskan, sempat terjadi saling dorong antara massa aksi dengan Ormas karena dihadang tepat di depan jalan raya utama, tempat dilangsungkannya aksi demonstrasi.
Sementara itu, pihak polisi dengan menggunakan alat tajam, menembakan peluru karet ke arah massa aksi, sehingga berbuntut pada pelemparan batu dari massa aksi.
“Tujuan dari aksi adalah meminta keadilan di depan hukum. Karena selama ini, negara tidak pernah adil dibawah rezim SBY,” kata Tabuni,
Menurutnya, penghadangan ini bukan hal baru, lantaran beberapa kali aksi AMP dihadang oleh Ormas dan Polisi. Sehingga ruang demokrasi untuk penyampaikan pendapat di muka umum telah dibungkam.
Dia menambahkan, atas dasar kebenaran sejarah, AMP tetap konsisten untuk menuntut Kemerdekaan Papua Barat, tidak ada kata mundur, kapanpun tetap akan menuntut kemerdekaan.
Ketua AMP Komite Semarang dan Salatiga ini menilai, Indonesia mulai takut dengan kehadiran AMP di Indonesia, karena aksi atas dasar sejarah perjuangan.
“Saya mengajak seluruh mahasiswa Papua yang menimba ilmu di tanah Jawa untuk segera membangun kesatuan dan persatuan.”
“Tidak ada kata perpecahan antara kita. Kita sama-sama orang Papua. Percuma kekayaan alam diambil orang, manusia Papua mati dengan besi panas. Sementara lain berdansa atas penderitaan orang lain,” ajaknya.
MARSELINO TEKEGE
