Oleh: Elisa Sekenyap
Berbagai jenis program pendidikan yang ditawarkan pemerintah pusat (Jakarta) kepada orang Papua hanyalah seremonial belaka. Mereka cenderung mempertontonkan adegan-adegan klasik yang membosankan kepada manusia Papua. Mereka tidak sadar akan apa yang mereka lakukan tanpa perubahan yang signifikan. Akhirnya, mereka ditertawai orang lain, karena tidak ada dampak.
Anggaran yang besar dikucurkan, tetapi sayang, anggaran itu sirna hanya ditelan ombak bandit-bandit rakus yang tidak mau orang lain berkembang. Tidak mau orang lain sama seperti mereka, tidak mau dibilang sama derajat, tidak mau dilihat berhasil, tepatnya stereotype hewan versus manusia di abad 21 ini dipertontonkan.
Ini aneh, tetapi nyata adanya. Lalu, apa langkah kongkrit yang perlu dilakukan di kala pendidikan di Papua berhari, minggu, bulan dan tahun berlalu tanpa ada perubahan signifikan?
Memang, merubah suatu daerah bukanlah hal yang gampang dengan membalikkan sebuah telapak tangan, tetapi ini fakta membuktikan 50 tahun lebih Papua diintegrasikan ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), manusia Papua dan daerahnya tetap saja begitu-begitu. Tak ada yang berubah.
Malah yang ada, angka buta aksara meningkat, putus sekolah, beban biaya yang tinggi hingga diskriminasi rasial dalam dunia pendidikan muncul dimana-mana.
Benar yang disampaikan Max Mirino, pada acara Papua Lawyer Club (PLC) bahwa orang Papua benar-benar didiskriminasi dari berbagai bidang pembangunan yang ada. Ia kasih contoh, Universitas Cenderawasih lebih dulu berdiri (10 November 1962) ketimbang UNS Solo (11 Maret 1976), namun sarjana pertama Uncen seperti Barnabas Suebu dkk diluluskan hampir bersamaan dengan angkatan pertama UNS Solo.
Selama 14 tahun perguruan tinggi ini didirikan, apa saja yang sesunguhnya diajarkan kepada mahasiswanya. Sehingga angkatan pertama diluluskan bersamaan dengan mahasiswa UNS Solo yang berdiri pada tahun 1976? Max mengatakan, ini satu soal di pendidikan, belum dengan soal lain di bidang lain yang hampir sama dan mungkin lebih dari itu.
Tahun 1990-an, intensitas perjuangan Papua Merdeka di Tanah Papua di bawah komando almarhum Theys Hiyo Eluay meningkat, akhirnya sebagai solusi mengurangi intensitas perjuangan itu pemerintah pusat memberikan Otonomi Khusus (Otsus) Nomor 21 tahun 2001.
Namun disayangkan, setelah Otsus itu bergulir 15 tahun, tidak ada apa-apa yang dihasilkan. Malah prioritas yang tertuang dalam point-point Otsus itu sulit diimplementasikan. Karena juga berkaitan dengan undang-undang di atasnya. Tepatnya dibilang ekornya masih dipegang walaupun kepalanya sudah di genggaman tangan.
Tidak hanya itu, dalam perjuangan sulit mengimplementasikan Otsus itu, muncullah Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat atau UP4B yang berusia 3 tahun (2012-2014). Sayang, unit ini tidak bisa buat apa-apa dalam perjalanannya walaupun memboroskan sejumlah anggaran yang cukup besar.
Dalam laporan wakil kepala UP4B, Eduard Fonataba di blog pribadinya, fonatabae.blogspot.com, yang katanya telah dimuat di Surat Kabar Harian Bintang Papua 2014 diuraikan seluruh program yang telah dipercayakan Presiden RI kepada UP4B, namun program yang banyak itu setelah masa waktunya habis tidak ada dampak signifikan.
Contoh, seperti jalan strategis nasional percepatan pembangunan untuk Provinsi Papua khususnya di jalan trans Sumo-Holuon-Muggi (Perbatasan Kabupaten Yahukimo dan Jayawijaya).
Program afirmasi pendidikan umum pendidikan tinggi (ADIK), sejak 2012-2014 sebanyak 1478 dan pendidikan menengah (ADEM) sebanyak 998 hingga hari ini tidak ada realisasi, yang katanya masih dalam proses padahal dua tahun (2015-2016) sudah hampir lewat.
Tidak menyerah sampai di situ, dengan berjalannya waktu isu perjuangan Papua Merdeka yang terus meningkat, pemerintah melalui Menko Polhukam, Luhut Binsar Panjaitan melakukan lobi-lobi internasional maupun ke Papua demi pembangunan Papua, tetapi juga usaha seorang menteri koordinator itu habis setelah direshuffle.
The Wall Street Journal edisi 28 Juli 2016 menulis, Jokowi menyebutkan tokoh militer dan ekonom di kabinet terbarunya, dimana Luhut B. Panjaitan digantikan oleh Jenderal (Purn) Dr. H. Wiranto dan ekonom adalah Sri Mulyani. Sejauh itu, Wiranto tidak bersedia memberikan komentarnya sebagai Menko Polhukam baru. Artinya, apakah dia akan melanjutkan program yang sudah dilakukan Luhut?
Tidak hanya itu, pemerintah daerah baik Provinsi Papua maupun Papua Barat telah dan sedang menganggarkan dana yang besar bagi pembangunan Papua di bidang pendidikan dan kesehatan, termasuk infrastruktur. Namun demikian, sekali lagi, anggaran-anggaran itu dinikmati oleh orang-orang tertentu.
Terakhir, dengan adanya isu Papua Merdeka, mahasiswa Papua di Yogyakarta disebut Monyet, Babi dan Laknat yang biasanya ada di kebun binatang. Tak lama kemudian, Universitas Gajah Madah (UGM) gelar diskusi strategis alternatif percepatan pembangunan Papua yang dinakodai Kelompok Kerja Papua UGM.
Tetapi dalam kesempatan itu, Gubernur Papua, Lukas Enembe yang turut hadir menyatakan, saat ini banyak kebijakan dan alokasi anggaran pemerintah nasional melalui kementerian dan lembaga ke Papua yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ini Jakarta punya prioritas pembangunan berbeda dengan Papua.
Lukas juga tidak menyetujui pembentukan lembaga baru jika hanya berfungsi sebagai koordinasi seperti lembaga sebelumnya (UP4B). Jika ada lembaga baru harus memiliki anggarannya sendiri dan memiliki kewenangan melaksanakan kebijakan strategis.
Walaupun demikian, Pokja Papua UGM tetap menggenjot upaya peningkatan pendidikan di provinsi paling timur itu. Pokja Papua UGM tahun 2013 mengirim guru-guru perintis ke Kabupaten Puncak dan pada tahun 2015 dan 2016 kirim mahasiswanya untuk melakukan KKN di Intan Jaya.
Dengan kebijakan yang sangat strategis sekalipun yang diambil pemerintah pusat jika itu tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan keinginan manusia Papua, otomatis akan melahirkan suatu kebijakan yang sia-sia dan akhirnya buyar.
Jika ingin membangun manusia Papua, rubah cara lama dengan cara baru. Bila perlu prioritas utama di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang sudah jalan selama ini diganti dengan pendekatan pembangunan ekonomi kerakyatan.
Berikan seluas-luasnya kesempatan kepada orang Papua untuk berusaha di bidang perekonomian, baik di ekonomi mikro maupun yang paling tingggi. Rencana pembangunan pasar Mama-mama Papua segera direalisasikan di masing-masing kabupaten dan kota dengan menyiapkan anggaran yang cukup dan memberikan pelatihan yang baik.
Memberikan motivasi yang tinggi kepada orang Papua untuk bisa kelola hasil buminya. Jangan memaksa orang Papua dengan motivasi konyol untuk sekolah kedinasan menjadi pegawai negeri sipil (PNS) yang akhirnya berjibaku di politik.
Jika ekonomi sudah mapan, otomatis pendidikan dan kesehatan yang selama ini menjadi biji pikiran kapitalis bisa ada perubahan. Akhirnya orang Papua bisa membiayai dirinya sendiri, terutama di pendidikan maupun kesehatan.
Tetapi, sesunguhnya, dalam artikel ini mau memberikan satu kata saja bahwa persoalan Papua itu sangat kompleks. Orang bilang “banyak jalan menuju Roma”, artinya banyak program dan kebijakan strategis bisa mencapai tujuan, tetapi untuk Tanah Papua, tidak!.
Penulis adalah wartawan suarapapua.com
