55 Tahun Deklarasi Negara West Papua, Ini Pidato Sekjend ULMWP

0
598
Octovianus Mote, Sekjen ULMWP. (IST)

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Deklarasi negara Republik West Papua yang dilakukan pada 1 Desember 1961 di West Papua yang kemudian dicap sebagai negara boneka oleh kolonial Indonesia dan dibubarkan setelah 20 hari negara Republik West Papua Merdeka.

Memperingati deklarasi tersebut, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) menyatakan, telah berhasil memasukan masalah Papua menjadi salah satu masalah utama di kawasan Pasifik. Dalam sidang tahunan (2015), Negara-negara Anggota Forum Pasifik (PIF) memutuskan untuk mengirim tim pencari fakta ke Papua.

Berikut isi pidato ULMWP:

Dari Pasifik kita melangkah ke dunia Internasional

Octovianus Mote

Secretary General of United Liberation Movement for West Papua

Papua…. Merdeka…. Papua…. Merdeka…. Papua…. Merdeka

Seluruh rakyat bangsa Papua Barat yang tersebar di seluruh dunia, khususnya yang hari ini kumpul di Lembah Agung Balim-Jantung Papua, Wilayah Adat Lani Pago. Saya atas nama pribadi dan keluarga serta seluruh pengurus United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) baik yang di luar negeri maupun di tanah air, saya hendak menyambut dengan salam khas dari wilayah ini yang kini populer di seluruh dunia, waa… waa… waaa… waaaa….

Hari ini, sebagaimana biasa setiap tanggal 1 Desember kita berkumpul untuk rayakan peristiwa yang terjadi 54 tahun lalu di Holandia Baru. Yakni saat bendera Bintang Kejora dikibarkan untuk pertama kali dan lagu kebangsaan Hai Tanahku Papua dinyanyikan serta simbol nasional lainnya seperti nama bangsa dengan wilayahnya diumumkan. Peristiwa ini dilihat pula sebagai saat lahirnya sebuah bangsa baru bernama Papua Barat.

Tentu saja pandangan demikian itu ada benarnya, karena kalau saja Belanda dan bangsa barat tidak menghianati apa yang mereka wartakan, Bangsa Papua semestinya merupakan negara pertama yang merdeka dari berbagai kolonial Eropa yang menguasai bangsa-bangsa di wilayah Melanesia, Polinesia dan Micronesia.

Sayang, sejarah berputar ke arah yang berbeda. Negara Kolonial Belanda keluar denga watak aslinya sebagai bangsa pedagang, mereka sama sekali tidak perdulikan dengan nasib dan masa depan bangsa Papua. Mereka sama sekali tidak melibatkan pemimpin resmi bangsa Papua yang sudah mereka siapkan selama kurang lebih 10 tahun sebelumnya.

Belanda dan Amerika sama sekongkol untuk jual bangsa Papua kepada kolonial baru bernama Indonesia melalui perjanjian New York yang ditandatangani di markas besar PBB di kota New York pada tanggal 15 Agustus 1962. Perjanjian ini merupakan lebih dari sebuah transaksi perbudakkan. Karena yang dijual adalah bukan saja kebebasan dari 1025 orang yang ditodong dengan moncong senjata, melainkan yang mereka perdagangkan adalah nasib dan masa depan sebuah bangsa: bangsa Papua.

Sebagai imbalannya, Belanda menikmati keuntungan ekonomi dari berbagai perdagangan hingga hari ini dan Indonesia membayar Amerika dengan menyerahkan gunung emas Nemangkawi dari Tanah Papua yang ditambang oleh perusahaan raksasa, Freeport McMoRan.

Saudara-saudari rakyat bangsa Papua yang saya hormati. Setiap kali kita memandang Bintang Kejora dalam apapun bentuknya senantiasa memperkuat sentimen kebangsaan kita. Setiap kali kita menyanyikan lagu Hai Tanahku Papua, membakar rasa cinta akan tanah air kita, Tanah Papua. Semua itu merupakan darah yang mengalir dalam diri setiap anak negeri yang terus bahu membahu berupaya mewujudkan negara Papua Barat.

Kemerdekaan itu diperjuangkan silih berganti oleh berbagai kepemimpinan nasional melalui aneka wadah nasional yang diawali oleh Komite Nasional Papua Barat (1961), Kongres Rakyat Papua II (2000) hingga United Liberation Movement for West Papua (2014).

Sekali lagi kalau dalam Kongres Papua I menghasilkan simbol-simbol nasional, maka dalam kongres Papua kedua, rakyat Papua melalui resolusinya memutuskan bahwa sejarah integrasi Papua ke dalam wilayah Republik Indonesia diluruskan. Yakni bahwa (aa) rakyat Papua Barat adalah berdaulat sebagai sebuah bangsa sejak 1 Desember 1961; bahwa (bb) rakyat bangsa Papua menolak perjanjian New York baik dari sisi moral maupun hukum karena disusun tanpa melibatkan perwakilan bangsa Papua; dan bahwa (cc) rakyat bangsa Papua melalui Kongres II menolak hasil Pepera (hak penentuan nasib sendiri) karena dilaksanakan secara paksa, penuh intimidasi dan pembunuhan secara sadis, disertai aneka kejahatan militer dan berbagai macam perilaku tidak bermoral yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dan karena itu, melalui Kongres II ini rakyat bangsa Papua menuntut PBB untuk membatalkan resolusi 2504, 19 November 1969.

Dalam perjalanan sejarah bangsa Papua yang demikian ini, ULMWP sadar akan tugasnya dalam mewujudkan kedaulatan bangsa. Tantangannya adalah bagaimana bisa memastikan dukungan dari (paling tidak) 1 per tiga jumlah anggota Negara Anggota PBB. Untuk itu, ULMWP merobah pola diplomasi, tidak seperti di tahun 60an dan sesudahnya yakni lobbynya tidak lagi bertolak dari Papua ke dunia barat dan Africa.

ULMWP fokuskan dukungan dari negara negara di kawasan Pasifik. Dalam dua tahun pertama, ULMWP memperkuat basis dukungan di seluruh kawasan ini melalui jaringan adat, NGO, Gereja adan kalangan terdidik serta politisi. Secara kelembagaan, ULMWP menjadi anggota oberserver dan kini dalam proses menjadi anggota penuh MSG. Dalam tahun kedua, dukungan itu meningkat dari wilayah Melanesia kepada Polinesia dan Micronesia melalui wadah baru bernama Pasific Island Coalition on West Papua atau PICWP yang dibentuk atas inisiatif dari Perdana Menteri Solomon Island, Manase Sogovare yang juga adalah Ketua MSG.

Darisi sisi dukungan politik, lobby ULMWP berhasil memasukan masalah Papua menjadi salah satu masalah utama di kawasan Pasifik. Dalam sidang tahunan (2015) Negara-negara Anggota Forum Pasifik (PIF) memutuskan untuk mengirim tim pencari fakta ke Papua. Indonesia menolak dan keputusan ini tidak bisa diwujudkan, tetapi secara politik kita menang.

Dalam sidang tahun ini (2016) pimpinan Negara anggota PIF dalam Komunike kembali memutuskan bahwa masalah Papua akan selalu menjadi agenda pimpina dalam setiap pertemuan tahunan. Selain itu, tidak kurang dari 7 Negara bersama sama mengangkat masalah Papua. Isinya bukan saja mempersoalkan aneka masalah pelanggaran hak asasi manusia. Lebih daripada itu mereka minta tanggungjawab PBB untuk intervensi termasuk menggugat tanggungjawab dalam membuka kembali menguji keabsahaan daripada perjanjian New York dan pelaksanaannya.

Saudara-saudari rakyat bangsa Papua. Kerja keras anggota ULMWP pun tidak hanya terbatas di kawasan pasifik tetapi juga terjadi di Indonesia. Rakyat Indonesi terutama di kalangan terdidik sudah mulai akui aneka kejahatan yang dilakukan pemerintah dan militer Indonesia terhadap rakyat Papua Barat. Lebih daripada itu, dalam minggu ini kita baru menyaksikan dideklarasikannya Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-West Papua).

Gerakan rakyat Indonesia ini pun kini meningkat kepada dukungan terhadap hak bangsa Papua Barat untuk merdeka sebaga bangsa berdaulat. Sementara itu, rakyat berbagai kelompok orang Papua di Belanda pun bangkit untuk menuntut dalam sebuah gugatan hukum tanggungjawab Belanda yang lalai dalam melindungi kepentingan rakyat Papua. Dalam proses gugatan secara hukum tersebut, sejawak awal mereka melakukan konsultasi dengan ULMWP. Dan akhirnya perlu dipahami bahwa kebangkitan negara-negara di Pasifik ini membuat tidak sedikit negara anggota PBB dari berbagai belahan bumi lainnya yang terpukau dan mengikuti secara serius setiap perkembangan yang terjadi di Indonesia dan Papua.

Kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas semua kemajuan diatas. Karena semua terjadi sebagai buah dari kasih karuniaNya. Selain itu, dibalik kemajuan di atas kini kita dihadapkan pada tantangan yang semakin hari semakin berat. Karena itu ULMWP memerlukan dukungan doa dan dana dalam menunjang aneka lobby politik di berbagai belahan bumi. Karena sejak bulan September 2016 fokus lobby sudah bergeser dari Pasifik kepada dunia.

Fokus utama ULMWP bukan lagi semata-mata memastikan keanggotaannya di MSG, melainkan bagaimana membentuk Koalisi Pendukung Papua Barat di berbagai belahan bumi lainnya. Dukungan ini bukan sekedar dalam bentuk sekali dua kali pernyataan politik, tetapi dukungan yang konsisten termasuk ikut mencari dukungan anggota PBB lainnya. Semua orang Papua perlu bangkit untuk lobby dengan caranya sendiri berbagai macam negara di dunia darimana pun kita berada. Kasih tahu kepada mereka bahwa kami mohon suara dukungan mereka dalam ketika anggota PBB bersama-sama membatalkan resolusi 2504 tahun 1969 dan membiarkan bangsa Papua hidup berdaulat secara damai.

Allah Bangsa Papua dan leluhur moyang kita, seluruh darah dari pejuang terdahulu kita memberkati kita sekalian.

Papua…. Merdeka…. Papua…. Merdeka…. Papua…. Merdeka!

Octovianus Mote

Sekjen ULMWP

Pewarta: Arnold Belau