Komnas HAM Sesalkan Pembohongan Pemerintah Bangun Jalan Trans Papua

2
4027

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Natalius Pigai, Komisioner Komnas HAM RI menyesalkan pemberitaan salah satu media nasional bahwa pemerintah sudah dan sedang bangun jalan Trans Papua.

“Pemerintah bohong besar dalam berita Kompas.com edisi 10 Februari 2016 berjudul “Membela Gunung dan Bukit, Pembangunan Jalan Trans Papua”. Berita ini cukup mengagetkan kami karena selain judulnya sangat bombastis, juga semuanya seakan benar metamorfosis Papua seperti Jawa dan Sumatera,” kritiknya dalam keterangan pers di Jakarta, Senin (13/2/2017).

Natalius mengatakan, selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo tak pernah diketahui adanya Rancang Bangun Insfrastruktur Jalan dan Jembatan di Papua 2015-2019. “Kalau ada coba tunjukkan mana dan berapa kilo meter ruas jalan prioritas dan mana ruas jalan strategis untuk konektivitas antarkota/kabupaten, provinsi dan jalan nasional selama 2015-2019? Kami persilakan antar ke Komnas HAM RI, kami menunggu dalam minggu ini untuk menunjukkan validitas dan keakuratan data dan anggaran,” ungkapnya.

- Event -
Festival Film Papua

Ia mengungkapkan hasil pengamatannya selama ini tak ada ruas jalan baru yang dibangun, kecuali hanya satu yaitu Jalan Wamena-Nduga yang dikerjakan oleh TNI.

“Hampir semua jalan Trans Papua rusak parah di era pemerintahan Jokowi. Contohnya, jalan Merauke- Boven Digoel. Sebelum Jokowi memimpin, di sana hanya ditempuh sehari jalan darat. Tetapi, sekarang berhari-hari bahkan hampir seminggu lamanya,” kata Pigai.

Dalam catatannya, pemerintah hanya baru membangun 231,27 kilometer. “Itupun hanya terlihat Wamena-Nduga.”

Lantaran grand design pembangunan infrastruktur Papua belum pernah diumumkan, ia mengaku rakyat bahkan sempat bertanya kepadanya beberapa isu negatif terkait proyek infrastruktur di Papua yang katanya mencapai anggaran triliunan rupiah.

“Proyek triliunan rupiah yang dipertanyakan antara lain grand design ruas Jalan Baru di Papua 2015-2019,” ucapnya.

Pigai juga mempertanyakan mengapa kontraktor utama yang bekerja di ruas jalan ini belum pernah libatkan putra asli Papua. Semua kontraktor utama adalah pendatang.

“Mereka yang mengelola ratusan miliaran rupiah. Semua uang lari keluar Papua. Bukankah kami juga warga negara yang bisa bekerja dengan nilai proyek yang besar? Kami orang asli Papua untuk menjadi sub kontraktor saja susah sekali,” ujarnya.

Pigai membeberkan, Markus Bugaleng, pengusaha pertama suku Amungme di Timika bangkrut dan jatuh miskin karena kementerian PUPR tak pernah membayar dan menghargai hasil keringatnya membuka jalan baru sepanjang 10 km ruas jalan Trans Papua yang menghubungkan Timika- Enarotali (Paniai).

Menurutnya, Komnas HAM sudah tiga kali berkirim surat ke Menteri PUPR Basuki Hadimulyo. Namun, kata Pigai, tak pernah digubris.

Masyarakat Papua, lanjut Pigai, juga mempertanyakan mengapa Kepala Balai Pembangunan Jalan dan Jembatan Papua tak pernah dipimpin oleh putra asli Papua? Selama ini, menurut dia, kepala balai itu selalu dipimpin oleh orang non Papua. Terutama didominasi oleh dua suku saja, yaitu suku dari Sumatera Utara yang Kristen dan Sulawesi Selatan yang Kristen.

“Biasanya di Indonesia disindir suku yang suka kolusi dan nepotismenya tinggi. Tolong tanyakan kepada Bapak Presiden Jokowi dan Menteri PUPR, berapa nilai sogokan untuk menjadi Kepala Balai Papua, sehingga putra Papua siap-siap untuk sogok kalau isu itu benar,” sindirnya.

Ia juga mengaku heran, mengapa proyek infrastruktur di Papua selalu tersandung kasus korupsi? Baik yang melibatkan kalangan politisi di Senayan, para pejabat di kementerian teknis, seperti dana infrastruktur daerah (PPID) Papua ‘kardus durian’ yang ditangkap KPK.

“Hingga hari ini kita menyaksikan KPK membongkar dugaan korupsi jalan Trans Papua di Dinas PU Provinsi Papua,” imbuh Pigai.

Presiden Jokowi, kata Pigai, tak pernah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) sebagai landasan pembangunan insfrastruktur di Papua. Berbeda dengan pemerintah sebelumnya yang punya grand design infrastruktur Jalan di Papua secara serius. Itu dilakukan oleh pemerintah melalui Inpres Nomor 5 tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Papua.

“Bahkan di dalam RPJM 2010-2014, pemerintah secara jelas membangun grand design dalam rangka mengatasi permasalahan infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat,” urainya.

Sepanjang tahun 2010-2014, pemerintah pusat membangun 11 ruas jalan strategis dan prioritas di Provinsi Papua. Yaitu 7 ruas jalan strategis dan 4 ruas jalan prioritas, menelan dana sebesar Rp9,78 Triliun.

Rinciannya, pembangunan 7 ruas jalan strategis antara lain Nabire, Waghete dan Enarotali (262 km), Jayapura, Wamena dan Mulia (733 km), Timika, Mapurujaya dan Paumako (39,6 km), Serui, Menawi dan Saubeba (499 km). Selanjutnya Jayapura ke Sarmi (364 km), Jayapura, Holtekam batas PNG (53 km), Merauke-Waropko (557 km), dengan total 2.056 km.

Sementara sisa 4 ruas jalan prioritas lainnya adalah jalan Provinsi Papua sepanjang 361 km, yang menghubungkan Depapre-Bongrang, Wamena-Timika-Enarotali, dan Ring Road Jayapura.

Sedangkan di provinsi Papua Barat, masing-masing 4 ruas jalan yaitu Sorong-Makbon-Mega sepanjang (88 km), Sorong-Klamono-Ayamaru-Kebar-Manokwari (606,17 km), Manokwari-Maruni -Bintuni (217,15 km), Fak-Fak-Hurimbe, Bomberai (139,24 km).

Salah satu moda transportasi yang sangat vital di Papua, kata Pigai adalah moda transportasi udara. Sampai saat ini Papua punya 300 buah lapangan terbang perintis dan hanya dilayani oleh 5 buah pesawat Merpati buatan 1975, namun terhenti pada tahun 2013. Sehingga saat ini tidak lebih dari 5 buah perusahaan swasta yang melayani mobilitas barang dan jasa.

“Sebagai komisioner Komnas HAM, mau tanya mana pengembangan insfrastruktur strategis dan prioritas Jokowi 2015-2019 di Papua, mungkin juga di Indonesia? Kami dan rakyat Indonesia mempunyai hak untuk mengetahui (right to know) dijamin UU Nasional,” ujarnya.

Lanjut Pigai, “Jangan hanya mengeluarkan sepenggal catatan untuk sekedar pencitraan bahwa Pemerintah metamorfosis Papua dengan konektivitas infrastruktur darat, laut dan udara seperti di Pulau Jawa dan Sumatera. Padahal kenyataannya hingga saat ini 99% Pulau Papua masih daerah tertutup dan daerah terabaikan (blank spot).”

 

Pewarta: Mary Monireng