ArsipAreki Wanimbo Bantah Kerja Sama Dengan Dua Jurnalis Perancis

Areki Wanimbo Bantah Kerja Sama Dengan Dua Jurnalis Perancis

Rabu 2014-10-22 20:11:00

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Kepala suku Lany Besar, Areki Wanimbo, yang dihadirkan dalam sidang dua jurnalis Perancis, Thomas Dandois (40) dan Valentine Bourrat (29), Selasa 21 Oktober 2014 lalu, membantah bekerja sama dengan kedua jurnalis Perancis.

"Saya sama sekali tidak kerja sama dengan mereka, apalagi membantu mereka untuk ke Lanny Jaya, malahan saya melarang mereka untuk naik ke atas (Lanny Jaya)," kata Areki, menjawab pertanyaan Hakim, di Pengadilan Negeri Klas IA, Jayapura, Papua.

 

Menurut Areki, dirinya juga tidak tahu kalau kedua orang bule yang datang ke rumahnya merupakan seorang wartawan, apalagi berniat melakukan peliputan di Lanny Jaya.

 

“Waktu itu saya sedang bersihkan halaman di belakang, anak saya yang datang kasi tau kalau ada orang Bule datang, jadi saya jalan kedepan untuk bertemu dengan mereka, saya tidak pernah baku janji untuk ketemu mereka juga."

 

“Kami tidak bicara lama-lama, karena hari itu saya juga ada sibuk, hanya saja penerjemah Areki yang kasi tau kalau mereka mau ke Lanny Jaya, tapi tidak kasi tau tujuannya ke saya, tapi saya memang waktu itu larang mereka," tegasnya lagi. 

 

Dikatakan, ia melarang kedua jurnalis naik ke Lanny Jaya karena situasi belum kondusif pasca baku tembak antar Organisasi Papua Merdeka (OPM) dengan aparat keamanan. 

 

"Setelah saya kasi tau, mereka respon seperti apa juga saya tidak tau, karena mereka dua bicara bahasa Inggris, dan saya tidak tau bahasa Inggris juga," ujarnya.

 

Ketiga hakim yang memimpin jalannya persidangan terlihat berusaha menggali berbagai informasi terkait keterlibatan dua jurnalis Perancis tersebut, namun tidak ditemukan keterangan dari Areki yang menjurus pada perbuatan makar.

 

Editor: Oktovianus Pogau

 

ARDY BAYAGE

Terkini

Populer Minggu Ini:

Demi Lindungi Tanah dan Hutan Adat Marga Woro, Hakim PTTUN Manado...

0
LBH Papua menyataka, hal tersebut harus dilakukan dalam rangka melindungi Hak Asasi Manusia khususnya hak atas tanah ulayat dan hutan adat milik marga Woro yang akan hilang akibat putusan perkara nomor 6/G/LH/2023/PTUN JPR yang diambil tanpa mengikuti pedoman mengadili perkara lingkungan hidup serta jelas-jelas melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.