Menemukan Landasan Penjajahan Atas Papua

0
2597

Oleh: Topilus B. Tebai)*

Konteks pembahasan artikel ini akan fokus pada dekade tahun 1910-1967 dimana fenomena eksploitasi atas Papua mulai terlihat, dan kini kita membacanya dari catatan para pendahulu. Kontak orang Papua asli dengan para pendatang telah terjadi sejak abad ke 13 hingga awal abad ke 19.

Catatan menunjukkan ada kontak dari Sriwijaya dan Majapahit sudah dimulai sejak abad ke 13-14 walau hanya berdasar pada catatan kecil di Kitab Negarakertagama yang ditulis Prapanca pada tahun 1365. Kontak dengan Tidore (Maluku) sudah dimulai pada tahun 1453-1890. Kontak dengan para pelaut barat terjadi setelahnya. Dengan pelaut Portugal dan Spanyol pada tahun 1511-1663, para pelaut Belanda pada tahun 1606-1875, para pelaut Perancis, Inggris dan Jerman tahun 1768-1827 [Agus A. Alua, Papua Barat dari Pangkuan ke Pangkuan, 2006: 1-9].

Salah satu alasan menurut saya, mengapa Belanda lebih fokus kepada Nusantara dengan pusatnya di Batavia adalah karena Papua saat itu belum memenuhi kriteria-kriteria yang memungkinkan adanya eksploitasi oleh Belanda, dan bangsa-bangsa lain yang bersentuhan hubungan dengan bangsa Papua.

Tidak banyak catatan yang membahas hal-hal apa yang dikerjakan oleh orang Papua pada masa itu, dari awal kontak tahun 1300-an hingga awal tahun 1900-an. Kerajaan Belanda yang dari beberapa catatan sejarah yang dirangkum Agus Alua (Alm.) dalam bukunya itu menjelaskan bahwa sejak tahun 1871, Belanda telah mulai melirik Papua dengan secara resmi mencatat Papua sebagai wilayah jajahan Belanda dengan titik batas utara 14.47 BT dan batas selatan 141 BT. Bagian timur Papua yang kini menjadi wilayah teritori negara Papua New Guinea telah dibagi oleh Inggris tahun 1883 dan Jerman pada tahun 1914. Selanjutnya pada 16 Mei 1895, Inggris dan Belanda mencatat pembagian kekuasaan atas dataran Papua dalam Staatsblad van Nedherlansch-Indie.

Tanggal 7 Maret 1910, Deklarasi Batavia diumumkan. Isinya menjelaskan bahwa wilayah Papua (Nederlands Nieuw Guinea) tidak termasuk wilayah Hidia Belanda. Batas Hindia Belanda adalah dari Aceh hingga ke Maluku dan pemerintahannya berjalan dibawah kontrol seorang Gubernur Hindia Belanda yang dipilih oleh Belanda. Batas Nederlands Nieuw Guniea adalah wilayah tanah Papua, beserta dengan Suriname, kedua wilayah ini langsung dibawah kontrol pemerintah Belanda. Bersamaan dengan upaya ‘meresmikan’ tanah Papua sebagai wilayah sah dari teritori Belanda, upaya-upaya eksplorasi, penjelajahan dan ekspedisi-ekspedisi telah mulai dijalankan.

Selain untuk tujuan pemerintah membuka daerah demi pembangunan, sesungguhnya tujuan utama mereka adalah untuk menemukan sumber-sumber daya alami, baik di atas tanah maupun di dalam tanah yang berpotensi untuk dieksploitasi guna memberi untung perusahaan-perusahaan milik orang Belanda dan pemerintah Belanda. Ekspedisi dan eksplorasi sumber-sumber daya alam tanah Papua sudah dimulai sejak tahun 1983 saat KPM melayari pesisir utara Papua, berkembang hingga berjumlah 140 ekspedisi di tahun 1930 [Alua, 2006).

Ekspedisi besar-besaran juga mulai digalang untuk menemukan ‘yang berharga’ yang Belanda inginkan. Tahun 1905, kapal uap Valk sudah melakukan pelayaran menyisir sngai Digul hingga ke pedalaman sepanjang 560 km, atau 350 mil. Tahun 1909, ekspedisi pimpinan Lorentz sudah sampai ke Lembah Baliem, melalui Asmat, dan jalur-jalur ekspedisi mulai ramai.

Sejak dulu, militer telah menjadi alat atau saluran paling efektif guna mengerjakan proyek ekspedisi (yang pengulangannya kita saksikan dalam suasana pendudukan Indonesia di Papua saat ini), ditandai dengan salah satu ekspedisi besar-besaran militer Belanda antara tahun 1907-1915. Hasil dari ekspedisi ini adalah dibuatnya Peta Papua berskala 1:1.000.000, tapi dengan menyisahkan ‘daerah-daerah tak dikenal’ untuk wilayah Papua yang belum dijelajahi. Peta tersebut lalu menjadi pedoman dan ‘barang berharga’ bagi ditemukannya sumur minyak di barat tanah Papua dan tambang emas-tembaga terbesar di dunia di jantung tanah ini [Soehoed, Membangun Tambang di Ujung Dunia, 2005: 9].

NNGPM dan Keringnya Sumur Minyak

Belanda, demi kepentingan ekonominya, bekerjasama dengan Inggris dan Amerika Serikat untuk mencari sumber-sumber minyak di tanah Papua, sementara untuk wilayah pegunungan, secara intensif terus dilakukan eksploitasi dan eksplorasi. Puncaknya tiba di tahun 1935, dimana perusahaan pengeboran minyak bumi pertama didirikan. Namanya Nederlands Nieuw Guinea Petroleum Maatschappij/NNGPM. Perusahaan minyak pertama ini merupakan hasil gabungan tiga perusahaan [Soehoed, 2005: 34-35]. Dua perusahaan dari Belanda, yakni Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM) dan Nederlandsch Koloniale Petroleum Maatschappij (NKPM). Perusahaan lainnya dari Amerika Serikat, yakni Pasific Petroleum Co, yang adalah gabungan dari beberapa perusahaan di Amerika Serikat, yakni Esso (Sekarang Exxon), Mobil serta Standard Oil of California (sekarang Chevron) dan Texaco.

NNGPM yang adalah gabungan modal dari Belanda dan Amerika Serikat ini mendapat hak atas tanah seluas 10 juta hektar, yang komposisinya terbagi menjadi wilayah dataran dan wilayah perairan. Tanah yang menjadi hak perusahaan gabungan pertama di tanah Papua ini diperluas menjadi 25 juta hektar pada proses perkembangannya. NNGPM beroperasi dan terus mengeksplorasi guna eksploitasi, memperluas konsesi, dibantu oleh perusahaan penerbangan resmi Belanda, Koniklijke Nederlandsch Luchtvaart Maatschappij (KNILM).

Selanjutnya, NNGPM menjadi perusahaan raksasa pertama yang sangat menguntungkan bagi perusahaan-perusahaan anggota koorporasi, baik dari Belanda maupun Amerika Serikat. P.J. Droglever (Hlm. 308-309, melalui Paharizal dan Ismantoro, 2016:29-30) menulis bahwa NNGPM menjadi pembayar pajak terbesar bagi Kerajaan Belanda, hingga mencapai puncaknya pada tahun 1955. Setelah Perang Dunia II selesai di akhir tahun 1945, pusat administrasi NNGPM yang semula bertempat di Babo lalu dipindahkan ke Sorong. Itulah zaman emas NNGPM. Ia mempekerjakan hampir 10 ribu buruh yang dia rekrut dari eropa maupun kepulauan Nusantara. Dari data yang dicatat Drooglever, ada 3.556 buruh asli Papua, dan 562 buruh dari eropa. Sisanya adalah buruh dari kepulauan Nusantara [Paharizal dan Ismantoro Dwi Yuwono, Freeport: Fakta-Fakta yang Disembunyikan, 2016:29-31].

Buruh dari eropa adalah para teknisi, otak dari berjalannya NNGPM. Para karyawan dari Indonesia adalah para karyawan kelas menengah, dan karyawan asli Papua diposisikan sebagai pekerja kasar dengan gaji rendah.

Karena dieksploitasi secara intensif, pada akhirnya, sejak tahun 1956, keuntungan yang diperoleh dari NNGPM mulai menurun. Penurunan ini diakibatkan oleh mulai mengeringnya sumur minyak, maka NNGPM akhirnya ditutup.

Masuknya Freeport

Sebuah perusahaan dari Belanda, Oost Borneo Maatschappij (OBM) yang beroperasi di Kalimantan Timur sejak tahun 1849, mulai tertarik dengan sebuah laporan yang diterbitkan oleh Dinas Pertambangan yang saat itu berkantor di Bandung. Laporan itu berisi tentang potensi tambang di Indonesia. OBM adalah perusahaan pertambangan yang saat itu menambang batu bara di Penggaron, sekitar 10 kilometer di sebelah tenggara Samarinda. Tahun 1935, OBM tercatat memiliki anak perusahaan bernama Bono Tolo Maatschappij (BTM). Anak perusahaan ini nemambang nikel di Pomalaa, Kolaka, Pulau Manjang dan Pulau Lema dan memasarkannya ke Jepang [Paharizal dan Ismantoro Dwi Yuwono, 2016: 32].

Direktur OBM, Jan van Gruisen, tahun 1959 segera ke Belanda, melacak kebenaran laporan potensi tambang yang dirilis Dinas Pertambangan itu. Proses pelacakan inilah yang akhirnya mempertemuan Jan van Gruisen dengan laporan Dozy, dokumen penelitian Jan Jacques Dozy, seorang ahli geologi yang bersama dengan rekannya, Colijn dari perusahaan minyak pertama di Papua, NNGPM, yang pernah melakukan ekspedisi ke sebuah puncak gunung bersalju dimana dua gunung yang bersebelahan tersebut diteliti penuh dengan nikel, tembaga dan emas. Dua gunung itu, oleh Dozy, diberi nama Ertsberg dan Grasberg.

Tahun 1955, Gruisen melakukan hubungan intensif dengan dua perusahaan dari Amerika Serikat, yakni United States Steel Corporation dan sebuah perusahaan belerang yang nyaris bangkrut di negara Cuba akibat politik nasionalisasi semua perusahaan asing yang diterapkan dua pemimpin fenomenal mereka: Fidel Castro dan Ernesto Guevara/Che Guevara. Perusahaan itu adalah Freeport Sulphur Company (FSC)[]. Gruisen juga beruaha menjalin kerjasama dengan perusahaan lainnya, Kanada International Nickel Company/Kanada INCO (perusahaan yang setelah adanya undang-undang Penanaman Modal Asing di Indonesia, akan masuk tahun 1968 untuk menanamkan modalnya dan mulai mengeruk kekayaan Indonesia di provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara). Gruisen juga mendekati perusahaan yang mengeksplitasi mineral dari negeri Matahari Terbit, Jepang. Nama perusahaannya Sumitomo. Namun semua perusahaan yang diajak bekerja sama tidak memberi respon yang positif, kecuali FSC.

FSC sebenarnya adalah perusahaan sekarat dan hampir bangkrut, tidak sehat, dan ekuitas/modalnya kecil, kecil sekali bila dibandingkan dengan ekuitas milik OBM. Walau demikian, didorong oleh rasa ingin menyelamatkan perusahaannya dari kebangkrutan yang tragis dalam benak Forbes Wilson, salah satu petinggi FSC dan ketertarikan akan untung yang tinggi di masa depan di benak Gruisen dari OBM melahirkan sebuah kontrak kerjasama. Kontrak kerjasama ditandatangani kedua tokoh ini mewakili perusahaannya masing-masing pada 1 Februari 1960 [Paharizal dan Ismantoro Dwi Yuwono, 2016: 35-37].

Mulai saat itulah, penelitian secara mendalam mulai dilakukan untuk meneliti dua gunung itu guna membuktikan sendiri petunjuk dokumen Dozy. Proses pendakian yang sebelumnya dilakukan Dozy bersama rekannya, Colijn, selama tidak kurang dari 50 hari itu dilewati Grusen dan Forbes hanya dalam 17 hari, antara lain karena bantuan yang sangat berarti dari Mozes Kilangin, seorang penduduk asli Papua setempat yang telah dididik, dibesarkan dan mengabdi kepada gereja Katolik. Kilangin berasal dari Amungme dan ia memahami 4 bahasa asing. Dia jadi juru bicara dan memperlancar roses perjalanan guna membuktikan dokumen Dozy. Mozes pernah diajak berkeliling eropa oleh para pastor penyebar agama, dan sejauh itu telah berjasa besar dalam keberhasilan penyebaran agama, membantu para pastor di Kokonau.

Mosez Kilangin yang sangat percaya kepada gereja Katolik dan setia kepada para Pastor penyebar agama itu dengan begitu mudah dibujuk-rayu pastor J.P. Koot yang saat itu menyebarkan agama Katolik di Kokonau agar membantu para tim ekspedisi guna mencapai puncak gunung sebagaimana dimaksud Dozy [Soehoed, 2005: 64]. Akhirnya, rombongan bisa tiba juga di dua gunung tersebut: Ersberg dan Grasberg.

Forbes Wilson mencatat dalam notesnya:

“Ia lebih besar daripada yang saya bayangkan. Saya memandangnya beberapa waktu, sebelum dengan rasa khidmat menghampiri kakinya. Saya baru mengetahui tentang gunung bijih belum sampai setahun, namun rasanya seakan-akan saya telah menunggu saat ini selama hidup saya. Dengan palu geologi saya pecahkan beberapa brongkol batu yang berserakan jatuh dari gunung. Apabila lapis luar yang hitam berkat oksidasi terlepas maka tampak warna emas berkilauan dari calcopyrite, sulfida dan dari besi dan tembaga. Segala sesuatu yang diceritakan oleh Dozy di Den Haag tampak terbukti.”[Paharizal dan Ismantoro, 2016:68].

Analisis dari 300 kilogram contoh batu-batuan yang dikumpulkan dari permukaan gunung membuktikan bahwa Gunung Bijih di depan mereka tersusun atas 40%-50% bebatuan bijih sebagian besar dalam bentuk magnetite dan oksida besi, dan tembaga terutama dalam wujud calcopyrite dan bornite. Penemuan ini menjadi endapan tembaga dan emas dengan kadar tertinggi di dunia yang pernah ditemukan menonjol di atas permukaan bumi. Analisis Forbes Wilson juga menjelaskan, minimal ada 13 juta ton bijih tembaga dari yang menonjol di atas permukaan bumi, dan masih akan ada minimal 14 juta ton per 100 meter ke dalam tanah. Dengan perkiraan paling sedikit ada 50 juta ton bijih tembaga di dalam tanah, sehingga total bijih tembaga yang minimal dapat dikeruk mencapai lebih dari 65 juta ton.

Masalahnya bagi Forbes Wilson adalah fakta bahwa pada 1 Desember tahun 1961, Bangsa Papua mendeklarasikan kemerdekaannya. Sementara itu, di tingkat internasional, Belanda dan Indonesia sedang saling memperebutkan kekuasaan atas Papua.

Dag Hammarskjold adalah Sekretaris Jendral PBB pada saat itu, dan sikapnya tegas, mendukung dekolonisasi atau kemerdekaan bagi bangsa-bangsa yang terjajah, tak terkecuali dengan nasib bangsa Papua di atas Papua Barat. Adalah Greg Poulgrain yang mengangkat dan mengupas habis persoalan kontraversi terkait kematian sekjen PBB yang satu ini. Bukunya berjudul The Incubus of Intervention, Conflicting Indonesia Strategies of John of Kennedy and Allen Dulles, memuat penjelasan yang mengejutkan, bahwa ternyata Sekjen PBB yang satu ini, yang masih berkuasa dari April tahun 1951 hingga ditembak mati dengan pesawatnya di Kongo, Afrika, pada September tahun 1961 itu menginginkan bangsa Papua menentukan nasibnya sendiri dan tidak menjadi wilayah Kerajaan Belanda maupun wilayah Republik Indonesia [Artikel di satuharapan.com oleh Wim Goisler, Bukti Baru Kematian Sekjen PBB Pendukung Papua Merdeka, 12-08-2017].

Dalam buku itu dikemukakan bahwa Sekjen PBB itu mempersiapkan sebuah porposal baru untuk Papua, berjudul, Papua for Papuans. Pendeta Phil Karel Erari, dalam sebuah wawancara dengan Satu Harapan, menjelaskan, Poulgrain, dalam studinya dalam buku itu menyebutkan bahwa status Papua akan ditarik menjadi wilayah protektorat PBB untuk kemudian dipersiapkan bagi sebuah proses demokratis yakni hak menentukan nasib sendiri seperti yang sudah berlangsung sebelumnya di Kamerun, Afrika. Porposal tersebut sedianya akan disampaikan dalam Sidang Umum PBB pada Oktober 1961, namun, sebulan sebelum hal itu terjadi, maka peristiwa naas yang menewaskan Sekjen PBB ini pun terjadi. Allen Dulles, pimpinan Central Intelligence Alliance (CIA) Amerika Serikat pada waktu itu, telah dituduh banyak pihak sebagai aktor intelektual di balik kematian Sekjen PBB ini. Allen yang dikenal juga sebagai ahli pergantian rezim ini ditelusuri mempunyai kepentingan di Papua. Allen berkepentingan agar Papua menjadi bagian dari Indonesia terkait dengan rencana eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam Papua (Freeport).

Penulis buku tersebut, Greg Poulgrain, dalam sebuah kesempatan wawancara dengan Global Research menegaskan bahwa kematian Sekjen PBB itu berkaitan dengan masalah Indonesia, lebih khusus Papua, soal penguasaan sumber daya alam untuk kepentingan ekonomi. Dalam wawancara tersebut dia menjelaskan sebagai berikut: “Untuk mengendalikan sumber daya alam (di Papua), pertama, pemerintah kolonial Belanda harus digeser (dari Papua). Ketika pemerintah Belanda berakhir pada 1949, Belanda mempertahankan Papua dan berada di sana 12 tahun lagi. Pada 1962, Dulles membantu Kennedy untuk memilih antara Belanda atau Indonesia untuk menguasai Papua –Kennedy memilih Indonesia– dengan memastikan bahwa opsi PBB (ssebuah perjanjian rahasia antara Kennedy dan Dag Hammarsjold) tidak muncul. …Hammarskjold tidak menginginkan baik Belanda maupun Indonesia menguasai Papua dan lebih memilih memberikan kemerdekaan kepada rakyat Papua”.

Dalam bukunya itu, Greg juga melakukan wawancara dengan tangan kanan Hammarskjold, George Ivan Smith, dan menjadi bagian penting dari ini bukunya. Menurut Greg, Ivan smith menjelaskan: “George Ivan Smith menjelaskan bahwa Hammarskjold berencana membuat pengumuman bersejarah di Majelis Umum PBB saat dia kembali dari Kongo –yang tidak pernah dia lakukan karena dibunuh. Pengumuman yang dia maksudkan adalah agar Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat campur tangan dalam perselisihan yang telah berlangsung lama antara Indonesia dan belanda mengenai kedaulatan Papua. …seandainya Hammarskjold melakukan ini, dia benar-benar akan mengganggu ‘strategi Indonesia-nya’ Allen Dulles”.

Demi kepentingan masuknya modal untuk mengeksploitasi Indonesia dan Papua, Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy juga dibunuh. Ditembak mati. Presiden Kennedy bersikap lunak dan kompromis dengan Soekarno dalam upayanya memenangkan konflik perebutan kekuasaan atas Papua dengan Belanda. Presiden Kennedy mendukung upaya Indonesia dengan menekan sekutunya, Belanda, karena takut Indonesia berpaling ke haluan Komunis, musuh abadi Amerika (kapitalis).

Soekarno dan Kennedy akhirnya bertemu pada 21 April 1961. Dari perbincangan yang tersaji, Kennedy berkesimpulan, Soekarno, walau didukung PKI, ia seorang nasionalis. Dari keterangan yang diperolehnya pula, Kennedy menyimpulkan bawa PKI juga sebenarnya beranggotakan 90% kaum nasionalis dan 10 komunis. Dengan kesimpulan seperti demikian, Kennedy yakin bisa mengarahkan Soekarno dan Indonesia menjauh dari pengaruh komunisme dan mendudukan pemerintahan negara Indonesia pada garis kepentingan berjuasi demi penetrasi modal Amerika.

Pendekatan Kennedy yang lunak dan keberpihakannya pada Soekarno inilah yang sangat dibenci Freeport, Fobes Wilson dan Allen Dulles yang berkepentingan atas kekayaan alam Papua. Sudah dijelaskan di muka bahwa pada saat Papua belum diserahkan kepada UNTEA untuk kemudian diserahkan ke Indonesia sebagai administrator atas tanah tak bertuan (Papua) hingga The Act of Free Choice dilakukan, Freeport Sulphur company telah menjalin kerjasama dengan Oost Borneo Matschappij untuk menambang Gunung Biji di Tembagapura, Papua. Mereka bahkan telah mendirikan perusahaan bersama yang bernama Zuid Pacific Koper Maatschappij (Perusahaan Tembaga Pasifik Selatan).

Pendekatan Kennedy yang justru berpihak pada Indonesia dan ketika Indonesia menguasai Papua, maka masa depan kerjasama itu, beserta rencana eksplorasi Gunung Bijih yang sangat luar biasa itu akan menjadi tinggal mimpi.

Pada saat terjadi konflik dan proposal Bunker belum disetujui, Freeport Sulphur sudah mendekati presiden Kennedy. Mereka ingin agar Papua tidak diserahkan kepada Indonesia. Namun tanggapan Kennedy yang bersimpati pada Soekarno negatif. Setelah Indonesia resmi menguasai administrasi atas Papua, maka kontrak karya atas Freeport pun berantakan. Segala usaha ekspedisi, pembiayaan dan rancangan-rancangan yang telah dibuat juga ikut bernatakan, tak ternilailah kerugiannya. Bagi Freeport yang sebelumnya dibuat bangkrut gara-gara politik nasionalisasi yang dijalankan Fidel Castro dan Che Guevara di Kuba itu, kenyataan akan kehilangan potensi tambang yang sangat luar biasa di Papua adalah sebuah kematian. Papua adalah titik baliknya, harapan akan akumulasi kapital dan harapan akan masa depan bisnisnya. Freeport dan pihak-pihak dalam birokrasi pemerintahan Amerika Serikat yang menanamkan modalnya dalam Freeport Sulphur menjadi semakin membenci dan tidak menyukai Kennedy kala Kennedy malah memberikan utang sebesar 11 juta dollar AS kepada Indonesia, yang disambut baik oleh presiden Soekarno. CIA adalah lembaga yang paling keras menolak rencana pemberian pinjaman tersebut. Presiden Kennedy di satu pihak mempertahankan politik containment dan di satu sisi, CIA mengkiritnya atas dasar politik rollback.

Di tengah polemik tersebut, pada 19 November 1963, Presiden Kennedy membuat kebijakan merealisasikan pemberian pinjaman. Tepat tiga hari setelah realisasi tersebut, tepatnya di Texas, presiden ke-35, John F. Kennedy tewas diterjang peluru dari penembak gelap. Amerika membatalkan pemberian pinjaman uang kepada Indonesia. Lyndon B. Johnson sebagai pengganti Kennedy berhaluan politik rollback dalam menghadapi bahaya komunisme di dunia. Amerika mulai aktif untuk menyisipkan orang-orangnya dalam tubuh Indonesia untuk menghancurkan Soekarno, terutama menghabisi komunisme (Partai Komunis Indonesia).

Freeport Indonesia seperti mendapat angin segar dengan kebijakan-kebijakan baru dari presiden Amerika yang baru ini. Bagaimana tidak? Bila Indonesia hancur, maka harapannya untuk mengeksploitasi Papua sudah terbuka lebar. Salah satu orang yang berperan penting dalam hubungan Freeport Sulphur Companny dengan pemerintahan Amerika yang baru adaah Agustus C. Long. Dia adalah salah seorang dewan/direksi dari Freeport Sulphur dan di Texas Company, perusahaan migas ternama saat itu. Agustus C. Long ada di balik pengangkatan Johnson sebagai pengganti Kennedy. Tentu saja, karena Johnson akan memahami dan memuluskanjalan Freeport menuju Gunung Bijih di Papua.

Lisa Pease (Paharizal dan Ismantoro, 2016: 74-77) menelusuri bahwa C. Long sibuk dalam urusan mengkoneksikan dirinya dengan berapa perusahaan milik Rockefeller dan bergabung dengan operasi rahasia yang dilancarkan oleh CIA untuk menggulingkan Soekarno dan mengganti haluan kemerdekaan Indonesia, dalam arti mengembalikan kekuasaan mereka atas ekonomi di Indonesia. Lima bulan kemudian, C. Long diangkat jadi salahsatu anggota dewan penasihat intelijen kepresienan Amerika Serikat untuk masalah luar negeri. C. Long diyakini menjadi salah satu otak yang merancang penggulingan Soekarno dan pembantaian terhadap PKI.

Peristiwa sadis dan memilukan, tragedi pembantaian massa terhadap massa rakyat Indonesia paling revolusioner itu menandai kehancuran kemandirian ekonomi Indonesia untuk berdiri di atas kaki sendiri 100% dalam ekonomi dan politik. Era baru dimulai. Soeharto dan militer kembali berkuasa. Masa diktator kapitalis dimulai. Perusahaan-perusahaan yang telah dinasionalisasi dikuasai militer. Dinasti kepentingan militer dibangun.

Pemerintah Orde Baru dibawah pemerintahan Soeharto yang naik adalah pemerintahan yang ‘welcome’ kepada kapitalis dan sangat memebenci sosialisme-komunis. Pihak Freeport melakukan usaha yang ‘sangat mudah’ di era Soeharto. Melalui Mentri Pertambangan dan Minyak Indonesia, Jenderal Ibnu Sutowo, dan Julius Tahija dan Ali Budiarjo, mantan Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan yang kemudian menjadi Kepala Biro Perencanaan Nasional (belakangan, Ali Budiarjo menggantikan Forbes Wilson sebagai direktur Freeport) dan mereka berjasa dalam kelahiran UU Penanaman Modal Asing di Indonesia. Pada 10 Januari 1967, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing disahkan. Dua tahun sebelum Pepera, Indonesia dengan illegal menandatangani kontrak karya penambangan di Papua dengan Freeport pada 7 April 1967 untuk jangka waktu 30 tahun. Kontrak karya itu illegal karena tanah Papua pada waktu itu adalah daerah tak bertuan, dan Indonesia sebagai negara yang hanya menjalankan administrasi untuk sementara waktu menggantikan UNTEA tidak punya hak satu jengkal pun atas tanah Papua.

Beberapa keanehan terkait kelahiran kontrak ini dijelaskan sebagai berikut [Soehoed, 2005: 87-89; juga Paharizal dan Ismantoro, 2016: 86-91].

Pertama: Kontrak Karya Freeport adalah ilegal karena mencaplok tanah Papua yang masih dalam sengketa itu dalam sebuah kontrak karya atas nama Indonesia. Maka Pepera yang terjadi dua tahun setelahnya, tahun 1969 itu mau atau tidak, harus dimenangkan Indonesia demi kelanjutan eksploitasi Freeport atas Papua.

Kedua: Kontrak karya Freeport yang dalam kenyataannya, semua bentuk perjanjian kerjasama, syarat dan bahkan sampai pajak dan royalti telah ditetapkan dan dirumuskan oleh pihak Freeport dan dimana sebuah negara Indonesia menjadi tidak mampu bernegosiasi/tunduk pada desakan sebuah koorporat bisnis yang akan masuk ke wilayahnya itu adalah sebuah keanehan dan baru, dan satu-satunya di seluruh dunia. Bahkan banyak pihak menyebut, konsepsi UU PMA pun disusun dan dipengaruhi oleh pihak asing, khususnya Amerika Serikat.

Dengan demikian, menjadi jelas bahwa motif sebenarnya penjajahan di tanah air Papua, yang melahirkan kemiskinan, pembunuhan, pemerkosaan, pemenjarahan, penganiayaan dan berbagai pelanggaran HAM lainnya yang ada akibat adanya penjajahan itu adalah karena tanah air Papua yang kaya raya. Bahkan sejarah panjang rekayasa Pepera 1969 hingga perjuangan bangsa Papua hari ini adalah akibat nafsu imperialis global yang kawin dengan pendudukan kolonial Indonesia atas tanah Papua. Tiga aktor yang bermain di dalam sejarah kita dijajah ini jelas: imperialisme global, kolonialisme Indonesia dan militernya di Papua.

Kemerdekaan bangsa Papua adalah syarat mutlak bagi terciptanya Papua tanah damai. Dan kemerdekaan yang diperjuangkan bangsa Papua, dalam hal ini, yang menjadi cita-cita perjuangan, adalah bahwa kendali ekonomi-politik (tanah, air dan udara dalam teritori dan pemanfaatannya) mesti 100% berada di tangan rakyat bangsa Papua.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua, kuliah di Semarang.