JAYAPURA, SATUHARAPAN.COM/SUARAPAPUA.com— Para pemimpin Melanesian Spearhead Group (MSG) yang bertemu di Port Moresby, Papua Nugini, pada hari Rabu (14/02) menyepakati kriteria keanggotaan organisasi negara-negara Melanesia itu dan akan dipakai untuk memproses permohonan keanggotaan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang telah tertunda sejak tahun 2014.
Ini merupakan salah satu isi komunike bersama para pemimpin MSG yang bertemu di Port Moresby kemarin (14/02) dalam rangkaian KTT MSG yang mengambil tema Strengthening Trade and Sustainable Development for an inclusive Melanesia. Para pemimpin MSG yang hadir dalam KTT tersebut adalah PM O’Neill sebagai tuan rumah, PM Vanuatu, Charlot Salwai, PM Solomon Islands, Rick Houenipwela, Menteri Pertahanan dak Keamanan Fiji, Ratu Inoke Kubuabola, dan ketua delegasi FLNKS Victor Tutugoro
“Para pemimpin sepakat dan menyetujui bahwa permohonan ULMWP untuk keanggotaan penuh sekarang dirujuk ke Sekretariat untuk diproses berdasarkan jalur panduan yang baru disetujui. Proses ini berlaku segera,” demikian salah satu isi komunike, yang diperoleh satuharapan.com dari salah seorang delegasi yang hadir pada acara jumpa pers pengumuman komunike seperti dikutip Suara Papua dari situs berita satuharapan.com.
Beragam tafsiran muncul atas isi komunike ini. Di mata Menteri Luar Negeri Vanuatu, Ralph Regenvanu, ini menandakan bahwa MSG telah gagal mencapai kata sepakat untuk menerima keanggotaan ULMWP. Menurut dia, daripada menyetujui keanggotaan ULMWP, MSG justru lebih memilih untuk menyepakati kriteria keanggotaan MSG.
“Lagi-lagi, Pertemuan Pemimpin MSG ke-21 gagal menyetujui permohonan keanggotaan ULMWP. Mereka lebih memilih menyepakati kriteria yang akan menjadi pertimbangan terhadap permohonan keanggotaan,” tulis Regenvanu pada akun Twitter-nya hari ini (15/02).
Lebih jauh, Vanuatu yang diwakili oleh PM Charlot Salwai dan Menlu Regenvanu, mengingatkan para pemimpin MSG agar tidak melupakan akar dibentuknya MSG di tengah gencarnya upaya MSG mengedepankan isu pembangunan ekonomi.
“Penting untuk mengingatkan diri kita sebagai pemimpin organisasi ini bahwa dalam usaha untuk menjadi organisasi terdepan dalam memajukan pembangunan sosio-ekonomi dan kepentingan politik Melanesia dan Pasifik yang lebih luas, kita tidak boleh melupakan prinsip inti pendirian MSG, (yaitu) pencapaian kemerdekaan politik bagi saudara-saudari Melanesia kita,” kata PM Salwai, dikutip dari Vanuatu Daily Post.
“Sementara kita mengupayakan peluang pengembangan ekonomi yang kuat, kita harus sama kuat dan vokalnya dalam prinsip pendirian dan mandat dasar MSG,” kata Regenvanu.
“Jika ada alasan dan hambatan yang menghalangi pekerjaan kita dalam meneruskan mandat ini lebih jauh, maka kita sebagai anggota MSG di sekitar meja ini perlu melihat pilihan yang ada,” lanjut Regenvanu.
Sementara itu, Ketua ULMWP, Benny Wenda, yang kali ini hadir di Port Moresby, Papua Nugini, mengatakan bahwa pihaknya puas dengan proses yang berjalan di MSG. Menurut Benny Wenda, yang dulu pernah tidak diperbolehkan masuk ke Papua Nugini, dikutip dari looppng.com, paling tidak mereka kini mengetahui sejauh mana proses permohonan keanggotaan ULMWP berjalan.
Ia mengatakan,PM Papua Nugini, Peter O’Neill selaku ketua MSG, saat mengumumkan agenda MSG dan hasil dari pertemuan, telah menyebutkan bahwa permohonan keanggotaan ULMWP kini telah diajukan ke Sekretariat MSG untuk diproses.
Markus Haluk, kepala sekretariat Kantor Koordinasi ULMWP West Papua, cukup hati-hati menanggapi isi komunike ini. “Kami belum dapat gambaran jelas apakah ini proses perumusan hak dan kewajiban saja atau leaders akan ambil keputusan dengan kriteria baru tersebut,” kata dia.
Benny Wenda menekankan bahwa MSG tidak akan lengkap tanpa keanggotaan rakyat Papua sebagai warga Melanesia, seperti halnya rakyat Kanak.
Sebelumnya, Ketua Delegasi Indonesia ke pertemuan ini, Desra Percaya, dengan tegas mengingatkan agar negara-negara anggota MSG tidak mencampuri urusan kedaulatan negara lain.
Sumber: Satu Harapan
