JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Pemerintah Kota Jayapura melalui instansi teknis terkait diminta segera memerhatikan beberapa persoalan yang belakangan terjadi di Pasar Mama-mama Papua.
Mama-mama di pasar mengharapkan perhatian Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kota Jayapura menyusul adanya persoalan penyegelan listrik dan pengelolaan pasar yang hingga kini belum jelas. Pengurus Solidaritas Pedagang Asli Papua (Solpap) pun mendukung hal tersebut agar pihak dinas seriusi dalam menangani pengelolaan pasar tersebut.
Frengky Warer, ketua Solpap, mengungkapkan, adanya pernyataan Kepala Dinas Perindagkop soal tidak adanya income dari Pasar Mama-mama Papua, dirinya menilai hal itu sangat tidak benar karena pihaknya bersama mama-mama Papua selalu memberikan retribusi pajak dan parkir.
“Menurut Pak Kadis Perindagkop, kami tidak ada pemasukan, saya kira ini Kadis salah paham dan ini merupakan hal yang lucu, karena beliau sendiri tidak pernah datang turun ke pasar. Yang berikut, saudara Kepala Pasar yang ditunjuk dinas itu pun datang ke pasar bisa dihitung dengan jari. Itu faktanya, jadi tidak boleh bicara sembarang,” tutur Frengky, Rabu (22/8/2018) di kota Jayapura.
Ia mengatakan soal pendapatan dari pasar, Kepala Dinas Perindagkop jangan pesimis, tetapi dapat hadir dan bersama-sama mama-mama Papua serta pengurus pasar membicarakan beberapa hal untuk mencari solusi agar nantinya bisa memberikan pendapatan daerah dan juga bagi mama-mama itu sendiri.
Frengky mengaku dirinya selalu menyampaikan kepada kepala pasar selaku utusan dinas, sayangnya pimpinan instansi tidak pernah turun untuk mengatur retribusi pasar.
“Dari sejak peresmian tanggal 7 Maret 2018 itu kami Solpap berusaha mengelola dengan secara swadaya, jadi seribu rupiah dari mama-mama untuk uang kebersihan itu kita kelola pasar dan saldo sisa kita tabung di rekening. Kita sudah sampaikan ke kepala pasar untuk sampaikan sama pihak dinas. Sekarang tergantung kepada dinas, dana di saldo ini mau digunakan untuk PAD silahkan saja,” tutunya.
Meski telah menyampaikan ke Kepala Pasar agar buka ruang untuk bicara soal retribusi dan pengelolaan pasar seperti apa, namun menurut Frengky, sampai sekarang tidak ada tanggapan.
“Entah apa alasannya. Saya tidak tahu, mungkin kepala pasar sudah sampaikan, tetapi Kepala Dinas tidak mengindahkan atau bagaimana, soalnya tidak pernah datang jadi. Kita tidak bisa salahkan siapa-siapa karena mama-mama di pasar Papua siap karena pendapatan per hari kita ada.”
Khusus masalah penyegelan listrik oleh PLN di pasar Mama-mama, ia menilai hal itu sangat tidak bijak, apalagi saling lempar tanggung jawab antara Pemkot dan BUMN yang membangun pasar.
Natan Tebai, sekretaris Solpap, menyayangkan adanya penyegelan listrik karena berdampak langsung terhadap aktivitas pasar.
Kondisi tersebut menurutnya tidak boleh dibiarkan sebagai bukti perhatian. Artinya, segera ada kebijakan mengatasi persoalan. Sebab Tebai melihat langsung hingga kini belum serius memerhatikan pasar Mama-mama Papua.
Tebai juga mengingatkan kedepan harus diperjelas siapa yang bertangungjawab soal listrik di pasar ini. “Menurut kami, yang harus bertangungjawab (listrik) adalah dinas Perindagkop dan UKM,” ujarnya.
Pewarta: Ardi Bayage
Editor: Mary Monireng
