Pemilu 2019, Epen Ka?

0
8133

PEMILIHAN Umum (Pemilu) 2019 yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu, boleh dikatakan agak berbeda dari pesta demokrasi lima tahunan sebelumnya. Berbeda tidak hanya dari sistem penyelenggaraan, termasuk aturan dan ketentuan penggabungan pemilihan Presiden, DPR, DPD, DPRD, tetapi lebih dari itu adalah kualitasnya dalam beberapa tahapan terakhir. Hasil dan kualitas sangat mencolok. Itu terlihat dari carut marut dan aneka permainan kotor serta dampak buruk dari pesta demokrasi tersebut.

Sebelum tanggal 17 April 2019 sebagai hari penyelenggaraan pesta demokrasi, berbagai persoalan sudah menyeruak ke permukaan. Mulai gencarnya black campaign, money politic, hingga hal krusial lain yang cukup mengganggu mata publik di nusantara ini.

Tak terkecuali, keterlambatan logistik Pemilu, kekurangan surat suara, tak ada surat undangan memilih, rusaknya kotak suara, kehilangan surat suara, kecurangan saat penghitungan surat suara oleh oknum penyelenggara Pemilu, tindakan kekerasan, perubahan perolehan suara oleh oknum tertentu hingga dugaan intervensi pejabat teras dan elite politik daerah di ranah Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pemilu kali ini memang penuh dengan carut marut.

Bahkan, lebih sadis lagi terjadi di banyak tempat, menelan korban jiwa. Jumlahnya ratusan orang. Data Kementerian Kesehatan menyebutkan, pasca Pemilu 2019, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dari 28 provinsi per tanggal 25 Mei 2019, korban meninggal 527 orang dan yang sakit 11.239 orang. Mereka sakit dan meninggal dunia usai melaksanakan tugas. Diduga karena faktor kelelahan, dan lain-lain.

Berbagai fenomena ini merupakan bukti carut marutnya Pemilu 2019. Ini membuktikan bahwa Pemilu dalam demokrasi tidak memiliki mekanisme yang baik dalam pemilihan seorang pemimpin. Terbukti adanya kecurangan, sabotase, dan polemik lainnya.

Ketika berbagai fakta ini menggema ke seantero nusantara, maka pemilihan para pemimpin dalam sistem demokrasi nyatanya tidak mampu mewujudkan perubahan mendasar di negeri ini. Perubahan hanya bertumpu pada orang atau rezim saja, tetapi sistem politik dan sistem yang lainnya tetap mengacu pada sistem yang sarat dengan corak kapitalis, dimana sistem ini berlandas sekularisme: adanya pemisahan agama dari kehidupan.

Akibatnya ketika tak menggunakan aturan agama dan menjauhkannya dari tatanan kehidupan bernegara, suatu hal yang wajar jika pada Pemilu terjadi banyak praktik curang, konflik dan carut marut yang terjadi di negara ini.

Dari sisi mekanisme, penyelenggaraan Pemilu dalam sistem demokrasi-sekuler telah memakan banyak biaya. Para Caleg dan pasangan Capres dan Cawapres pun wajib merogoh kocek paling dalam demi melenggang ke istana dan gedung parlemen.

Lantaran mahalnya mahar politik yang harus dikeluarkan, maka tak heran jika banyak pejabat yang pada akhirnya melakukan korupsi untuk mengembalikan modal mereka dan tetap duduk di kursi empuk.

Bagaimana bila banyak juga dari mereka yang tak terpilih dalam Pemilu 2019? Sudah dipastikan mengalami depresi.

Pemilu telah usai. Penetapan hasil Pemilu belum bisa dilakukan KPU. Sebab masih harus menunggu hasil gugatan para pihak di Mahkamah Konstitusi (MK). Ya, itu hal biasa. Ini logis dan paling benar yang mesti dipatuhi semua pihak yang terlibat dalam pesta demokrasi paling seru beberapa waktu lalu dengan berbagai dinamikanya.

Inilah kegagalan sistem demokrasi dalam mekanisme pemilihan pemimpin negara dan wakil rakyat. Sebuah bukti sistem demokrasi yang gagal di negara demokrasi.

Kendati faktanya begitu mengerikan, kita akan senang dan mensyukuri bila nanti selama lima tahun mendatang ada manfaat positif yang dapat dirasakan segenap masyarakat Sabang sampai Merauke. Jika itu tidak, kita setuju dengan komentar warga terhadap Pemilu 2019: Epen ka?. ***