Mekar Mata Buta

0
4219

KETIKA tiba waktunya bunga di taman rumah mekar, tentu memberi harapan hidup bagi tanaman itu sendiri. Tetapi juga sekaligus bikin senang sang pemilik. Puas rasanya bila ia bertumbuh menjadi besar dan saatnya memetik hasil dari bunga tersebut, selain berhasil menghiasi pemandangan rumah.

Tentu berbeda konteksnya jika yang mekar adalah daerah. Sebuah daerah yang sudah lama ada jika dimekarkan, akankah berbuah manis seperti bunga di taman rumah? Tentu saja tidak.

Dari pengalaman yang ada selama ini, sejak kebijakan pemekaran daerah –baik provinsi, kabupaten, distrik hingga kampung– gencar diberlakukan pemerintah, buah manis yang dipetik tak sebanyak buah asam dan buah pahit. Masyarakat sebagai obyek pembangunan tatkala daerah otonom baru (DOB) dibentuk, tentu saja sudah merasakan itu semua.

Memang harus ada pembuktian. Untuk bukti, coba bandingkan kenyataan di kabupaten-kabupaten pemekaran dalam provinsi Papua maupun Papua Barat, manfaat bagi masyarakat pribumi tak seberapa besar, meski harus didukung data faktual, suara miring selalu terdengar dari grass root, manakala kebijakan pemerintah tidak pro masyarakat, terjadi tindakan berlebihan oknum aparat keamanan bahkan kasus penembakan terhadap warga sipil setempat, dan hal substansial yang berdampak luas di masyarakat setempat.

Tak heran bila kemudian ada teriakan: “Kembalikan saja ke Jakarta”. Atau “Kita kembali ke kabupaten induk”.

Teriakan demikian memang belum pernah terbukti. Artinya, DOB yang tersandung banyak masalah masih berdiri kokoh hingga hari ini.

Satu hal yang agak aneh, pemekaran DOB terlalu banyak jumlahnya ada di provinsi Papua. Memang provinsi lain pun ada, tetapi tak sebanyak di Tanah Papua. Dari sini, kita bisa ketahui motivasi dari gencarnya permintaan pemekaran daerah.

Tanah Papua ini dapur dunia. Semua kekayaan yang dicari oleh dunia ada di sini. Bukan cuma alam, Papua kaya akan budaya, adat istiadat dan beragam keunikan juga ada di sini. Karena itulah banyak negara berlomba-lomba ingin menguasai Papua.

Tak terkecuali negara Indonesia, tak mungkin kehilangan Papua, sebuah daerah kaya raya ini. Ya, sebelum kebanjiran negara-negara lain, Indonesia lebih dulu ingin menguasai Papua. Maka, tak jarang kita mendengar pernyataan dari Presiden Joko Widodo bahwa “Pemerintah pusat harus melakukan pendekatan melalui pemerataan pembangunan dengan membangun jembatan, jalan, perumahan dan infrastruktur lain di Papua”.

Pemerataan yang dimaksud Jokowi, bila kita cermati baik, termasuk pula pemerataan manusia. Mengirim penduduk luar agar ada pemerataan, bukan begitu?.

Sepertinya pemerintah pusat anggap Papua masih kekurangan penduduk. Karena itu perlu ada pemerataan penduduk agar setiap daerah yang masih kosong bisa dihuni oleh warga baru. Penduduk kiriman luar Papua.

Pemerataan penduduk kemungkinan besar bisa terjadi ketika satu DOB ditetapkan pemerintah pusat. Jika itu yang dikehendaki kelompok “pengemis pemekaran daerah”, maka sudah pasti dapur dunia akan terbongkar. Penghancuran tatanan hidup dan kehidupan manusia dan alam Papua bukan tak mungkin terjadi. Pintu untuk itu sudah mulai dibuka. Apalagi dengan gencarnya rencana pemekaran provinsi Papua Tengah.

Kalau demikian, pejuang bersama timnya ini sudah aktornya. Aktor penghancur dapur dunia. Aktor penjual negeri emas. Penjajah dan pembunuh anak-anak negeri. Jika tak mau disebut begitu, lantas mau mekarkan untuk siapa dan apa tujuannya?.

Itu pergumulan banyak pihak hari ini. Karenanya muncul suara penolakan hadirnya DOB di atas tanah adat. Mungkin hanya jangka pendek yang dipikirkan hingga harus ngotot minta mekarkan, sementara pelbagai kemungkinan dampak buruk darinya diabaikan. Boleh jadi karena otak sudah penuh dengan bayangan harta, kekayaan dan kekuasaan. Cocok, mekar mata buta!. ***