Mahasiswa Tetap Tolak Pemekaran

0
2471

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Aksi penolakan pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) yang digelar mahasiswa di kota Jayapura maupun Manokwari, provinsi Papua Barat dan Ambon, murni aspirasi mahasiswa Papua.

“Tidak ada kepentingan dari siapapun. Dalam kesiapan untuk aksi selama satu minggu, kami sudah sepakat soal itu dan pada dasarnya kami mahasiswa menganggap DOB akan menghadirkan persoalan yang besar. Makanya, kami sebagai agen perubahan bangsa dan tanah air ini tidak mau hal tersebut terjadi,” ujar Amos Kayame, penanggungjawab aksi penolakan pemekaran DOB, saat bertandang ke kantor redaksi suarapapua.com, Rabu (17/7/2019) kemarin.

Amos menjelaskan, aksi massa di kota Jayapura dikoordinir oleh Solidaritas Mahasiswa dan Rakyat Tolak Pemekaran Daerah Otonom Baru Papua (SIKAP-DOBP), untuk di Manokwari oleh Forum Independen Mahasiswa (FIM), sedangkan di Ambon oleh Solidaritas Mahasiswa Indonesia.

“Pada prinsipnya tidak ada unsur lain. Kami hanya menyampaikan aspirasi tentang Papua ke depan dari hasil analisis kami. Jadi, aspirasi kami ini benar-benar murni dan harus direspon,” tegasnya.

Korlap dan Penangungjawab aksi saat menyampaikan aspirasi kepada Anggota DPRP, Selasa (16/7/2019) lalu. (Dok. Pri.)

Rencana pemekaran DOB digulirkan sejak tahun 2003 berdasarkan Undang-undang Nomor 45 tahun 1999 tentang pembentukan provinsi Irian Jaya Tengah, Irian Jaya Barat dan Irian Jaya Timur serta diinstruksikan melalui Inpres Nomor 1 tahun 2003. Inpres ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat asli Papua. Pro-kontra menyebabkan pembentukan Irian Jaya Tengah ditunda, karena adanya bentrokan dalam deklarasinya di Timika, 24-25 Agustus 2003, hal itu juga ditolak oleh rakyat Papua.

Tahun 2013, wacana pemekaran kembali diangkat oleh elite politik Papua, tetapi ditolak oleh mahasiswa dan rakyat Papua pada 3 Oktober 2013 lalu. Kini hal tersebut telah diusulkan lagi oleh segelintir elite politik Papua dari wilayah Meepago, Tabi, Saireri, Animha, Domberai dan beberapa wilayah di Tanah Papua.

Dikemukakan, bila ditinjau berdasarkan Undang-undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebenarnya provinsi Papua tak memenuhi aturan untuk dimekarkan karena jumlah penduduk Papua per 2018 berjumlah 4.247.758 jiwa.

“Atas kajian ilmiah ini, dengan tegas kami menolak adanya pemekaran. Kami juga dengar kalau aksi kami dibilang ada kepentingan elite tertentu, dan tuduhan lainnya. Tetapi sekali lagi saya mau bilang itu pemahaman yang salah. Ini murni dari mahasiswa atas dasar kajian ilmiah,” ujar Amos.

Senada diungkapkan Ayus Heluka, koordinator lapangan (Korlap) aksi penolakan pemekaran DOB di Tanah Papua.

Menurut dia, sebelumnya sudah dibuat diskusi dan kajian oleh kelompok intelektual. Hasil itulah yang disampaikan dalam aksi massa. Aksi itu sendiri sudah berjalan dengan aman dan lancar.

“Aspirasi kami sudah sampaikan ke DPRP, sehingga kami berharap ini ditanggapi serius dan ditindaklanjuti karena menyangkut nasib Papua ke depan,” ujar Heluka.

Pewarta: Ardi Bayage
Editor: Markus You