Oleh: Paskalis Kossay)*
Isu politik Papua selalu bergerak dinamis dan fluktuatif mempengaruhi konstelasi perpolitikan nasional. Isu ini sering mengemuka ketika menjelang peringatan momentum sejarah politik bangsa Papua itu sendiri. Misalnya, momentum setiap tanggal 1 Desember yang diklim sebagai hari kemerdekaan bangsa Papua, dan lain-lain.
Selain itu aksi-aksi separatisme yang bersifat sporadis juga mempengaruhi konstelasi politik lokal dan sering mengganggu stabilitas keamanan disekitar daerah sasaran.
Isu politik Papua ini terus berkembang seiring dengan tumbuhnya kesadaran nasionalisme ke-Papua-an. Nasionalisme ke-Papua-an itu tumbuh sejak lahir. Secara alamiah dia akan terus tumbuh kembang seiring dengan tumbuh kembangnya manusia Papua itu sendiri.
Karena itu isu politik Papua sebenarnya berkembang sejalan dengan dinamika kehidupan orang Papua. Dia tidak muncul dalam ruang hampa tetapi dia muncul dalam diri pribadi orang Papua. Maka sampai kapan pun isu politik Papua tetap dan terus berkembang.
Momentum 1 Desember atau momentum sejarah politik Papua lainnya, hanya bersifat abstrak dan lahiriah. Karena itu momentum seperti itu muncul lebih banyak ekspresional dan seremonialis semata. Sedangkan isu politik hakiki tetap terpendam dan tumbuh sebagai sebuah ideologi kebenaran yang harus diperjuangkan selama hayat masih di badan.
Persoalan hakiki ini tidak pernah disadari oleh pemerintah Indonesia. Indonesia melihat isu politik Papua itu dipicu oleh masih tingginya tingkat kemiskinan, keterbelakangan, buruknya pelayanan kesehatan , tingginya angka pengangguran dan lain-lain.
Orientasi politik Indonesia dalam mengatasi isu politik Papua masih bersifat abstrak . Masih melihat hal-hal lahiriah . Berkutat pada persoalan makan-minum, kenyang-lapar , pintar-bodoh , berkisar soal sosial dan ekonomi. Belum menyentuh pada akar soal.
Kadang ada satu atau dua orang sangat memahami akar soal isu politik Papua ini. Tetapi tidak berani mengungkap karena takut dicap dia bagian dari akar soal isu politik Papua atau takut dikucilkan dari arus politik kekuasaan negara. Hanya Gusdur Presiden Indonesia ke 4 yang memahami akar soal isu politik Papua. Gusdur mampu meyakinkan orang Papua dengan mengambil kebijakan politik strategis bagi penyelesaian menyeluruh isu politik Papua.
Langkah politik strategis Gusdur bagi Papua, antara lain, mengembalikan nama Papua yang sebelumnya disebut Irian Jaya, mengijinkan bendera bintang kejora dikibarkan tidak lebih tinggi dari bendera merah putih dan tidak dijadikan sebagai simbol kedaulatan negara, dan membantu biaya penyelenggaraan Kongres Rakyat Papua II Desember 2000 di Jayapura. Setelah itu masih dibawah kekuasaan Presiden Gusdur, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ( MPR RI ) menetapkan keputusan politik bahwa Papua dan juga Aceh diberikan Otonomi Khusus ( TAP MPR RI NO IV/MPR/1999 ).
Tap MPR RI tahun 1999 tersebut kemudian diwujudkan terbentuknya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi provinsi Papua. Undang-undang ini lahir sebagai kebijakan negara yang bersifat strategis untuk menyelesaikan secara menyeluruh dan bermartabat akar soal isu politik Papua. Oleh karena itu arah politik dari undang-undang ini lebih di titik beratkan pada penghormatan hak-hak dasar orang asli Papua, pemberdayaan dan perlindungan hak dasar orang asli Papua.
Namun demikian, setelah Presiden Megawati Soekarnoputri berkuasa, keberadaan undang-undang Otsus Papua mulai dikebiri dengan lahirnya Inpres No 1 tahun 2003 tentang pengaktifkan kembali Provinsi Irian Jaya Barat versi uu no 45/1999 dimana lahirnya uu otsus sudah tidak berlaku lagi. Di sinilah sengaja diciptakan konflik hukum dan politik yang menimbulkan kegaduhan dan berakhir pada Mahkamah Konstitusi hingga sekarang ada provinsi Papua barat ini.
Penyelesaian Isu Politik Papua
Tergantung Trust
Trust sangat penting dalam penyelesaian segala perkara, termasuk dalam penyelesaian isu politik Papua. Pemerintah Indonesia hampir tidak pernah mau percaya penuh pada orang Papua. Dalam pandangan orang Indonesia , keberadaan orang Papua masih diragukan nasionalisme ke Indonesiaannya. Sehingga mudah sekali distigma sebagai separatis, OPM, kriminal, dan apalagi stigma rasis, dan lain-lain.
Sebaliknya orang Papuapun hampir tidak percaya, kalau dirinya itu adalah warga negara Indonesia. Orang Papua masih mengakui diri sebagai suku bangsa Papua ras melanesia. Tidak menganggap Indonesia adalah negaranya. Aktivitas yang berbau kepentingan negara Indonesia secara psikologis terjadi penolakan.
Ulasan singkat kondisi trust antara pemerintah Indonesia dengan rakyat Papua sebagaimana tersebut diatas sebenarnya ada gab yang masih sedang menganga. Secara emosional serta psikoligis belum menyatu menjadi satu kesatuan. Karena itu isu politik Papua terus tumbuh dan berkembang disetiap sanubari orang Papua dari generasi ke generasi.
Pemerintah Indonesia mesti sadar akan hal ini. Mesti banyak belajar dari pendekatan yang dibangun Presiden ke 4 Indonesia , Alm Gusdur. Gunakan pendekatan humanis dalam membangun Papua. Hindari show force kekuatan militer berlebihan.
Jaga kepercayaan rakyat dengan konsisten melaksanakan apa yang sudah diputuskan. Dalam hal ini presiden Jokowi dalam banyak hal tidak konsisten dengan keputusannya. Seperti pada malam perayaan Natal 2014 di Jayapura, Jokowi berjanji akan menyelesaikan kasus penembakan 8 siswa di Paniai , sampai sekarang belum pernah diselesaikan. Tahun 2017 pemerintahan Jokowi berjanji akan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat dimasa lalu, sampai sekarang belum juga tanda-tanda jelas penyelesaiannya. Ini semua menyangkut kepercayaan rakyat.
Dengan ketidakkonsistenan pelaksanaan keputusan politik pemerintah tersebut maka semakin jauh kepercayaan rakyat pada pemerintah. Secara emosional pun akan terpisah hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah, sehingga pesan penting sebagai sebuah nilai pembangunan tidak mendarat pada sasaran. Kondisi inilah yang dihadapi serta dirasakan rakyat Papua dari dulu sampai sekarang.
Kita berharap presiden Jokowi bisa memperbaiki sistem pendekatan membangun Papua. Ternyata tidak juga. Jokowi pun sama saja. Masih melestarikan lubang menganga dalam membangun Papua. Jokowi belum mampu menyatukan lubang tersebut. Terpaksa Jokowi lebih banyak janji dari pada aksi nyata yang benar-benar mendarat pada sasaran emosi.
Memang banyak hal yang dibuat Jokowi untuk Papua. Tetapi soal akar isu politik Papua, Jokowi belum menyentuh benar. Hal ini terbukti, dimasa pemerintahan Jokowi , isu politik Papua sudah semakin mendunia. Ini menunjukan bahwa semua kebijakan Jokowi ke Papua ada masalah . Karena itu sudah seharusnya, pemerintahan Jokowi segera mengevaluasi seluruh kebijakannya untuk Papua.
)* Penulis adalah politisi Papua
