JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Mahasiswa asal kabupaten Yalimo menilai Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Yalimo tidak serius tanggapi aspirasi masyarakat dan mahasiswa menolak hadirnya pos Komando Rayon Militer (Koramil) di distrik Abenaho, Apalapsili dan Benawa.
Jhon Wandik, wakil ketua Himpunan Mahasiswa Kabupaten Yalimo (HMKY) se-Indonesia, menegaskan, pihaknya menilai Pemkab tidak tindaklanjuti aspirasi masyarakat dan mahasiswa yang disampaikan terhadap Pemkab Yalimo.
“Aspirasi yang disampaikan masyarakat dan mahasiswa sejauh ini belum pernah ada tanggapan serius untuk penanganan hal terkait. Jadi, kami menegaskan terkhusus kepada Pemda dan DPRD Yalimo segera menanggapi aspirasi dan pernyataan sikap yang diambil oleh mahasiswa dan masyarakat untuk penolakan pembangunan pos TNI,” ujarnya.
Sementara itu, Abetneko Kepno, sekretaris umum HMKY, mendesak agar DPRD Yalimo segera menanggapi aspirasi masyarakat.
“Kami minta kepada legislatif Yalimo segera menanggapi apapun masyarakat mereka meminta untuk segera ditarik keluar,” tegas Kepno kepada suarapapua.com di Jayapura, Sabtu (7/3/2020) malam.
Selain itu, Mothis Yohame, salah satu senior mahasiswa Yalimo menambahkan, pemerintah masih belum respon baik dengan tuntutan masyarakat. Untuk itu, mahasiswa akan turun demo damai di Kabupaten Yalimo.
“Kami mahasiswa bersama seluruh masyarakat tetap akan turun aksi damai di Yalimo dengan tuntutan kami sebelumnya jika DPRD tidak tanggapi. Karena penolakan itu bukan sepihak, tetapi semua elemen masyarakat sudah menyikapi supaya tidak bangun Koramil di setiap distrik. Cukup saja di ibu kota kabupaten,” ujar Yohame.
Menanggapi hal tersebut, ketua sementara DPRD Yalimo, Edison Peyon, mengaku baru menerima aspirasi masyarakat.
“Saya kemarin naik ke distrik Apalapsili menerima aspirasi masyarakat soal penolakan pos Koramil itu. Kalau distrik Abenaho dan Benawa, saya sedang bangun komunikasi dengan teman-teman, supaya kami satukan persepsi untuk tanggapi aspirasi masyarakat itu seperti apa, dan kami akan tindaklanjut ke Bupati Yalimo,” jelasnya.
Peyon mengakui terlambat tanggapi aspirasi masyarakat karena pemerintah distrik belum teruskan aspirasi masyarakat kepada DRPD.
“Tidak ada tanggapan sama sekali oleh pemerintah daerah karena kepala distrik tidak ada di tempat. Kemarin saya terima aspirasi dari masyarakat. Jadi harapan masyarakat Apalapsili itu tidak mau karena dengan alasan masih trauma sejak tahun 1991. Sekarang ini mereka bilang TNI sama sekali kami tidak terima, di distrik Apalapsili hanya yang ada cukup Polsek,” ungkapnya.
Pewarta: Atamus Kepno
Editor: Arnold Belau
