JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan Vanuatu Free West Papua Association (VFWPA) gelar pertemuan di Port Villa Vanuatu merespon ketidakjelasan tanggapan Jakarta menanggapi resolusi Forum Kepulauan Pasifik (PIF) dan Africa Caribbean and Pacific (ACP) belum lama ini.
Dimana resolusi yang dikeluarkan PIF dan ACP tentang Papua Barat adalah mengijinkan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia ke Papua Barat guna melihat langsung di lapangan dan melaporkan ke Melanesian Spearhead Group (MSG) serta pertemuan PIF di Port Villa Tahun ini.
Sebagaimana dilansir dari dailypost.vu, media yang berbasis di Port Villa ini bahwa dari kekawatiran tersebut, pihak ULMWP dan VFWPA telah mengkonfirmasi agar perlunya bekerjasama dalam melobi negara-negara anggota untuk menunda dan mempertimbangkan kehadiran Indonesia di pertemuan MSG dan PIF.
Baca juga: Pemerintah Fiji Akan Ajukan Anggaran Baru ke Parlemen Merespon Covid-19
Pertemuan yang dilakukan pekan kemarin itu, mereka juga menyatakan bahwa sikap Indonesia menunjukan sikap yang aneh dan tidak masuk akal, karena disisi lain mereka menawarkan bantuan bilateral kepada negara-negara anggota MSG dan PIF, sementara terus mengirim banyak pasukan ke Papua Barat, lalu mengabaikan seruan MSG dan PIF, termasuk dari 79 negara anggota ACP guna menerima Komisaris Hak Asasi Manusia PBB mengunjungi Papua Barat.
Pertemuan itu juga mendengar kehadiran militer Indonesia yang meningkat di sekitar tambang PT. Freeport Indonesia, karena Tentara Nasional Papua Barat (WPNA) dilaporkan telah membunuh tiga tentara Indonesia di area itu.
Meskipun Jakarta menempatkan lebih banyak pasukan di Papua Barat, pertemuan itu mendengar bahwa tentara Indonesia tidak dilatih untuk memasuki hutan Papua Barat.
Pertemuan tersebut diberi pengarahan tentang tekad WPNA untuk melakukan segala hal yang memungkinkan untuk menutup tambang.
Pertemuan itu juga mendengar bahwa WPNA sekarang merupakan kekuatan militer yang disiplin dan mandiri.
Sementara itu dalam internal di Port Vila, Vanuatu, kedua organisasi sepakat tentang pentingnya mempertahankan kekuatan dan fokus yang sama dari Pemerintahan baru ketika dibentuk, dimana Perjuangan Papua Barat dan pendirian persatuan bagi negara untuk mendapatkan hak kesulungan atas kemerdekaannya dari Indonesia.
Baca juga: Festival Pasifika Auckland Dibatalkan di Tengah Ketakutan Coronavirus
Mereka mengakui sikap baik yang datang dari Menteri Luar Negeri Vanuatu, Ralph Regenvanu, termasuk seberapa jauh Pemerintahan Salwai yang telah meningkatkan kampanye penentuan nasib sendiri orang Papua Barat untuk merdeka.
“Kami berdoa sangat keras untuk pemerintahan baru ketika dibentuk untuk mengadopsi pendirian yang sama terhadap kemerdekaan rakyat Papua Barat dari Pemerintah Indonesia,” tukas pastor Alain Nafuki, Presiden VFWPA di Port Villa.
Pewarta: Elisa Sekenyap
