ULMWP: Mendagri Tunjukkan Kebijakan Genosida Terhadap Papua

0
2092
Benny Wenda, ketua United Liberation Movement for West Papua. (Dok. ULMWP)
adv
loading...

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) menyatakan pernyataan penolakan menteri Dalam Negeri Indonesia Tito Karnavian untuk menangguhkan penerbangan dan kapal yang membawa orang-orang dari daerah lain di Indonesia ke Papua meskipun ada ancaman jelas dari Covid-19 pada ratusan ribu orang Papua Barat menunjukkan genosida terhadap Papua.

Dalam surat yang diterima suarapapua.com, Kamis (26/3/2020), Ketua ULMWP, Benny Wenda menegaskan, intervensi Tito secara langsung mengesampingkan kebijakan Gubernur Papua Barat yang segera menghentikan transportasi tersebut guna menghentikan penularan virus yang terus berlangsung.

Kolonialisme Indonesia telah meninggalkan kita dengan sistem perawatan kesehatan yang lemah yang tidak banyak bermanfaat bagi penduduk asli Papua. Jika virus tidak berhenti masuk, kelangsungan hidup kita berisiko. Tindakan Tito menunjukkan bahwa Negara Indonesia sedang gegabah dengan kehidupan orang Papua.

Baca Juga:  Banyak Hal MRP Sampaikan ke Presiden Jokowi, Apa Saja?

Baca Juga: Mendagri Tidak Setuju Keputusan Bersama Forkompimda Papua

“Mereka [negara Indonesia] tidak bertindak untuk melindungi kita. Mengapa tindakan paling mendasar untuk melindungi orang Papua tidak diambil?” tegas Wenda dalam surat itu mempertanyakan pernyataan Tito.

ads

Benny mengatakan, selama 57 tahun Indonesia telah melarang semua wartawan Internasional dan Lembaga Bantuan memasuki Papua, menyembunyikan pembantaian massal, penyiksaan dan pemerkosaan dari seluruh dunia. Sebaliknya, migran Indonesia telah dibiarkan mengalir masuk, mengurangi penduduk asli Papua dari 96% pada tahun 1960-an menjadi sekitar 50% hari ini.

Baca Juga:  Asosiasi West Papua Australia Mendesak Prancis Mendengarkan Suara Rakyat Kanak

“Indonesia terus melarang wartawan, tetapi menolak untuk menghentikan migran Indonesia yang mungkin membawa Covid-19 di. Kita hanya bisa menyimpulkan bahwa niat Indonesia terhadap rakyat kita adalah genosida,” tegasnya lagi.

ULMWP telah menyeruhkan agar warga Papua untuk kembali ke mata pencaharian tradisional mereka untuk melindungi diri mereka sendiri.

“Kami sekarang mendukung kebijakan Gubernur Papua, sebagai prinsip kemanusiaan, untuk menghentikan transportasi migran yang masuk dari Indonesia,” ujarnya.

Covid-19 sudah menyebar di Indonesia, dan kecuali transportasi migran yang masuk tidak dihentikan, virus ini akan berkembang biak di Papua dan membahayakan ribuan nyawa.

“Transportasi yang masuk harus dibatasi pada makanan yang penting dan pasokan medis,” tegas Wenda lagi.

Baca Juga:  ULMWP: Pembentukan KKR Upaya Menyembunyikan Pelanggaran HAM Papua Dari Perhatian Internasional

Wenda juga mengatakan, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, pernah menjadi Kepala Kepolisian di Papua, yang bertanggung jawab atas upaya keras untuk menghancurkan gerakan pembebasan Papua.

Tiro Karnavian juga menjabat sebagai kepala Densus 88 (Densus 88), sebuah unit ‘kontra-terorisme’ Indonesia yang terlibat dalam pemukulan, pengintaian dan pembunuhan di Papua Barat.

“Penolakan Tito untuk melindungi nyawa dengan menghentikan migran yang masuk adalah kelanjutan dari niat brutal dan genosida terhadap rakyat saya,” tegas Wenda.

Wenda meminta segera membebaskan semua tahanan politik Papua dengan risiko Covid-19 di penjara Indonesia.

Pewarta: Arnold Belau

Artikel sebelumnyaOtoritas Bandara Sentani Tutup Penerbangan Penumpang
Artikel berikutnyaIMAPA Amerika-Kanada Minta Pemprov Papua Lockdown