Standar Ganda Orang Indonesia Sikapi Rasisme

0
4249

Oleh: Rico Tude)*
Aktivis Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP)

Pada hari Senin (25/5) yang lalu, George Floyd (46), seorang warga Amerika Serikat (AS) berkulit hitam lehernya diinjak menggunakan dengkul oleh anggota Polisi AS berkulit putih, hingga membuatnya kehabisan nafas dan tewas. Kejadian tersebut dipicuh saat Floyd diduga melakukan tindakan pidana penipuan dan pemalsuan ketika berbelanja di sebuah toko di kota Minnepolis.

“Tolong, tolong, saya tidak bisa bernapas”, “Aku tidak bisa bernapas. Tolong, lutut di leherku”, “Perutku sakit. Leherku sakit. Tolong, tolong. Aku tidak bisa bernafas” adalah sejumlah kalimat keluh sebelum nafas terakhir Floyd dihembuskan saat petugas Polisi melakukan aksi untuk melumpuhkannya di aspal.

Kejadian tersebut mengundang reaksi protes besar-besaran warga AS berkulit hitam–dilaporkan ada puluhan ribu orang yang ikut aksi protes di jalanan–sehingga menjadi topik hangat di sosial media tak terkecuali Twitter sampai muncul tagar #BlackLivesMatter dan #JusticeForGeorgeFloyd. Pasalnya, tindakan diskriminasi rasial sampai kematian warga kulit hitam ditangan Polisi kulit putih bukanlah kejadian baru di AS.

Perlakuan diskriminasi yang dilakukan anggota Polisi AS terhadap George Floyd mengingatkan kita pada kejadian pengepungan Asrama Mahasiswa Papua di Jl. Kusumanegara, Yogyakarta, pada 15 Juli 2016 silam oleh personil gabungan Polisi dan TNI bersama sejumlah Ormas reaksioner yang berujung pada kekerasan aparat terhadap Obby Kogoya. Bukan karena tindakan rasis semata-mata, tapi kedua kejadian ini nyaris mirip bila melihat dan membandingkan foto-fotonya. Itulah sebabnya ketika melihat foto George Floyd yang diinjak anggota Polisi AS sama seperti kita melihat foto Obby Kogoya yang juga diinjak Polisi.

ads

Pengepungan asrama tersebut dilakukan untuk menghadang/mencegah rencana aksi memperingati 47 tahun PEPERA yang tidak demokratis dan mendukung pertemuan Malanesian Spearhead Group (MSG) untuk membahas keanggotaan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Aksi tersebut diinisiasi oleh sebuah Aliansi bernama Persatuan Rakyat untuk Pembebasan Papua Barat (PRPPB) yang terdiri dari mahasiswa Papua bersama beberapa organisasi gerakan mahasiswa di Yogyakarta dan kawan-kawan solidaritas (non Papua).

Asrama dijaga ketat, Polisi bahkan tidak memberi izin kawan-kawan solidaritas yang dari luar membawa masuk makanan selama pengepungan berlangsung. Tampak sejumlah Ormas reaksioner yang turut mengintimidasi seperti Pemuda Pancasila, Paksi Katon, FKPPI, dan Laskar Jogja membuat mahasiswa Papua dan kawan-kawan solidaritas terjebak di dalam asrama selama dua hari lamanya. Beruntung beberapa warga sekitar asrama tergerak hatinya untuk memberi bantuan makanan pada mahasiswa Papua dan kawan-kawan solidaritas yang terjebak di dalam asrama, itu pun harus sembunyi-sembunyi dari pantauan aparat.

Baca Juga:  Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tanah Papua Harus OAP, Aspirasi Lama

Pagi itu, Obby yang baru pulang membeli singkong di pasar hendak masuk ke dalam asrama, kemudian dicegat oleh beberapa personil Polisi berseragam maupun berpakaian preman (intel). Obby dituduh hendak membawa masuk senjata tajam (panah) ke dalam asrama; Obby dianggap melawan petugas; Obby dituduh menganiaya petugas. Tentu, tuduhan tersebut mengada-ada dan dibuat-buat, bertolak belakang dengan fakta lapangan yang menunjukkan bahwa Obby justru menjadi korban kekerasan (pengeroyokan) aparat, bahkan disertai dengan ujaran kata-kata rasis seperti “binatang, anjing, babi, dsb”. Obby ditangkap bersama beberapa mahasiswa lainnya, tapi hanya Obby saja yang ditetapkan sebagai tersangka dan diproses hukum, sementara yang lainnya dilepaskan.

Obby Kogoya ketika ditangkap

Sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 15 Juli 2016, sidang perdana kasusnya justru baru digelar akhir bulan Maret 2017 di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Kurang lebih selama 8 bulan Obby tak mendapatkan kepastian hukum atas kasusnya. Pada tanggal 27 Juli 2017, oleh pengadilan, Obby diputuskan bersalah dan divonis 4 bulan penjara dengan masa percobaan 1 tahun. Padahal kita ketahui Obby adalah korban kekerasan aparat, ia diinjak, dipukuli, hidungnya bahkan ditarik bak seekor sapi, hingga diteriaki dengan kata-kata rasis. Sementara aparat yang menganiaya Obby tidak pernah diadili.

Sejak awal proses hukum, dari penangkapan hingga sidang putusan di pengadilan sudah tidak balance (seimbang) untuk orang Papua, dalam hal ini khususnya Obby Kogoya. Bukan tanpa sebab, karena kasus Obby Kogoya punya benang merah dengan aksi-aksi dan tuntutan politik rakyat bangsa West Papua. Itulah sebabnya pengadilan kolonial tidak mungkin bisa memberi keadilan bagi rakyat Papua.

Mengapa kasus Obby Kogoya serta perlakuan diskriminasi rasial terhadap orang Papua, ditengah-tengah hangatnya kejadian rasis yang menimpa George Floyd, perlu kita ingat kembali sebagai refleksi dan pembelajaran seberapa dewasa kah bangsa dan negara ini? Tampak dalam pengamatan di sosial media, tak sedikit dari orang Indonesia yang ikut mendukung tagar #BlackLivesMatter dan #JusticeForGeorgeFloyd sebagai bentuk dukungan terhadap korban rasisme (George Floyd, warga AS) serta kecaman terhadap tindakan aparat (Polisi AS) yang kelewat batas. Bahkan menjadi perhatian media-media mainstream di Indonesia. Hal ini berbanding terbalik ketika orang Papua yang mendapat perlakuan rasis. Seperti misalnya kasus Obby Kogoya, tidak banyak orang Indonesia yang tahu layaknya mereka mengetahui kasus rasisme yang menimpa warga AS, George Floyd.

Baca Juga:  Siklus Kekerasan, Jangan Terjadi di Paniai!
Aksi di Pengadilan Negeri Yogyakarta menuntut pembebasan Obby Kogoya

Berikut ini beberapa penyebab adanya standar ganda orang Indonesia dalam menyikapi isu-isu rasisme.

Pertama, kasus Obby Kogoya bukan menjadi perhatian publik. Publik seolah-olah tidak merasa perlu ikut bertanggung jawab dalam merawat moral publik. Disamping itu media-media mainstream arus utama cenderung menutup kasus-kasus rasisme yang menimpa rakyat Papua dimana tak sedikit dari kasusnya justru aparatus negara menjadi pelakunya. “Menutup” disini maksudnya, media arus utama bukan sekedar sengaja membiarkan agar isunya tak naik, tapi kadang kala berperan aktif mengabarkan berita-berita misinformasi dan hoaks.

Kedua, tidak mau mengambil risiko. Seperti yang kita ketahui bahwa isu-isu Papua sangat sensitif untuk diperbincangkan. Ia menjadi sensitif karena kerap kali harus berurusan dengan polisi, diskriminalisasi, penjara, kehilangan pekerjaan, di-Drop Out oleh kampus, diintimidasi, menerima kekerasan, bahkan yang paling ekstrim kehilangan nyawa. Mau sampai kapan memilih diam dan tidak berani mengambil risiko menyuarakan isu-isu Papua (pelanggaran HAM, rasisme, dll)? Tanpa disadari kita membiarkan lingkaran penindasan, kekerasan, rasisme, dll, terhadap orang Papua terus terjadi. Pembiaran melahirkan pewajaran, sementara pewajaran berbasis penindasan, kekerasan, dan rasisme, adalah sebuah kondisi kengerian paling sadis. Patut dipertanyakan adab kita sebegai sebuah bangsa dan negara.

Ketiga, rezim Orde Baru berhasil menghegemoni kesadaran (palsu) di masyarakat selama berkuasa. Sementara itu elit-elit politik yang ada sekarang pun terus berupaya mempertahankan warisan anasir-anasir Orde Baru, dimana politik pecah bela berbasis suku, agama, ras, antar golongan, terus dipakai untuk mempertahan status quo kepentingan politik elit, meski tampak “harmonis” dalam bingkai NKRI. Akibatnya rakyat kepecah-pecah dalam bentuk-bentuk entitasnya masing-masing.

Baca Juga:  Jaga Bahasa, Jaga Budaya (Bagian 2)

Empat, adanya sikap politik dan tuntutan sejarah dari rakyat Papua yang menghendaki kemerdekaan. Ide dan gagasan NKRI harga mati, Chauvinisme, nasionalisme sempit, fundamentalisme, semakin menguat pasca Orde Baru yang turut pula mempengaruhi kesadaran rakyat Indonesia dalam menyikapi isu-isu Papua termasuk perlakuan rasisme. Tak sedikit yang mewajarkan tindakan rasisme yang dialami rakyat Papua sebagai konsekuensi logis yang harus diterima bagi yang dianggap sebagai separatis. Kenyataan di lapangan tidak begitu, ketika menyebutkan “Papua monyet” seperti kejadian di Surabaya pada Agustus 2019 silam, semua orang Papua merasa dilecehkan sebagai manusia, tersinggung dan marah. Tak heran kejadian di Surabaya memicu aksi protes besar-besaran di seluruh tanah Papua dan sejumlah kota-kota di Indonesia (Jawa, Bali, Sulawesi, Ambon dan Maluku Utara). Termasuk rakyat Papua New Guinea juga ikut tersinggung dan melangsungkan aksi protes terhadap pemerintah Indonesia.

Foto bersama Obby Kogoya

Anda boleh tidak bersepakat dengan gagasan Papua Merdeka, tidak bersepakat Papua Merdeka bukan berarti mewajarkan perlakuan rasisme yang dialami rakyat Papua. Dahulu, rakyat Indonesia diperlakukan rasis oleh pemerintah Hindia Belanda. Kini, setelah merdeka dari penjajahan, Indonesia justru mempraktikan warisan kolonial tersebut (rasisme) terhadap rakyat Papua. Selama puluhan tahun rakyat Papua menjadi warga negara kelas dua di dalam bingkai NKRI. Tak heran meski pemerintah berkali-kali bereksperimen untuk meng-Indonesia-kan rakyat Papua tetap saja mengalami kegagalan. Dimulai dari tindakan penguasaan wilayah secara paksa (agresi militer), PEPERA, hingga pemberian Otonomi Khusus (Otsus) tidak cukup membujuk hati rakyat Papua untuk tidak menuntut kemerdekaan. Sebaliknya yang tumbuh dan semakin mengkristal justru nasionalisme bangsa West Papua.

Rasisme terhadap rakyat Papua itu hanya topeng, wajah aslinya adalah penjajahan. Di negeri yang terjajah, tentu diskriminasi rasial sangat kental terasa. Mari kita putuskan mata rantai penindasan ini, dengan solidaritas dan mulai berani mengambil risiko. (*)

Artikel sebelumnyaDPRD Dogiyai Desak Segera Salurkan BLT dan Bama
Artikel berikutnyaInilah Wujud Kepedulian Persipura Terhadap Covid-19