Oleh: Dr. Agus Sumule
Dekan Faperta Universitas Papua (Unipa) Manokwari
Perdana Menteri New Zealand, Jacinda Ardern, beberapa jam lalu mengumumkan bahwa negaranya berhasil mengalahkan Covid-19. Sebagaimana diberitakan oleh banyak sumber berita di internet, di New Zealand sudah tidak ada kasus infeksi Covid-19 yang baru dalam 17 hari terakhir ini. Pasien Covid-19 sudah sembuh semua. “Thank you, New Zealand,” kata Ardern. Menurut media Aljazeera, Ardern langsung menari-nari ketika mendengar berita gembira itu!
Apa kunci kemenangan New Zealand atas Covid-19? Ardern, seorang perempuan, bertindak sangat tegas. Empat minggu lamanya, ditambah lagi selama tiga minggu, ia `memenjarakan’ penduduknya. Menteri Kesehatannya, yang mengajak keluarganya bersantai selama 20 menit, langsung ia pecat.
Mulai hari ini penduduk New Zealand sudah kembali ke kehidupan yang hampir sama dengan normal seperti dahulu.
Tetapi, mereka masih hati-hati. Mereka tidak mau mengambil risiko. Perbatasan tetap ditutup. Walaupun ada yang menyebut bahwa 5 juta penduduk New Zealand sekarang seperti hidup dalam laboratorium, tetapi `laboratorium’ itu sangat luas dan besar, sehingga semua penduduk New Zealand sekarang bisa hidup dengan gembira. Sekolah-sekolah bisa dibuka kembali. Bisnis kembali bergeliat. Mungkin belum seramai dahulu, di mana New Zealand bagian dari ekonomi global, tetapi setidaknya proses jual-beli, produksi dan konsumsi, di dalam New Zealand sendiri sudah bergerak.
Apakah Papua juga bisa seperti New Zealand? Bisa! Kenapa tidak?
Kita bisa meniru New Zealand di kabupaten-kabupaten Kepulauan, Biak Numfor dan Raja Ampat. Sebagaimana halnya New Zealand, ketiga kabupaten kita ini terdiri dari pulau-pulau.
Ini yang harus dilakukan oleh Bupati Toni Tesar, Bupati Herry Naap, dan Bupati Abdul Faris Umlati. Pertama, seluruh wilayah mereka masing-masing harus diisolasi total. Artinya, tidak boleh ada kunjungan siapa pun dari luar. Seluruh jajaran pemerintahan secara hirarkis sampai di tingkat distrk, kampung, bahkan RW dan RT harus terlibat menegakkan disiplin ini. Bila perlu tindakan isolasi itu dilakukan serentak di setiap RT.
Kedua, lakukan surveilans di setiap pulau di masing-masing kabupaten sampai ke tingkat rumah tangga. Surveilans bisa dilakukan oleh siapa saja yang dilatih. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah ada orang di dalam suatu komunitas masyarakat yang patut dicurigai terinfeksi karena kontak dengan pihak yang mungkin sudah tertular, atau berasal dari klaster yang menjadi sumber penularan. Kalau ada, orang tersebut harus diiperiksa kemungkinan ketertularannya – paling tidak dengan rapid test. Kalau ternyata positif, ia harus segera dibawa ke lokasi yang sudah ditentukan untuk perawatan. Hampir bisa dipastikan, rapid test ini harus dilakukan di kota-kota dan/atau lokasi-lokasi yang mobilitas penduduknya tinggi. Bila perlu dilanjutkan dengan uji dengan PCR, supaya ada kepastian.
Ketiga, masyarakat di setiap RT, RW, Distrik atau Pulau di masing-masing kabupaten itu harus mengisolasi diri selama jangka waktu tertentu. Di New Zealand isolasi itu dilakukan selama tujuh minggu. Di Papua bisa bervariasi, tergantung dari hasil surveilans. Mungkin paling sedikit 14 hari, atau lebih, tergantung arahan dari para ahli yang melakukan evaluasi secara berkala. Mungkin juga harus lebih lama, kalau surveilans dan rapid test menunjukkan bahwa sudah relatif banyak yang berpotensi tertular.
Keempat, adalah kewajiban pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa ini. Penerapannya tidak perlu sama di seluruh wilayah. Kalau surveilans bisa dilakukan dengan cepat namun tetap akurat, maka bisa teridentifikasi kampung/pulau yang masyarakatnya tetap bisa ke kebun dan ke laut untuk mengambil/mengumpulkan bahan makanan, karena risiko keterpaparan mereka pada Covid-19 sangat rendah selama ini.
Kalau keempat hal di atas dilakukan, pasti secara bertahap pulau demi pulau, komunitas demi komunitas, bisa dinyatakan sebagai kawasan Bebas Covid-19. Apa indikatornya? Tidak ada penduduk di dalam komunitas/pulau itu yang terinfeksi Covid-19. Tentu untuk sementara komunitas/pulau itu harus tetap ditutup dari luar.
Tetapi, kalau usulan di atas dilakukan serentak, maka dalam waktu yang tidak terlalu lama kawasan Bebas Covid-19 itu akan semakin luas. Dalam waktu yang tidak terlalu lama Bupati Kepulauan Yapen, atau Bupati Biak Numfor, atau Bupati Raja Ampat, bisa dengan bangga mengumumkan kepada dunia bahwa kabupaten mereka Bebas Covid-19.
Prestasi ini pasti bisa dicapai juga oleh kabupaten/kota di `tanah besar’ Papua. Prinsip kerjanya sama saja.
Yang kita perlukan sekarang adalah kepemimpinan yang tegas, kepatuhan, dan kecerdasan. Itu yang harus segera dibangun. Jangan ditunda! (*)
