WAMENA, SUARAPAPUA.com — Perhimpunan Mahasiswa Katolik Indonesia Cabang Wamena meminta pemerintah Kab. Jayawijaya menjalankan roda pemerintahan.
Pernyataan tersebut disampaikan Arianus Lokobal, Ketua PMKRI Cabang Wamena saatmelakukan demo ke kantor bupati Kab. Jayawijaya tidak lama ini.
Dia meminta pemkab untuk mengembalikan roh Jayawijaya. Dalam hal ini, yang ia maksudkan adalah menjalankan roda pemerintahan agar semua bidang termasuk ekonomi, sosial budaya, seni dan olah raga serta pembangunan fisik yang tidak berjalan agar kembali menjalankan semua.
“SKPD – SKPD yang ada ini segera normalkan, supaya ekonomi, sosial budaya dan lain- lain ini akan berjalan normal ketika pemerintahan berjalan baik,” ujarnya.
Sementara itu, Yosep Lokobal senior PMKRI Jayawijaya, menambahkan, roda Pemerintahan di Kabupaten Jayawijaya tidak berjalan dengan normal Sejak dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya periode 2019 – 2024.
“Masyarakat bisa menilai. Semenjak pergantian Roda Pemerintahan di Jayawijaya dari tahun 2018 hingga 2020 dan di bulan Desember tahun 2020 akan memasuki dua tahun Pemerintahan Jhon R. Banua dan Marthin Jogobi. Selama dua tahun ini, masyarakat Jayawijaya di 40 distrik ini bisa menilai mana yang menonjol dan mana yang tidak.”
“Kami sudah sampaikan bahwa, kami ingin untuk roh Jayawijaya yang hilang itu coba untuk hidupkan kembali. Dan itu kami harap, Jhon R. Banua dan Marthin Jogobi buat itu.
Jadi dua tahun belakangan ini banyak yang tidak nampak. Dari sisi musik, pendidikan sepak bola, tinju dan lain – lain ini sama sekali tidak ada,” katanya.
Soal pembangunan fisik yang tidak berjalan sama sekali di Jayawijaya, kata Yosep, kalo memang dihalangi oleh aksi rasis tanggal 23 September 2019 lalu, itupun tanggungjawab pemerintah dan resiko. Pembangunan inikan dibiayai dari APBN, sesungguhnya pembangunan bisa berjalan ini.
Menanggapi aksi tersebut, Bupati kabupaten Jayawijaya, Jhon R. Banua, menyampaikan ucapan terima kasih atas aksi yang di lakukan oleh PMKRI Jayawijaya, karena dirinya mengaku jika tidak ada aksi maka semua agenda yang di rencanakan akan lupa akibat situasi pendemo covid-19.
“Saya kira ini salah satu masukan yang baik, untuk kita berdua (Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya) karena situasi yang kami hadapi selama ini, begitu kami di Lantik kami baru tata untuk melantik OPD, tapi situasi yang terjadi pada tanggal 23 September 2019 , maka kita tidak jadi untuk pergantian. Dan kita tunda untuk lanjut di tahun 2020, ternyata di tahun 2020 juga terhambat dengan situasi covid-19. Yang mana instruksi dari Pusat, tidak boleh adakan pergantian perangkat organisasi,” jelasnya.
Pewarta: Onoy Lokobal
Editor: Arnold Belau
