Tolak Pembangunan Kodim, Mahasiswa dan Masyarakat Demo ke DPRD Tambrauw

0
1624

TAMBRAUW, SUARAPAPUA.com —  Mahasiswa dan masyarakat menolak pembangunan Kodim di Kab. Tambrauw, Papua Barat. Dalam demo tersebut masyarakat juga meminta agar pasukan organik dan non organik ditarik.

Dalam rangka menolak pembangunan Kodim di kabupaten tersebut, mahasiswa dan masyarakat pada Selasa (21/7/2020) kemarin telah melakukan demonstrasi ke kantor DPRD, Fef, Tambrauw.

Di depan Ketua DPRD, Solidaritas Mahasiswa Tambrauw se-Nusantara menjelaskan berbagai  kasus kekerasan dan intimidasi yang di lakukan oleh aparat tni kepada masyarakat.

“Beberapa waktu lalu TNI melakukan intimidasi terhadap masyarakat di kampung Miyah bahkan memukul salah satu warga masyarakat kampung Werur distrik Bikar,” ungkap Agustinus Baru, koordinator aksi kepada suarapapua.com saat demo damai di kantor DPRD kabupaten Tambrauw di Fef (21/72020) lalu.

Baca Juga:  LMA Malamoi Fokus Pemetaan Wildat dan Perda MHA

Kata Agustinus, solidaritas mahasiswa senusantara dan masyarakat Tambrauw meminta DPRD agar segera mendesak pemerintah kabupaten  untuk segera menarik pasukan organik dan non organik dari seluruh wilayah Tambrauw.

ads

“Kami minta DPRD untuk segera desak Pemkab Tambrauw untuk menarik seluruh pasukan TNI dari Tambrauw dan DPRD diharapkan kawal serta memperjuangkan aspirasi rakyat tentang penolakan kodim,” tegas Agustinus.

Baca Juga:  Semua Pihak di Intan Jaya Sepakat Tolak Eksploitasi Blok Wabu dan Hentikan Pembangunan Patung Yesus

Kata dia, pemerintah Tambrauw saat ini membangun opini yang sangat keliru kepada kepada masyarakat tentang kehadiran Kodim.

“Pemekaran kabupaten Tambrauw adalah aspirasi murni rakyat dengan tujuan sangat jelas, yaitu untuk sejahterahkan rakyat Tambrauw. Jadi kami tolak pembangunan Kodim di sini, “ tegasnya.

Sementara itu, salah satu mama  yang diwawancarai media ini mengatakan, Perempuan Papua lebih khususnya perempuan Tambrauw tidak melahirkan generasi emas Tambrauw untuk mengalami kekerasan dan intimidasi oleh aparat TNI.

“Perempuan papua lahirkan  anak-anak papua bukan untuk di siksa,pukul dan mengalami kekerasan seperti yang terjadi sama beberapa anak Tambrauw beberapa waktu lalu. Kami tolak kehadiran Kodim,” tegasnya.

Baca Juga:  JPU Tuntut Agus Kosay dan Beny Murib Dua Tahun dan Delapan Bulan Penjara

Mama ini membeberkan bahwa kekerasan aparat militer kepada masyarakat tidak terjadi baru tahun ini, tetapi sudah terjadi sejak tahun 2013 saat ada Satgas yang ditugaskan di Tambrauw.

Ketua DPRD Kab. Tambrauw, di hadapan masyarakat yang demo di kantornya mengatakan  dirinya berjanji akan membahas aspirasi bersama semua anggota DPRD Tambrauw pada hari selasa 28 Juli 2020.

Pemarta: Reiner Brabar

Editor: Arnold Belau

 

Artikel sebelumnyaTerkait Aspirasi Penolakan Otsus, DPRP Akan Mengirim Tim ke Jakarta
Artikel berikutnyaMahasiswa Kritisi Mirisnya Pembangunan di Maybrat