WAMENA, SUARAPAPUA.com — Masyarakat Yalimo yang dinyatakan tidak lulus Calon Pegawai Negri Sipil (CPNS) formasi 2018, melampiaskan amarahnya dengan melakukan aksi pemalangan pada semua kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam aksi pemalangan tersebut, partisipasi warga yang dinyatakan lulus pun ikut terlibat, karena saking kesalnya warga terhadap janji-janji yang pernah diucapkan bupati dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Yalimo.
“Kami palang semua kantor ini, karena tidak sesuai dengan perjanjian kepala BKD dan kepala daerah kabupaten Yalimo. Kan sebelumnya disampaikan kepada kami pencaker bahwa kuota untuk anak asli Yalimo 80%, sedangkan non OAP 20%,” ujar Yafet Wandik yang juga selaku koordinator aksi, kepada suarapapua.com, saat dihubungi via seluler phone di Wamena, Selasa (4/8/20).
Yafet mengatakan akibat kuota 80% bagi orang asli Papua tak terpenuhi, makanya warga secara kompak turun jalan dan melakukan aksi.
“Aksi ini bukan hanya kami yang tak lulus CPNS yang lakukan, tapi mereka yang lulus CPNS juga ikut bersama kami,” bebernya.
Menurut Yafet, melalui penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Yalimo, sama sekali tidak ada keberpihakan terhadap anak asli Yalimo sebagaimana yang diamanatkan dalam Otonomi Khusus (otsus) tahun 2001.
“Hak kami sebagai anak asli Yalimo dintindas dan dirampas oleh oknum-oknum tertentu, makanya kami merasa kami punya hak dirampas melalui otonomi khusus, dan kami hanya dimanfaatkan,” tegasnya.
Sementara itu, Yanes Aliknoe membeberkan seluruh ucapan Sekda Yalimo yang dimuat di salah satu media. Bahwasannya, kuota CPNS Yalimo berjumlah 446. Dengan pembagian 80% orang asli papua (OAP) dengan jumlah 315 orang. Kemudian non Papua 131 orang.
“Saya menghitung dari jumlah 446 kuota itu, seharusnya 356 baru bisa dibilang 80% untuk OAP dan non Papua 90 orang baru bisa dibilang 20%. Tetapi, OAP di Kabupaten Yalimo yang diterima 315 orang, berarti dalam hitungan persennya 71% bukan 80%. Kemudian non Papua yang diterima berjumlah 131 orang berarti 29 % bukan 20%,” ujar Aliknoe.
Kata Aliknoe, jumlah 41 orang atau sekitar 9% jatah orang Papua ditambahkan ke orang non Papua dan ini siapa yang bermain, harus bertanggung jawab karena pencaker hari ini melakukan pemalangan kantor pemerintah di Elelim, Yalimo.
“Itu wajar terjadi dan Pemerintahan daerah kabupaten Yalimo,makanya pemerintah harus hadir dan memberikan penjelasan kepada pencaker,” imbuh Aliknoe.
Adapun Kantor yang dipalang diantaranya; dinas pendidikan, DPMK, kehutanan, kependudukan, pemberdayaan perempuan, sekda Yalimo dan lingkungan hidup.
Berikut pernyataan sikap yang dikeluarkan oleh para pencaker di Yalimo, di mana dengan tegas menyatakan;
Pertama: Segera kembalikan kuota 100 dari jumlah 140 yang diluluskan untuk non OAP kepada anak asli Yali.
Kedua: Kami anak Yali bersama seluruh masyarakat kabupaten Yalimo meminta, agar segera menggantikan kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Yalimo.
Pewarta: Onoy Lokobal
Editor: Arnold Belau
