JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Dua Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pegunungan Bintang telah menolak Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dalam Sidang Anggaran Pendapatan dan Belanda Daerah (APBD) Perubahan tahun anggaran 2019.
Penolakan tersebut dilakukan dalam sidang yang dilakukan selama dua hari, yakni tanggal 5 – 6 Agustus 2020 yang digelar DPRD Kab. Pegunungan Bintang di Kota Jayapura.
Dua fraksi yang menolak LKPJ bupati Pegunungan Bintang adalah Fraksi Gabungan partai Golkar, Hanura dan PAN dan kedua adalah fraksi gabungan Partai Gerindra, PBB, PKS dan PKB.
Hal ini diungkapkan Kris Bakweng Uropmabin, Ketua fraksi gabungan partai Gokar, Hanura dan PAN saat bertandang ke kantor redaksi suarapapua.com pada Jumat (7/8/2020) malam di Ita Wakhu Purom, Padang Bulan II, Kota Jayapura, Papua.
Penolakan laporan LKPJ bupati dari dua fraksi di DPRD Pegubin tersebut bukan tanpa alasan. Kris membeberkan sejumlah alasan yang menjadi alasan pihaknya menolak LKPJ bupati.
Kata dia, pembangunan tidak berjalan seperti yang diharapkan masyarakat. Tetapi laporan-laporan direkayasa seperti bupati sedang membangun. Masyarakat sangat kecewa dengan kepemimpinan Costan. Ada indikasi bahwa bawahannya adalah orang-orang yang bisa dengar perintahnya jadi laporannya selalu bagus.
“Kami menolak LKPJ bupati pegubin karena kondisi pembangunan menurut kami tidak ada dan hancur. Tetapi dia tetap dapat opini WTP dari BPK. Ini pertanyaan besar masyarakat. Dan penolakan kami terhadap LKPJ bupati Pegunungan Bintang hari ini adalah puncak dari pergumulan kami tentang kegagalan pembangunan selama lima tahun yang dilakukan bupati,” tegasnya.
Alasan Tolak LKPJ Bupati
Kris membeberkan, alasan yang menguatkan pihaknya untuk menolak LKPJ bupati adalah pertama, Bupati tidak pernah hadir dalam sidang selama lima tahun.
“Bupati tidak pernah hadir. Dalam sidang-sidang selalu diwakili oleh wakil bupati, Sekda, dan asisten. Sidang yang kami lakukan hari ini juga bupati tidak hadir. Justru yang hadir adalah Sekda kab. Pegubin,” ungkapnya.
Alasan kedua, kata Kris adalah kondisi pembangunan dari berbagai sektor selama lima tahun tidak maksimal. Tetapi dalam laporan-laporan selalu disampaikan bahwa bupati sedang membangun padahal pembangunan itu tidak nampak nampak dan tidak dirasakan masyarakat.
“Pembangunan fisik tidak nampak sama sekali. Jadi ini juga menguatkan kenapa selama ini masyarakat Pegubin melakukan protes dengan berbagai cara. Termasuk gugat bupati ke MA. Dan yang terakhir adalah bupati tidak berpihak pada pencaker asli Pegubin sehingga pencaker melakukan protes beberapa hari lalu,” paparnya.
Kris melanjutkan, ketiga adalah ada indikasi dan dugaan pemangkasan APBD tanpa sepengetahuan DPRD.
Hal senada disampaikan Nikolaus Alwolka, anggota DPRD Kab. Pegunungan Bintang. Menurutnya, tidak ada kebepihakan bupati dalam penentuan hasil CPNS bagi anak asli Pegubin.
“Putra asli daerah yang di brikorasi juga korban. Non job semua. Yang kerja hampir semua orang non papua. Dan di saat yang sama, putra daerah yang juga mempunyai kemampuan semua jadi penonton. Jadi tidak ada keberpihakan,” katanya.
Kata Nikolaus, hal-hal yang sudah dipaparkan dia dan rekannya tambahkan adalah yang selama ini terjadi di Pegunungan Bintang.
“Ketidakperpihakan bupati terhadap putra daerah sangat nampak dalam hasil CPNS yang dimumkan kemarin. Makanya ada gelombang protes juga. Dengan semua persoalan ini, sebagai anak daerah kami tolak LKPJ bupati,” tegasnya.
Hal lain, Kris menambahkan, adalah tidak ada komunikasi yang baik antara pemerintah dan DPRD dengan berbagai elemen masyarakat di Pegubin.
Terakhir, adalah bupati sudah berhentikan masa depan Pegunungan Bintang selama lima tahun. Hal itu, bupati lakukan dengan cara berhentikan biaya studi bagi mahasiswa asal Pegunungan Bintang.
“Saat ini banyak mahasiswa Pegubin sedang cuti dan tidak lanjut kuliah karena kekurangan biaya. Ini artinya, masa depan Pegubin sulit digambarkan karena sebagian besar mahasiswa sedang menganggur dan tidak lanjut kuliah,” tukasnya.
Pewarta: Arnold Belau
