JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Bupati Costan Oktemka, Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang dituding tidak berpihak kepada putra daerah pencari kerja yang ikut dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi 2018.
Tudingan ini dilontarkan Kris Bakweng Uropmabin, Ketua Fraksi Gabungan Partai Golkar, Hanura dan PAN DPRD Pegunungan Bintang saat bertandang ke kantor redaksi suarapapua.com pada Jumat (7/8/2020) malam di Ita Wakhu Purom, Padang Bulan II, Kota Jayapura, Papua.
“Keberpihakan bupati untuk pencaker asli Pegubin dalam seleksi CPNS kemarin tidak ada. Makanya anak-anak pencaker asli Pegubin melakukan protes dengan merusak sejumlah fasilitas pemerintahan di Oksibil,” bebernya.
Dia menjelaskan, ribuan anak-anak muda Pegubin yang sudah sarjana saat ini sedang menganggur. Tetapi bupati tidak akomodir dalam seleksi CPNS kemarin.
“Saat ini kami di Pegubin dua ribuan sarjana yang sedang menganggur. Tetapi keperpihakan bupati terhadap anak daerah ini tidak ada. Protes hasil CPNS kemarin itu karena 15% yang diterima adalah anak asli Pegubin, sedangkan selebihnya adalah orang dari luar. Itulah yang bikin kemarin ada aksi setelah ada pengumuman CPNS,” ungkapnya.
Pernyataan Kris bukan tanpa alasan. Tudingan yang dilontarkan untuk bupati tersebut karena pada 30 Juli 2020 lalu, pasca pengumuman hasil seleksi CPNS Formasi 2018 untuk Kab. Pegubin, Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pegunungan Bintang dirusakkan oleh pencaker yang merasa dirugikan. Pada 3 Agustus 2020, masa yang sama telah melakukan demonstrasi jilid II di kantor BKD.
Pencaker Asli Pegubin Protes
Seperti dilansir tribunpapua.id, aksi jilid II tersebut dilakukan untuk meminta penjelasan dari Pemkab tentang penetapan hasil kelulusan CPNS formasi 2018 yang di umumkan secara online dan offline pekan lalu.
Pieter D. Kalakmabin, koordinator Pencaker Pegunungan Bintang mengatakan Pencaker Orang Asli Papua dari Pegunungan Bintang mempertanyakan alasan pengangkatan non OAP dalam formasi CPNS 2018. Sebab, dari 316 orang yang dinyatakan lulus, orang asli pegunungan bintang sebanyak 122 orang dan orang dari luar sebanyak 194 orang.
“BKD Pegubin sudah tetapkan hasil tesnya dengan kuota 80 % OAP – 20 % Non. Faktanya tidak seperti itu. Karena orang asli Pegubin hanya 122 orang,” bebernya.
Kalakmabin, dalam kesempatan tersebut menegaskan, bupati Pegunungan Bintang sebagai anak asli daerah tidak mempunyai keprihatinan terhadap orang asli Pegunungan Bintang.
“Padahal kami adalah generasi penerus setelah senior kami, namun kami menilai bupati oktemka tidak mempunyai rasa kepedulian terhadap kami generasi penerus.
Tanggapan Bupati dan Wakil Bupati
Seperti dikutip media ini dari topikpapua.com, bupati Kabupaten Pegunungan Bintang, Costan Oktemka, memaklumi ada ketidakpuasan terhadap pengumuman hasil tes CPNS Formasi 2018 di kabupaten yang dipimpinnya.
Menurut Bupati, hal tersebut wajar adanya, lantaran masyarakat khususnya pencaker, belum memahami sistem rekruitmen baru.
“Kekecewaan itu hal yang wajar, saya pahami itu. Masih banyak masyarakat terbawa pola lama. Jika sebelumnya Bupati maupun pejabat di daerah menentukan, tapi itu tidak berlaku untuk sekarang dan seterusnya,” katanya.
Terhadap hasil kelulusan itu, kata Bupati, dilakukan berdasarkan aturan dan mekanisme yang sudah ditetapkan pusat. Sehingga Bupati membantah, jika dituding melakukan intervensi terhadap hasil kelulusan tersebut.
”Kami laksanakan itu sesuai petunjuk dari atas. Saya tegaskan lagi, nilai menentukan hasil. Bukan Bupati atau siapapun,” katanya.
Sementara itu, seperti dilansir tribunpapua.id, Decky Deal, Wakil Bupati Pegunungan Bintang, menanggapi protes dari pencaker setelah ada pengumuman hasil seleksi CPNS formasi 2018 mengatakan, kali ini memang sangat terbatas dengan demikian banyak peserta yang tidak mendapatkan kesempatan.
“Bila ada formasi penerimaan CPNS di tahun besok, maka anak asli pegubin akan menjadi prioritas utama,” ujar Wakil Bupati Pegunungan di sela sela menerima aspirasi Pencaker Pegunungan Bintang.
Ia mengaku aspirasi yang disampaikan adik-adik pencaker akan ditindaklanjuti ke pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dalam hal ini MENPANRB di jakarta, supaya formasi berikutnya khusus untuk orang asli Papua dari Pegunungan Bintang saja.
Pewarta: Arnold Belau
