BeritaMantan Tapol Papua di Sorong Tolak Otsus dan Minta Penentuan Nasib Sendiri

Mantan Tapol Papua di Sorong Tolak Otsus dan Minta Penentuan Nasib Sendiri

TAMBRAUW, SUARAPAPUA.com— Ethus Kareth, eks Tahanan Politik Papua di Sorong tahun 2019 menegaskan bahwa pihaknya menolak Otsus untuk diperpanjang dan meminta referendum sebagai solusi damai.

“Kami eks Tapol Kota Sorong menolak Otsus jilid II dan segera berikan hak penentuan nasib sendiri kepada rakyat Papua,” tegas Ethus Kareth di sekretariat Kaki Abu belum lama ini.

Katanya, implementasi Otsus selama 20 tahun berjalan tidak sesuai dengan amanat Otsus dan juga harapan rakyat Papua. Sementara pemerintah Papua tidak berani mengambil kebijakan yang berpihak kepada orang Papua yang menyebabkan rakyat Papua selalu menjadi korban.

Baca Juga:  Aksi Hari Aneksasi di Manokwari Dihadang Aparat, Pernyataan Dibacakan di Jalan

“Gubernur, bupati, DPRD dan MRP  tidak berani mengambil kebijakan bagi orang Papua, akhirnya rakyat Papua selalu menjadi korban. Mama-mama Papua masih berjualan di atas tanah, di pinggiran Trotoar jalan, tidak ada pendidikan dan kesehatan gratis bagi orang Papua,” kata Kareth.

Eks Tapol Papua lainnya, Laurenzius Syufi meminta agar pemerintah berikan hak penentuan nasib sendiri kepada rakyat Papua.

Baca Juga:  Masyarakat Tolak Pj Bupati Tambrauw Maju Dalam Pilkada 2024

“Pemerintah stop memaksakan Otsus jilid II, tetapi berikan hak untuk rakyat Papua menentukan nasibnya sebebas-bebasnya tanpa ada intervensi dan desakan pihak manapun,” tegas Syufi.

Katanya, Otsus sama sekali tidak memberikan harapan yang besar untuk rakyat Papua agar hidup bebas di atas negerinya.

“Otsus hadir tetapi rakyat Papua selalu tertindas, banyak pelanggaran HAM terjadi, bahkan tidak pernah diselesaikan. Hak-hak masyarakat Papua juga di rampas secara paksa. Untuk itu dengan tegas kami menolak Otsus jidid II,” tutupnya.

Baca Juga:  Lalui Berbagai Masalah, KPU Kota Sorong Sukses Plenokan di Tingkat Provinsi

Pewarta: Reiner Brabar.

Editor: Elisa Sekenyap

Terkini

Populer Minggu Ini:

Pemkab Yahukimo Belum Seriusi Kebutuhan Penerangan di Kota Dekai

0
“Pemerintah kita gagal dalam mengatasi layanan penerangan di Dekai. Yang kedua itu pendidikan, dan sumber air dari PDAM. Hal-hal mendasar yang seharusnya diutamakan oleh pemerintah, tetapi dari pemimpin ke pemimpin termasuk bupati yang hari ini juga agenda utama masuk dalam visi dan misi itu tidak dilakukan,” kata Elius Pase.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.